Sudan Nyatakan Utusan PBB sebagai Persona Non Grata

KHARTOUM - Pihak berwenang Sudan , yang tengah dilanda perang, menyatakan kepala misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di negara itu, Volker Perthes, "persona non grata." Penetapan itu dilakukan dua minggu setelah panglima militer Sudan menuduhnya mengobarkan konflik dan menyerukan pemecatannya.

"Pemerintah Republik Sudan telah memberi tahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa pihaknya telah menyatakan Mr Volker Perthes ... persona non grata mulai hari ini," kata Kementerian Luar Negeri Sudan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis waktu setempat seperti dikutip dari Al Jazeera, Jumat (9/6/2023).

Sumber di kementerian mengatakan kepada Al Jazeera bahwa misi itu sendiri akan diizinkan untuk melanjutkan pekerjaannya.

“Beberapa staf mereka (berada) di kota pelabuhan Port Sudan, tempat sebagian besar misi (diplomatik) dievakuasi setelah pertempuran yang pecah pada pertengahan April antara Pasukan Pendukung Cepat (RSF, kelompok paramiliter) dan tentara Sudan,” kata Hiba Morgan dari Al Jazeera, melaporkan dari Omdurman, sebuah kota di seberang Sungai Nil dari ibu kota, Khartoum.

Perthes sendiri berada di Ibu Kota Ethiopia, Addis Ababa, pada hari Kamis untuk serangkaian pembicaraan diplomatik, menurut umpan Twitter misi PBB.



Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan akhir bulan lalu bahwa dia “terkejut” dengan surat dari panglima militer Sudan Abdel Fattah al-Burhan yang menyalahkan Perthes karena memperburuk pertempuran antara tentara dan RSF, yang dipimpin oleh komandan Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo.

“(Guterres) bangga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Volker Perthes dan menegaskan kembali kepercayaan penuhnya pada perwakilan khususnya,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan saat itu.

Tidak ada reaksi langsung PBB terhadap deklarasi kementerian luar negeri Sudan.

Perthes, seorang mantan akademisi, telah memimpin misi Sudan sejak 2021, pertama selama upaya negara itu gagal untuk bertransisi ke demokrasi dan kemudian ketika hubungan antara militer dan RSF memburuk.

Diplomat Jerman itu dengan gigih membela PBB dari tuduhan memicu konflik, dengan mengatakan mereka yang bertanggung jawab adalah dua jenderal yang berperang.

Dalam suratnya kepada Guterres, al-Burhan menuduh Perthes bias dan tidak menghormati kedaulatan nasional. Dia juga menuduh Perthes memberikan gambaran konsensus yang menyesatkan dalam laporannya kepada PBB dan, tanpa tanda-tanda dorongan ini, Hemedti tidak akan melancarkan operasi militernya.



Pihak-pihak yang bertikai saling menyalahkan karena memprovokasi kekerasan.

Lebih dari 1,4 juta orang telah mengungsi di Sudan dan 476.800 lainnya telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, yang sebagian besar sudah berjuang melawan kemiskinan dan konflik internal, menurut perkiraan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi.

Kementerian kesehatan Sudan telah mencatat setidaknya 780 kematian warga sipil sebagai akibat langsung dari pertempuran tersebut. Ratusan lainnya telah tewas di kota el-Geneina di Darfur Barat.

PBB mengatakan sekitar 25 juta orang – lebih dari separuh populasi Sudan – sekarang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan bantuan yang dapat membantu sekitar 2,2 juta orang telah dikirimkan sejak akhir Mei.

Pekan lalu, gentingnya status PBB di Sudan disorot ketika Dewan Keamanan memilih untuk memperpanjang mandat misi hanya selama enam bulan.

Misi tersebut dibentuk pada Juni 2020 untuk mendukung transisi demokrasi Sudan setelah jatuhnya penguasa Omar al-Bashir setahun sebelumnya. Mandatnya sebelumnya telah diperbarui setiap tahun selama satu tahun.