Tak Berdaya Setop Genosida Israel di Gaza, Pejabat Tinggi PBB Mundur

JALUR GAZA - Direktur Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) di New York, Craig Mokhiber, mengundurkan diri dari jabatannya, dengan alasan kegagalan badan tersebut menangani krisis Israel-Palestina dengan baik.

“Bukannya melakukan tugasnya, PBB justru menyerah pada kekuasaan Amerika Serikat (AS) dan menyerah pada lobi Israel, sementara proyek kolonial pemukim, etno-nasionalis, orang Eropa di Palestina telah memasuki tahap akhir,” ujar pejabat tinggi PBB itu.

“Sekali lagi, kita melihat genosida terjadi di depan mata kita, dan Organisasi yang kita layani tampaknya tidak berdaya untuk menghentikannya,” tegas Mokhiber dalam suratnya kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk, yang diterbitkan pada Selasa (31/10/2023).

Pejabat tersebut dengan tegas menggambarkan tindakan Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza sebagai “genosida,” dan mengakui kata tersebut “sering menjadi sasaran pelecehan politik.”

“Tetapi pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Palestina saat ini, yang berakar pada ideologi kolonial pemukim etno-nasionalis … tidak memberikan ruang untuk keraguan atau perdebatan,” papar Mokhiber.

Ini adalah kasus genosida yang ada dalam buku teks. Proyek kolonial pemukim, etno-nasionalis Eropa, di Palestina telah memasuki tahap akhir, menuju percepatan penghancuran sisa-sisa terakhir kehidupan penduduk asli Palestina di Palestina.

Mokhiber menjelaskan, “Pemerintah AS, Inggris, dan sebagian besar negara Eropa sepenuhnya terlibat dalam serangan yang mengerikan ini, bukan hanya karena kegagalan memenuhi kewajiban internasional mereka namun juga karena secara aktif mempersenjatai serangan tersebut, memberikan dukungan ekonomi dan intelijen, dan memberikan kedok politik dan diplomatik atas kekejaman Israel.”

“Kedok ini semakin diperkuat oleh media korporat Barat, yang semakin banyak dikuasai dan berdekatan dengan negara, yang telah terus menerus melakukan dehumanisasi terhadap warga Palestina untuk memfasilitasi genosida, dan menyiarkan propaganda perang dan menganjurkan kebencian nasional, ras, atau agama,” tegas dia.



Mokhiber percaya PBB dahulu memiliki “prinsip” dan “otoritas” yang berakar pada “integritas” badan tersebut, seperti pada masa apartheid di Afrika Selatan, namun hal tersebut telah hilang selama bertahun-tahun.