Partai Republik Tolak RUU Pendanaan, Shutdown Tak Bisa Dihindari

McCarthy berharap ketentuan perbatasan dalam undang-undang anggaran belanja Partai Republik akan memenangkan setidaknya sembilan kelompok garis keras yang sejauh ini menentang upaya untuk mencegah penutupan pemerintahan.

Partai Demokrat telah memperingatkan bahwa RUU Partai Republik akan memangkas tunjangan bagi perempuan dan anak-anak miskin serta sumber daya untuk memerangi kebakaran hutan.

Pada akhirnya, 21 anggota Partai Republik garis keras memihak Demokrat untuk menggagalkan tindakan tersebut.

“Beberapa rekan saya tidak bisa melihat bahwa mengamankan perbatasan dan memotong pengeluaran adalah cara yang tepat. Dan menurut saya itu penting,” kata anggota Partai Republik Byron Donalds, anggota Kaukus Kebebasan DPR garis keras yang memilih RUU.

McCarthy meraih kemenangan kecil pada Kamis malam ketika Partai Republik berhasil meloloskan tiga dari empat rancangan undang-undang yang akan mendanai empat lembaga federal untuk tahun fiskal penuh yang dimulai pada 1 Oktober. RUU itu tidak memiliki peluang untuk lolos dari Senat yang dikuasai Partai Demokrat dan tidak akan menghindari penutupan pemerintahan karena mereka tidak mendanai seluruh pemerintahan bahkan jika undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

Mereka yang menentang mengatakan Kongres harus fokus pada anggaran belanja dibandingkan perpanjangan sementara, bahkan jika hal itu berujung pada penutupan pemerintahan.



“Apa yang berhasil adalah menyingsingkan lengan baju kita dan menerapkan RUU ini dan memindahkannya,” kata politisi Partai Republik Matt Gaetz dalam podcast setelah memberikan suara menentang RUU sementara.

Gaetz dan segelintir tokoh garis keras Partai Republik lainnya mengancam akan memecat McCarthy dari jabatan kepemimpinannya jika ia mengandalkan suara Partai Demokrat untuk mencegah penutupan pemerintahan.

“Kita berada di tengah-tengah perang saudara Partai Republik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, dan kini mengancam akan terjadi penutupan pemerintahan yang dahsyat,” kata petinggi Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, kepada wartawan.