5 Fakta Menarik Uganda, Negara Mayoritas Kristen yang Menerapkan Hukuman Keras Terhadap LGBT

JAKARTA - Uganda merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Afrika Timur, dimana baru-baru ini negara tersebut telah menetapkan undang-undang terkait hukuman berat untuk para pelaku LGBT .

Negara yang memiliki luas wilayah 241.038 km persegi ini merupakan bekas jajahan Inggris, hingga pada akhirnya merdeka di tahun 1962. Dari sekitar 45,8 juta populasi yang menempati wilayah tersebut, Katolik menjadi agama yang mendominasi dengan 39,3% berdasarkan survei Washington Embassy of the Republic of Uganda tahun 2014.

Baca juga: AS Menghukum Uganda karena Sahkan UU Hukuman Mati untuk LGBT

5 Fakta Menarik Negara Uganda

Terdapat sejumlah fakta negara Uganda yang menarik untuk diketahui. Mulai dari penerapan hukum terhadap pelaku LGBT sampai sejumlah kudeta yang pernah terjadi di negara tersebut.

1. Menetapkan Hukuman Mati untuk Pelaku LGBT

Dilansir dari Reuters, pada tanggal 29 Mei 2023 kemarin, Presiden Uganda, Yoweri Museveni menandatangani salah satu undang-undang anti LGBT terberat di dunia. Dimana terdapat hukuman mati untuk para pelaku homoseksual.

Sebenarnya hubungan sesama jenis sudah ilegal di Uganda. Namun, undang-undang baru ini memang dianggap telah melewati batas oleh para komunitas LGBT.

Terdapat aturan hukuman mati bagi para penular penyakit mematikan seperti HIV/AIDS melalui hubungan homoseksual, ada juga hukuman 20 tahun penjara bagi para oknum yang mempromosikan hubungan homoseksual.

Selain itu terdapat pula hukuman penjara 10 tahun untuk setiap orang yang menularkan HIV melalui hubungan seks. Nmaun hukum ini tidak berlaku bila orang yang tertular mengetahui status HIV pasangannya.

2. Aturan Uganda Ditentang oleh Amerika Serikat

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut langkah itu sebagai "pelanggaran tragis" hak asasi manusia dan mengatakan Washington akan mengevaluasi implikasi undang-undang tersebut.

"Kami sedang mempertimbangkan langkah-langkah tambahan, termasuk penerapan sanksi dan pembatasan masuk ke Amerika Serikat terhadap siapa pun yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia atau korupsi yang serius," ungkap Presiden AS tersebut.

Dalam rangka menepis pelanggaran hak asasi manusia, pihak Uganda mengungkap bahwa diterbitkannya undang-undang tersebut adalah untuk menekan angka penderita HIV/AIDS di negara tersebut yang sudah merebak.

PBB yang turut angkat suara khawatir akan langkah Uganda ini dapat mendorong anggota parlemen di negara tetangga, Kenya dan Tanzania untuk menerapkan tindakan serupa.

Baca juga: Uganda Sahkan UU Hukuman Mati untuk LGBT, Kantor HAM PBB Sebut Aturan Kejam

3. Presiden Uganda Telah Memimpin Sejak 1986

Dikutip dari BBC, Presiden Yoweri Museveni telah memerintah Uganda sejak 1986 ketika Gerakan Perlawanan Nasional merebut kekuasaan. Museveni kembali terpilih dalam pemilu presiden Januari 2021 lalu.

Pria yang kini telah berusia 78 tahun tersebut memenangkan 58% suara sementara bintang pop yang menjadi politisi Bobi Wine memiliki 35%. Dari pemilu itu, pihak oposisi menuduh adanya kecurangan.

Namun, sejak awal memerintah, Museveni memang kerap dipuji karena memulihkan stabilitas relatif dan kemakmuran ekonomi setelah bertahun-tahun perang saudara dan penindasan di bawah Milton Obote dan Idi Amin.

4. Uganda Dulunya Sebuah Kerajaan

Sebelum menjadi negara republik pada tahun 1963, Uganda dulunya merupakan sebuah Kerajaan bernama Buganda. Kerajaan ini bersatu di bawah raja pertamanya, Kato Kintu pada abad ke-13.

Pada masa kerajaan ini, Buganda telah banyak mengalami konflik dan penjajahan. Mulai dari serangkaian perang agama setelah pedagang Arab mulai pindah ke wilayah tersebut pada 1886, yang melibatkan Muslim dan Kristen.

Hingga pada tahun 1894 Pemerintah Inggris mulai menganeksasi Buganda dan wilayah-wilayah yang bersebelahan untuk membentuk protektorat Uganda guna melindungi jalur perdagangan sungai Nil.

Baca juga: Ditekan Barat, Presiden Uganda Tolak Teken RUU Anti-LGBT

5. Banyak Terjadi Konflik dan Penggulingan Kekuasaan Sepanjang Sejarah Uganda

Krisis Uganda pada tahun-tahun pasca kemerdekaan, tepatnya pada 1962 sampai 1966, terjadi banyak perebutan kekuasaan antara pemerintah pusat dan kerajaan regional terbesar.

Dimulai dari Milton Obote yang merebut kekuasaan dalam kudeta dan menghapuskan kerajaan suku Uganda pada 1967. Disusul oleh Jenderal Idi Amin yang menggulingkan kekuasaan pada 1971.

Pada akhirnya Jenderal Idi Amin harus meninggalkan Uganda setelah gagal untuk menginvasi Tanzania. Pada akhirnya Milton Obote kembali berkuasa pada 1980.

Perebutan kekuasaan kembali berlanjut sepanjang tahun 1980 sampai 1986. Dimana terjadi Perang Semak Uganda antara pemerintah Obote melawan Tentara Perlawanan Nasional (NRA). Sekitar 500 ribu orang tewas dalam pertempuran tersebut.

Sampai akhirnya Pemimpin Tentara Perlawanan Nasional, Yoweri Museveni merebut kekuasaan dan sampai saat ini masih mempertahankannya.