Partai Republik Tolak RUU Pendanaan, Shutdown Tak Bisa Dihindari
loading...
Partai Republik tolak RUU pendanaan, penutupan pemerintahan (shut down) AS tak bisa dihindari. Foto/Ilustrasi
A
A
A
WASHINGTON - Partai Republik garis keras di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menolak rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemimpin mereka untuk mendanai sementara pemerintah, sehingga memastikan bahwa sebagian lembaga federal akan ditutup (shut down) mulai hari Minggu waktu setempat.
Dalam pemungutan suara yang menunjukkan hasil 232 berbanding 198, DPR AS menolak rancangan undang-undnag yang akan memperpanjang pendanaan pemerintah selama 30 hari dan mencegah penutupan pemerintahan. RUU itu akan memotong pengeluaran dan memberlakukan pembatasan imigrasi dan keamanan perbatasan, yang merupakan prioritas Partai Republik yang memiliki peluang kecil untuk lolos di Senat yang mayoritas penduduknya berasal dari Partai Demokrat.
Sementara itu, Senat telah mengajukan rancangan undang-undang sementara bipartisan untuk mendanai pemerintah hingga 17 November, meskipun tidak jelas kapan mereka akan melakukan pemungutan suara.
“Ini belum berakhir, saya punya ide lain,” kata Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy kepada wartawan menyusul kekalahan RUU yang didukungnya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (30/9/2023).
Namun dia menolak untuk mengatakan apa ide-ide tersebut.
Jika Kongres AS tidak meloloskan paket pengeluaran yang dapat ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Joe Biden sebelum pukul 12:01 pada hari Minggu waktu setempat, Taman nasional AS akan ditutup, Komisi Sekuritas dan Bursa akan menangguhkan sebagian besar aktivitas peraturannya, dan gaji hingga 4 juta pekerja federal akan terganggu.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa penutupan pemerintahan akan "merusak" kemajuan ekonomi AS dengan menghentikan program-program untuk usaha kecil dan anak-anak, serta dapat menunda perbaikan infrastruktur besar-besaran.
Sementara itu, Presiden AS Joe Biden memperingatkan bahwa penutupan pemerintahan bisa berdampak besar pada angkatan bersenjata.
"Kami tidak bisa bermain politik sementara pasukan kami melakukan pelanggaran. Ini benar-benar melalaikan tugas," kata Biden pada upacara pensiun jenderal senior AS Mark Milley.
Dalam pemungutan suara yang menunjukkan hasil 232 berbanding 198, DPR AS menolak rancangan undang-undnag yang akan memperpanjang pendanaan pemerintah selama 30 hari dan mencegah penutupan pemerintahan. RUU itu akan memotong pengeluaran dan memberlakukan pembatasan imigrasi dan keamanan perbatasan, yang merupakan prioritas Partai Republik yang memiliki peluang kecil untuk lolos di Senat yang mayoritas penduduknya berasal dari Partai Demokrat.
Sementara itu, Senat telah mengajukan rancangan undang-undang sementara bipartisan untuk mendanai pemerintah hingga 17 November, meskipun tidak jelas kapan mereka akan melakukan pemungutan suara.
“Ini belum berakhir, saya punya ide lain,” kata Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy kepada wartawan menyusul kekalahan RUU yang didukungnya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (30/9/2023).
Namun dia menolak untuk mengatakan apa ide-ide tersebut.
Jika Kongres AS tidak meloloskan paket pengeluaran yang dapat ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Joe Biden sebelum pukul 12:01 pada hari Minggu waktu setempat, Taman nasional AS akan ditutup, Komisi Sekuritas dan Bursa akan menangguhkan sebagian besar aktivitas peraturannya, dan gaji hingga 4 juta pekerja federal akan terganggu.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa penutupan pemerintahan akan "merusak" kemajuan ekonomi AS dengan menghentikan program-program untuk usaha kecil dan anak-anak, serta dapat menunda perbaikan infrastruktur besar-besaran.
Sementara itu, Presiden AS Joe Biden memperingatkan bahwa penutupan pemerintahan bisa berdampak besar pada angkatan bersenjata.
"Kami tidak bisa bermain politik sementara pasukan kami melakukan pelanggaran. Ini benar-benar melalaikan tugas," kata Biden pada upacara pensiun jenderal senior AS Mark Milley.
Explore More