Perekonomian China Lesu di Tengah Tingginya Pengangguran Pemuda
Sabtu, 28 Oktober 2023 - 11:06 WIB
loading...
A
A
A
Baru-baru ini, PKC telah memperingatkan kader partai terhadap "campur tangan yang tidak pantas" dalam bisnis swasta. Namun demi menghidupkan perekonomian, PKC mundur dari sikap keras terhadap modal dari sektor swasta.
Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, PKC dalam beberapa tahun terakhir berada di garis depan kampanye anti-monopoli. Ada upaya untuk mengendalikan bisnis bernilai miliaran dolar seperti Alibaba.
Upaya ini juga ditujukan kepada para pemimpin perusahaan besar seperti Jack Ma, yang tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya pada 2019 dan menghabiskan tahun-tahun berikutnya sebagian besar di luar negeri. Di bawah pengawasan Presiden Xi, kampanye anti-monopoli dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan terkemuka. Hal ini sempat menimbulkan kepanikan di kalangan sektor swasta.
Menyusul jaminan kebijakan ramah terhadap sektor swasta untuk menghidupkan kembali perekonomian yang sedang lesu, Ma kembali ke negaranya awal tahun ini. Pada 18 Oktober 2023, dalam sebuah artikel di Study Times—sebuah jurnal pendidikan dari CPC Central Party School, yang dibaca secara luas oleh para pejabat di semua tingkatan untuk mengukur ke arah mana angin bertiup di Beijing—memperingatkan para kader untuk tidak bertindak berlebihan.
"Membatasi campur tangan pihak berwenang yang tidak tepat dalam kegiatan mikroekonomi selalu menjadi tugas utama dalam reformasi sistem ekonomi China," kata profesor ekonomi di Central Party School Cai Zhibing.
Menurut Cai, “intervensi" seperti itu berarti para pejabat tersebut tidak mempertimbangkan persyaratan "pembangunan berkualitas tinggi," seperti yang diperjuangkan oleh Komite Sentral PKC.
Dia mengatakan bahwa beberapa pihak berwenang tidak "ketat dan beradab" dalam hal penegakan hukum.
Cai menggambarkan peraturan dan langkah-langkah seragam yang muncul di seluruh China untuk mengendalikan sektor swasta sebagai pendekatan "satu untuk semua" yang telah "sangat" meningkatkan ketidakpastian, beban, dan risiko ekonomi dunia usaha.
Cai mengatakan pandemi Covid-19, perubahan tren perdagangan global, dan pergeseran fokus pembangunan dalam negeri telah menyebabkan ketidakseimbangan keuangan pemerintah daerah di China.
Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih agresif dalam menyita aset dan mengenakan denda sebagai upaya meningkatkan pendapatan. "Akibatnya, intervensi seperti itu telah mengganggu ketertiban operasi, merugikan lingkungan bisnis dan mempengaruhi kepercayaan dalam operasi bisnis," tutur Cai.
Dia menekankan perlunya "menjamin persaingan pasar yang adil dan penuh, sekaligus merevitalisasi vitalitas pasar secara efektif." Cai juga menyerukan untuk "mengurangi campur tangan yang tidak pantas dalam kegiatan ekonomi" serta "memitigasi pengabaian aturan ekonomi pasar oleh pihak berwenang”.
Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, PKC dalam beberapa tahun terakhir berada di garis depan kampanye anti-monopoli. Ada upaya untuk mengendalikan bisnis bernilai miliaran dolar seperti Alibaba.
Upaya ini juga ditujukan kepada para pemimpin perusahaan besar seperti Jack Ma, yang tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya pada 2019 dan menghabiskan tahun-tahun berikutnya sebagian besar di luar negeri. Di bawah pengawasan Presiden Xi, kampanye anti-monopoli dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan terkemuka. Hal ini sempat menimbulkan kepanikan di kalangan sektor swasta.
Menyusul jaminan kebijakan ramah terhadap sektor swasta untuk menghidupkan kembali perekonomian yang sedang lesu, Ma kembali ke negaranya awal tahun ini. Pada 18 Oktober 2023, dalam sebuah artikel di Study Times—sebuah jurnal pendidikan dari CPC Central Party School, yang dibaca secara luas oleh para pejabat di semua tingkatan untuk mengukur ke arah mana angin bertiup di Beijing—memperingatkan para kader untuk tidak bertindak berlebihan.
Intervensi PKC
"Membatasi campur tangan pihak berwenang yang tidak tepat dalam kegiatan mikroekonomi selalu menjadi tugas utama dalam reformasi sistem ekonomi China," kata profesor ekonomi di Central Party School Cai Zhibing.
Menurut Cai, “intervensi" seperti itu berarti para pejabat tersebut tidak mempertimbangkan persyaratan "pembangunan berkualitas tinggi," seperti yang diperjuangkan oleh Komite Sentral PKC.
Dia mengatakan bahwa beberapa pihak berwenang tidak "ketat dan beradab" dalam hal penegakan hukum.
Cai menggambarkan peraturan dan langkah-langkah seragam yang muncul di seluruh China untuk mengendalikan sektor swasta sebagai pendekatan "satu untuk semua" yang telah "sangat" meningkatkan ketidakpastian, beban, dan risiko ekonomi dunia usaha.
Cai mengatakan pandemi Covid-19, perubahan tren perdagangan global, dan pergeseran fokus pembangunan dalam negeri telah menyebabkan ketidakseimbangan keuangan pemerintah daerah di China.
Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih agresif dalam menyita aset dan mengenakan denda sebagai upaya meningkatkan pendapatan. "Akibatnya, intervensi seperti itu telah mengganggu ketertiban operasi, merugikan lingkungan bisnis dan mempengaruhi kepercayaan dalam operasi bisnis," tutur Cai.
Dia menekankan perlunya "menjamin persaingan pasar yang adil dan penuh, sekaligus merevitalisasi vitalitas pasar secara efektif." Cai juga menyerukan untuk "mengurangi campur tangan yang tidak pantas dalam kegiatan ekonomi" serta "memitigasi pengabaian aturan ekonomi pasar oleh pihak berwenang”.
(mas)
Lihat Juga :
