PBB Hampir Kolaps, AS Janji Segera Bayar Tunggakan Iuran Rp33,6 Triliun
Kamis, 12 Februari 2026 - 12:15 WIB
loading...
PBB hampir kolaps karena banyak negara menunggak pembayaran iuran wajib. AS janji segera melunasi tunggakan iurannya lebih dari Rp33,6 triliun. Foto/Loey Felipe/United Nations Photo
A
A
A
JENEWA - Washington menjanjikan pembayaran tunggakan iuran sekitar USD2 miliar atau lebih dari Rp33,6 triliun kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam beberapa minggu ke depan. Janji ini disampaikan Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz ketika badan dunia itu hampir kolaps karena kekurangan dana.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan akhir bulan lalu bahwa kegagalan beberapa negara untuk membayar iuran mereka telah membuat PBB berada di ambang keruntuhan.
Baca Juga: Banyak Anggota Nunggak Iuran, PBB Bisa Runtuh, Dewan Trump Justru Raih Rp17 Triliun Per Negara
PBB menghadapi masalah anggaran kronis karena beberapa negara anggota tidak membayar kontribusi wajib mereka secara penuh, sementara yang lain tidak membayar tepat waktu. Kondisi itu memaksa PBB untuk membekukan perekrutan dan melakukan pemotongan anggaran.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dalam beberapa bulan terakhir telah mengurangi pendanaan untuk beberapa badan PBB dan telah menolak atau menunda beberapa kontribusi wajib.
Secara keseluruhan, Washington dilaporkan berutang kepada PBB sekitar USD2 miliar dalam biaya keanggotaan yang belum dibayar untuk anggaran operasional regulernya—dan hampir jumlah yang sama untuk anggaran terpisah untuk operasi perdamaian PBB.
Mike Waltz mengatakan kepada Reuters bahwa Washington akan segera mulai membayar biaya keanggotaan yang tertunggak.
Berbicara kepada wartawan selama kunjungan ke Jenewa, dia mengatakan fokusnya adalah pada iuran Washington.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan akhir bulan lalu bahwa kegagalan beberapa negara untuk membayar iuran mereka telah membuat PBB berada di ambang keruntuhan.
Baca Juga: Banyak Anggota Nunggak Iuran, PBB Bisa Runtuh, Dewan Trump Justru Raih Rp17 Triliun Per Negara
PBB menghadapi masalah anggaran kronis karena beberapa negara anggota tidak membayar kontribusi wajib mereka secara penuh, sementara yang lain tidak membayar tepat waktu. Kondisi itu memaksa PBB untuk membekukan perekrutan dan melakukan pemotongan anggaran.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump dalam beberapa bulan terakhir telah mengurangi pendanaan untuk beberapa badan PBB dan telah menolak atau menunda beberapa kontribusi wajib.
Secara keseluruhan, Washington dilaporkan berutang kepada PBB sekitar USD2 miliar dalam biaya keanggotaan yang belum dibayar untuk anggaran operasional regulernya—dan hampir jumlah yang sama untuk anggaran terpisah untuk operasi perdamaian PBB.
Mike Waltz mengatakan kepada Reuters bahwa Washington akan segera mulai membayar biaya keanggotaan yang tertunggak.
Berbicara kepada wartawan selama kunjungan ke Jenewa, dia mengatakan fokusnya adalah pada iuran Washington.
Lihat Juga :
