Mahkamah Internasional Cari Bukti Kejahatan Perang yang Dilakukan Israel

Pengepungan Israel di Gaza mencakup blokade hampir total terhadap makanan, air dan listrik, dengan pengecualian terhadap apa yang disebut PBB sebagai “sedikit” bantuan kemanusiaan. Namun pada hari Jumat, kabinet perang Israel setuju untuk mengizinkan dua tanker bahan bakar memasuki Gaza setiap hari untuk mendukung sistem air dan limbah.

Konflik ini tercakup dalam sistem hukum internasional kompleks yang dikembangkan setelah Perang Dunia II, yang berupaya menyeimbangkan kepentingan kemanusiaan dan kebutuhan militer suatu negara.

Sebuah laporan PBB mengatakan bulan lalu bahwa mereka mengumpulkan bukti kejahatan perang setelah serangan Hamas. Laporan tersebut mengatakan Israel mungkin melakukan kejahatan perang berupa hukuman kolektif, setelah pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan “pengepungan total” terhadap Gaza. Sejumlah kelompok hak asasi manusia terkemuka setuju dengan penilaian PBB.

Awal bulan ini, Volker Türk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, menyebut serangan 7 Oktober sebagai “kekejaman”, dan mengatakan bahwa serangan tersebut – dan penyanderaan – adalah kejahatan perang.

Namun dia menambahkan “hukuman kolektif yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina juga merupakan kejahatan perang, seperti halnya evakuasi paksa terhadap warga sipil yang melanggar hukum.”

Pemerintah Afrika Selatan telah menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Dalam sebuah pernyataan bulan lalu, Departemen Hubungan dan Kerja Sama Internasional Afrika Selatan menuduh Israel melakukan kejahatan perang dan mengatakan “pemboman terus-menerus terhadap sasaran sipil, penolakan air, makanan, bahan bakar, dan listrik terhadap penduduk sipil di Gaza dilarang berdasarkan Perjanjian Internasional. Hukum Humaniter dan Konvensi Jenewa.”

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut tuduhan bahwa Israel melakukan kejahatan perang di Gaza sebagai “omong kosong.” “Kami sengaja melakukan segala daya kami untuk menargetkan teroris, dan warga sipil – seperti yang terjadi dalam setiap perang yang sah – terkadang disebut sebagai dampak buruk,” katanya kepada NBC News pada hari Minggu.

Israel bukan anggota ICC dan menolak yurisdiksi pengadilan tersebut. Hal ini tidak menghentikan pengadilan untuk menyelidiki tindakannya di wilayah pendudukan Palestina. Fatou Bensouda, yang saat itu menjabat sebagai jaksa ICC, menghabiskan waktu lima tahun untuk melakukan “pemeriksaan pendahuluan yang cermat” dan menyimpulkan bahwa dia “puas bahwa kejahatan perang telah atau sedang dilakukan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.” Namun tidak ada penangkapan yang dilakukan, dan Bensouda meninggalkan jabatannya pada tahun 2021.

Khan telah mengatakan sebelumnya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober adalah “pelanggaran serius, jika terbukti, terhadap hukum kemanusiaan internasional.” Dia juga menekankan bahwa “Israel mempunyai kewajiban yang jelas sehubungan dengan perangnya dengan Hamas: Bukan hanya kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum… Hal ini tertuang dalam Konvensi Jenewa. Itu ada dalam warna hitam dan putih.”