Pendidikan Patriotik dan Skema Cuci Otak Generasi Muda China
Kamis, 26 Oktober 2023 - 11:41 WIB
loading...
A
A
A
Bagian dari strategi itu tertuang dalam rancangan Undang-Undang Pendidikan Patriotik, yang menyebutkan "warisan sejarah dan budaya, perbuatan dan semangat para pahlawan dan martir, festival tradisional dan kegiatan budaya rakyat" sebagai cara untuk "meningkatkan rasa patriotik dan kekeluargaan, khususnya di kalangan kaum muda, dan di sekolah-sekolah."
Peneliti Asosiasi Kebijakan Lintas Selat Taiwan, Wu Se-chih, mengatakan bahwa sebagian besar rancangan undang-undang tersebut berisi rangkaian slogan.
"Makna simbolis jauh lebih penting dibandingkan makna substantifnya," kata Wu. Namun dia mengatakan hal itu masih akan mendorong berbagai lembaga untuk ikut serta dalam pendanaan.
"Setelah peraturan ini disahkan, institusi pendidikan, departemen pemerintah dan organisasi lainnya di China akan berjuang untuk mendapatkan pendanaan atau proyek apa pun atas nama mereka" ujar Wu.
Undang-undang tersebut juga secara khusus menargetkan "kompatriot" di Hong Kong, Makau dan Taiwan, untuk "meningkatkan identifikasi mereka dengan negara mereka, dan dengan tradisi budaya China yang sangat baik," sehingga dapat menjaga persatuan nasional dan etnis.
"Mereka sudah terus berbicara tentang bagaimana patriot harus memimpin Hong Kong dan Makau," kata Wu, mengacu pada perubahan pemilu baru-baru ini. “Agak sulit bagi mereka untuk menerapkan pendidikan patriotik di Taiwan, kecuali jika warga Taiwan pergi ke China untuk belajar."
"Pemerintah Hong Kong telah mengamanatkan pendidikan "keamanan nasional" di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, dan baru-baru ini mulai mengirimkan siswa untuk menyerap "budaya merah" di tempat-tempat ziarah komunis, serta menghapuskan program berpikir kritis bertajuk Studi Liberal, dan menggantinya dengan "Moral, Pendidikan Kewarganegaraan dan Nasional”.
Anggota Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, Li Huiqiong, pada hari Kamis lalu menyerukan agar Hong Kong menerapkan undang-undang tersebut, dengan langkah-langkah khusus yang akan ditetapkan dalam pidato kebijakan John Lee pekan depan. Li berharap warga Hong Kong akan mendapat "pemahaman mendalam mengenai negara mereka dan sejarahnya, sehingga menumbuhkan perasaan patriotik."
“Li juga meminta Hong Kong untuk membentuk Komite Koordinasi Pendidikan Patriotik untuk mempromosikan pendidikan patriotik di kalangan keluarga, kelompok agama, sekolah dan perusahaan. Ia telah mengucurkan dana hingga 1 miliar dolar Hong Kong untuk pembentukan komite tersebut,” tulis Radio Free Asia dalam laporannya, mengutip Hong Kong China News Agency.
Pada 2012, pemerintah Hong Kong untuk sementara menunda rencana memperkenalkan program "pendidikan patriotik" yang didukung Partai Komunis China ke sekolah-sekolah di kota tersebut. Pembatalan dilakukan setelah terjadinya aksi protes massal yang dipimpin siswa sekolah menengah bernama Joshua Wong dan kelompok kampanyenya; Scholarism.
Saat ini Joshua Wong berada di penjara. Dia menunggu persidangan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong, yang mengkriminalisasi kritik publik terhadap pihak berwenang.
Kepala keamanan Hong Kong Chris Tang belakangan ini menyalahkan gerakan "anti-cuci otak" serta gelombang protes pro-demokrasi sebagai bagian dari tindakan "kekuatan asing" yang berusaha meradikalisasi generasi muda Hong Kong.
Peneliti Asosiasi Kebijakan Lintas Selat Taiwan, Wu Se-chih, mengatakan bahwa sebagian besar rancangan undang-undang tersebut berisi rangkaian slogan.
"Makna simbolis jauh lebih penting dibandingkan makna substantifnya," kata Wu. Namun dia mengatakan hal itu masih akan mendorong berbagai lembaga untuk ikut serta dalam pendanaan.
"Setelah peraturan ini disahkan, institusi pendidikan, departemen pemerintah dan organisasi lainnya di China akan berjuang untuk mendapatkan pendanaan atau proyek apa pun atas nama mereka" ujar Wu.
Tuduhan Radikalisasi
Undang-undang tersebut juga secara khusus menargetkan "kompatriot" di Hong Kong, Makau dan Taiwan, untuk "meningkatkan identifikasi mereka dengan negara mereka, dan dengan tradisi budaya China yang sangat baik," sehingga dapat menjaga persatuan nasional dan etnis.
"Mereka sudah terus berbicara tentang bagaimana patriot harus memimpin Hong Kong dan Makau," kata Wu, mengacu pada perubahan pemilu baru-baru ini. “Agak sulit bagi mereka untuk menerapkan pendidikan patriotik di Taiwan, kecuali jika warga Taiwan pergi ke China untuk belajar."
"Pemerintah Hong Kong telah mengamanatkan pendidikan "keamanan nasional" di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, dan baru-baru ini mulai mengirimkan siswa untuk menyerap "budaya merah" di tempat-tempat ziarah komunis, serta menghapuskan program berpikir kritis bertajuk Studi Liberal, dan menggantinya dengan "Moral, Pendidikan Kewarganegaraan dan Nasional”.
Anggota Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, Li Huiqiong, pada hari Kamis lalu menyerukan agar Hong Kong menerapkan undang-undang tersebut, dengan langkah-langkah khusus yang akan ditetapkan dalam pidato kebijakan John Lee pekan depan. Li berharap warga Hong Kong akan mendapat "pemahaman mendalam mengenai negara mereka dan sejarahnya, sehingga menumbuhkan perasaan patriotik."
“Li juga meminta Hong Kong untuk membentuk Komite Koordinasi Pendidikan Patriotik untuk mempromosikan pendidikan patriotik di kalangan keluarga, kelompok agama, sekolah dan perusahaan. Ia telah mengucurkan dana hingga 1 miliar dolar Hong Kong untuk pembentukan komite tersebut,” tulis Radio Free Asia dalam laporannya, mengutip Hong Kong China News Agency.
Pada 2012, pemerintah Hong Kong untuk sementara menunda rencana memperkenalkan program "pendidikan patriotik" yang didukung Partai Komunis China ke sekolah-sekolah di kota tersebut. Pembatalan dilakukan setelah terjadinya aksi protes massal yang dipimpin siswa sekolah menengah bernama Joshua Wong dan kelompok kampanyenya; Scholarism.
Saat ini Joshua Wong berada di penjara. Dia menunggu persidangan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong, yang mengkriminalisasi kritik publik terhadap pihak berwenang.
Kepala keamanan Hong Kong Chris Tang belakangan ini menyalahkan gerakan "anti-cuci otak" serta gelombang protes pro-demokrasi sebagai bagian dari tindakan "kekuatan asing" yang berusaha meradikalisasi generasi muda Hong Kong.
(mas)
Lihat Juga :