4 Alasan Suku Maori di Selandia Baru Ingin Memberontak

WELLINGTON - Sekitar 3.000 pemimpin dan perwakilan Maori akan melakukan perjalanan dari seluruh Selandia Baru untuk menghadiri pertemuan nasional, atau disebut dengan hui.

Hui pada hari Sabtu akan diadakan di Marae, atau tempat pertemuan tradisional, Maori Kiingi Tuheitia di Ngaruawahia, selatan Auckland.

Pertemuan langka ini disebut dengan gerakan seremonial raja Maori, Kiingitanga.

4 Alasan Suku Maori di Selandia Baru Ingin Memberontak

1. Suku Pribumi Selandia Baru yang Termajinalkan

Foto/Reuters

Melansir Al Jazeera, suku Maori adalah penduduk asli Selandia Baru yang telah tinggal di Selandia Baru, atau Aotearoa, selama lebih dari 1.000 tahun.

Pertemuan tersebut diadakan di tengah meningkatnya ketegangan antara suku Maori dan pemerintah koalisi kanan-tengah Selandia Baru.

Berbagai kelompok Maori, atau iwi, telah mengajukan tuntutan mendesak terhadap kebijakan pemerintah koalisi di Pengadilan Waitangi, sebuah komisi penyelidikan atas klaim yang diajukan oleh Maori.

Salah satu iwi tersebut, Ngai Te Rangi, berharap dapat menentang usulan pemerintah untuk meminimalkan tempat bahasa Maori, te reo Maori. Setelah pemerintah terpilih pada bulan Oktober, beberapa departemen pemerintah memilih untuk kembali ke nama Inggris mereka menggantikan Maori.

2. Menentang Kebijakan Pemerintah Selandia Baru yang Menghapus Budaya Maori

Foto/Reuters

Untuk menjadi perdana menteri, pemimpin Partai Nasional berhaluan kanan-tengah, Christopher Luxon, membentuk koalisi dengan partai konservatif ACT dan partai populis New Zealand First.

Ketika Luxon masih baru dalam dunia politik, dia berkata bahwa dia mencoba mempelajari te reo Maori. Kini, ia berkoalisi dengan Partai ACT yang sejak sebelum pemilu sudah bicara soal pengurangan hak masyarakat adat.

Sejak pemerintahan koalisi berkuasa, setidaknya ada selusin kebijakan yang mengancam penghapusan budaya Maori. Hal ini termasuk mengurangi penggunaan te reo Maori dalam komunikasi resmi, menghentikan kebijakan berbasis ras dan membatalkan kebijakan kesehatan yang melindungi suku Maori.