4 Polemik Kebijakan Suaka Rwanda yang Mengguncang Politik Inggris
loading...
Kebijakan untuk mengirim imigran gelap ke Rwanda memicu polemik di Inggris. Foto/Reuters
A
A
A
LONDON - Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak telah berhasil mengajukan rancangan undang-undang (RUU) suaka dan imigrasi yang disebut dengan Suaka Rwanda atau Keamanan Rwanda melalui House of Commons setelah pemberontakan yang diperkirakan dilakukan oleh anggota parlemen Partai Konservatif tidak membuahkan hasil.
Beberapa anggota parlemen dari partai Sunak sendiri mengancam akan memberikan suara menentang rancangan undang-undang deportasi “Keamanan Rwanda” dengan alasan bahwa rencana pemerintah untuk mengirim sejumlah pencari suaka ke Rwanda tidak cukup kuat untuk bertahan menghadapi tuntutan hukum.
Namun pada akhirnya, hanya 11 kelompok Konservatif garis keras yang memberontak dan undang-undang tersebut disahkan pada Rabu malam dengan suara 320-276.
![4 Polemik Kebijakan Suaka Rwanda yang Mengguncang Politik Inggris]()
Foto/Reuters
Melansir Al Jazeera, Sunak telah menjadikan kampanye anti-imigrasi “Stop the Boats” (Hentikan Kapal) sebagai hal yang penting dalam program legislatif pemerintahnya ketika ia berupaya menghalangi para pencari suaka untuk mencoba mencapai Inggris melalui Selat Inggris.
Namun rancangan undang-undang deportasi Rwanda, yang bertujuan untuk mendeportasi pengungsi dan migran ke Rwanda agar permohonan suaka mereka didengar dan untuk pemukiman kembali, tidak berjalan mulus.
Pada bulan November, Mahkamah Agung membatalkan rancangan undang-undang Rwanda yang diajukan oleh Sunak setelah memutuskan bahwa republik Afrika yang tidak memiliki daratan tersebut bukanlah negara yang aman bagi para pencari suaka, sehingga mendorong pemimpin Partai Konservatif tersebut untuk memperkenalkan rancangan undang-undang yang disebut dengan rancangan undang-undang Keamanan Rwanda.
RUU baru ini dimaksudkan untuk mempersulit pengadilan dalam menentang undang-undang tersebut dengan meminta House of Commons untuk menyatakan melalui suara mayoritas bahwa Rwanda memang merupakan negara yang aman bagi pencari suaka.
Sunak mengajukan rancangan undang-undang Keamanan Rwanda ke parlemen pada bulan Desember namun harus bersaing dengan anggota parlemen sayap kanan dari partainya sendiri yang menyatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut masih belum “cukup kedap”. Pada akhirnya, pemimpin Partai Konservatif tersebut mendapatkan suara mayoritas yang mendukung rancangan undang-undang tersebut setelah para pemberontak, yang sebagian besar abstain, memutuskan untuk membiarkan undang-undang tersebut disahkan dengan harapan dapat menahan Sunak pada tahap akhir.
![4 Polemik Kebijakan Suaka Rwanda yang Mengguncang Politik Inggris]()
Foto/Reuters
Undang-undang Rwanda pertama kali diumumkan oleh mantan Perdana Menteri Boris Johnson pada April 2022.
Dua bulan kemudian, pada 14 Juni 2022, penerbangan pertama menuju Rwanda dari Inggris dijadwalkan berangkat dengan membawa pencari suaka. Hal ini dihentikan setelah adanya intervensi pada menit-menit terakhir oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR), yang memutuskan bahwa salah satu pencari suaka, seorang pria asal Irak, berada dalam “risiko nyata yang akan mengalami kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi” jika ia berakhir di wilayah Timur. bangsa Afrika.
Beberapa anggota parlemen dari partai Sunak sendiri mengancam akan memberikan suara menentang rancangan undang-undang deportasi “Keamanan Rwanda” dengan alasan bahwa rencana pemerintah untuk mengirim sejumlah pencari suaka ke Rwanda tidak cukup kuat untuk bertahan menghadapi tuntutan hukum.
Namun pada akhirnya, hanya 11 kelompok Konservatif garis keras yang memberontak dan undang-undang tersebut disahkan pada Rabu malam dengan suara 320-276.
4 Polemik Suaka Rwanda yang Mengguncang Politik Inggris
1. Sikap Anti-pengungsi dari Partai Konservatif
Foto/Reuters
Melansir Al Jazeera, Sunak telah menjadikan kampanye anti-imigrasi “Stop the Boats” (Hentikan Kapal) sebagai hal yang penting dalam program legislatif pemerintahnya ketika ia berupaya menghalangi para pencari suaka untuk mencoba mencapai Inggris melalui Selat Inggris.
Namun rancangan undang-undang deportasi Rwanda, yang bertujuan untuk mendeportasi pengungsi dan migran ke Rwanda agar permohonan suaka mereka didengar dan untuk pemukiman kembali, tidak berjalan mulus.
Pada bulan November, Mahkamah Agung membatalkan rancangan undang-undang Rwanda yang diajukan oleh Sunak setelah memutuskan bahwa republik Afrika yang tidak memiliki daratan tersebut bukanlah negara yang aman bagi para pencari suaka, sehingga mendorong pemimpin Partai Konservatif tersebut untuk memperkenalkan rancangan undang-undang yang disebut dengan rancangan undang-undang Keamanan Rwanda.
RUU baru ini dimaksudkan untuk mempersulit pengadilan dalam menentang undang-undang tersebut dengan meminta House of Commons untuk menyatakan melalui suara mayoritas bahwa Rwanda memang merupakan negara yang aman bagi pencari suaka.
Sunak mengajukan rancangan undang-undang Keamanan Rwanda ke parlemen pada bulan Desember namun harus bersaing dengan anggota parlemen sayap kanan dari partainya sendiri yang menyatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut masih belum “cukup kedap”. Pada akhirnya, pemimpin Partai Konservatif tersebut mendapatkan suara mayoritas yang mendukung rancangan undang-undang tersebut setelah para pemberontak, yang sebagian besar abstain, memutuskan untuk membiarkan undang-undang tersebut disahkan dengan harapan dapat menahan Sunak pada tahap akhir.
2. Bukan Isu Baru
Foto/Reuters
Undang-undang Rwanda pertama kali diumumkan oleh mantan Perdana Menteri Boris Johnson pada April 2022.
Dua bulan kemudian, pada 14 Juni 2022, penerbangan pertama menuju Rwanda dari Inggris dijadwalkan berangkat dengan membawa pencari suaka. Hal ini dihentikan setelah adanya intervensi pada menit-menit terakhir oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR), yang memutuskan bahwa salah satu pencari suaka, seorang pria asal Irak, berada dalam “risiko nyata yang akan mengalami kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi” jika ia berakhir di wilayah Timur. bangsa Afrika.
Lihat Juga :
