Pendidikan Patriotik dan Skema Cuci Otak Generasi Muda China
loading...
Partai Komunis China meningkatkan pendidikan patriotik di sekolah, universitas, dan lembaga keagamaan di seantero negeri untuk redam tantangan politik internal terhadap Presiden Xi Jinping. Foto/REUTERS
A
A
A
BEIJING - Partai Komunis China bergerak untuk meningkatkan "pendidikan patriotik" di sekolah, universitas, dan lembaga keagamaan di seantero negeri, termasuk di Hong Kong. Itu demi meredam tantangan politik internal terhadap pemerintahan Presiden Xi Jinping.
Laporan Radio Free Asia, yang mengutip kantor berita Xinhua, mengungkap praktik partai berkuasa China tersebut.
Rancangan kedua dari "Undang-undang Pendidikan Patriotik" telah diserahkan kepada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional untuk ditinjau, dengan tujuan "meningkatkan identifikasi dengan tanah air kita yang besar, bangsa China, kebudayaan China, dan juga Partai Komunis”.
Menurut para analis, rancangan tersebut hampir pasti akan disahkan Parlemen, yang juga berisi klausul khusus tentang menargetkan "pendeta serta penganut agama”.
Seorang pejabat tinggi China juga telah meminta pemimpin Hong Kong John Lee untuk mengumumkan lebih banyak langkah-langkah "pendidikan patriotik" dalam pidato kebijakan tahunannya pekan depan.
Undang-undang tersebut juga mengacu pada "kepercayaan diri”, sebuah kata kunci yang dipromosikan Xi Jinping, yang "pemikiran budayanya" mencakup penekanan pada nilai-nilai tradisional Konfusianisme yang ditemukan dalam teks-teks klasik.
Hal ini terjadi ketika Xi Jinping meluncurkan kampanye nasional untuk meningkatkan keterlibatan partai berkuasa dalam output kebudayaan di setiap tingkatan, dengan cara yang banyak disamakan dengan Revolusi Kebudayaan Mao Zedong di era 1966-1976.
Masih dari laporan Radio Free Asia, disebutkan bahwa rancangan undang-undang tersebut—jika diterapkan sepenuhnya—dapat berujung pada lebih banyak propaganda patriotik di sekolah, institusi, dan tempat ibadah, yang juga menjadi sasaran kebijakan "sinisasi agama" Xi Jinping, termasuk di Hong Kong.
Menurut para analis, hal ini kemungkinan besar menandai berkembangnya lebih lanjut kultus kepribadian di sekitar Xi Jinping, yang gaya "otoriter" dan sikapnya yang menyimpang 180 derajat dari kebijakan ekonomi selama empat dekade terakhir telah memicu kesulitan ekonomi bagi banyak orang, bersamaan dengan eksodus massal warga negara China.
Laporan Radio Free Asia, yang mengutip kantor berita Xinhua, mengungkap praktik partai berkuasa China tersebut.
Rancangan kedua dari "Undang-undang Pendidikan Patriotik" telah diserahkan kepada Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional untuk ditinjau, dengan tujuan "meningkatkan identifikasi dengan tanah air kita yang besar, bangsa China, kebudayaan China, dan juga Partai Komunis”.
Menurut para analis, rancangan tersebut hampir pasti akan disahkan Parlemen, yang juga berisi klausul khusus tentang menargetkan "pendeta serta penganut agama”.
Seorang pejabat tinggi China juga telah meminta pemimpin Hong Kong John Lee untuk mengumumkan lebih banyak langkah-langkah "pendidikan patriotik" dalam pidato kebijakan tahunannya pekan depan.
Undang-undang tersebut juga mengacu pada "kepercayaan diri”, sebuah kata kunci yang dipromosikan Xi Jinping, yang "pemikiran budayanya" mencakup penekanan pada nilai-nilai tradisional Konfusianisme yang ditemukan dalam teks-teks klasik.
Hal ini terjadi ketika Xi Jinping meluncurkan kampanye nasional untuk meningkatkan keterlibatan partai berkuasa dalam output kebudayaan di setiap tingkatan, dengan cara yang banyak disamakan dengan Revolusi Kebudayaan Mao Zedong di era 1966-1976.
Masih dari laporan Radio Free Asia, disebutkan bahwa rancangan undang-undang tersebut—jika diterapkan sepenuhnya—dapat berujung pada lebih banyak propaganda patriotik di sekolah, institusi, dan tempat ibadah, yang juga menjadi sasaran kebijakan "sinisasi agama" Xi Jinping, termasuk di Hong Kong.
Menurut para analis, hal ini kemungkinan besar menandai berkembangnya lebih lanjut kultus kepribadian di sekitar Xi Jinping, yang gaya "otoriter" dan sikapnya yang menyimpang 180 derajat dari kebijakan ekonomi selama empat dekade terakhir telah memicu kesulitan ekonomi bagi banyak orang, bersamaan dengan eksodus massal warga negara China.
Lihat Juga :
