Tentara Sudan Tangguhkan Negosiasi Gencatan Senjata

KHARTOUM - Seorang sumber diplomatik Sudan mengatakan tentara Sudan menangguhkan pembicaraan gencatan senjata dan akses bantuan dengan paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF). Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran konflik enam minggu akan mendorong negara terbesar ketiga di Afrika itu lebih dalam ke dalam krisis kemanusiaan.

Negosiasi dengan RSF, yang dimulai pada awal Mei, telah menghasilkan deklarasi komitmen untuk melindungi warga sipil dan dua kesepakatan gencatan senjata jangka pendek, meskipun kesepakatan tersebut berulang kali dilanggar.

Warga telah melaporkan bentrokan hebat di Khartoum selatan dan di Omdurman di seberang Sungai Nil hingga Selasa malam.

Angkatan Darat, yang mengandalkan kekuatan udara dan artileri, dan RSF, angkatan bersenjata yang lebih ringan tetapi musuh tangguh dalam pertempuran jalanan Khartoum, telah setuju untuk memperpanjang kesepakatan gencatan senjata seminggu selama lima hari sebelum berakhir pada hari Senin.

Panglima Angkatan Darat Abdel Fattah al-Burhan, seorang perwira militer karier, dan Jenderal RSF Mohamed Hamdan Dagalo, mantan komandan milisi yang dikenal sebagai Hemedti, telah terkunci dalam pertempuran memperebutkan kekuasaan sejak 15 April. Tampaknya tidak ada pihak yang memiliki keunggulan.

“Kami tidak ingin menggunakan kekuatan mematikan. Kami masih belum menggunakan kekuatan maksimal kami. Kami tidak ingin menghancurkan negara," kata Burhan dalam video militer yang dirilis pada Selasa, berbicara kepada pasukan yang bersorak di pangkalan militer dengan senjata tersandang di punggungnya.



“Tetapi jika musuh tidak patuh dan tidak merespon, kami terpaksa menggunakan kekuatan terkuat yang kami miliki,” katanya seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (1/6/2023).

Dalam sebuah pernyataan pada Selasa malam, RSF mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen pada gencatan senjata meskipun pelanggaran berulang oleh tentara.

Sudan memiliki sejarah pergolakan politik, kudeta, dan konflik, tetapi kekerasan biasanya melanda wilayah yang jauh dari Khartoum. Kali ini, pertempuran berpusat di ibu kota, sebuah wilayah perkotaan di pertemuan sungai Nil Biru dan Putih dan rumah bagi jutaan orang.

Khartoum telah mengalami penjarahan yang meluas dan pemadaman listrik serta pasokan air yang sering terjadi. Sebagian besar rumah sakit telah berhenti berfungsi.

Sebelum kesepakatan gencatan senjata diperbarui, sumber militer mengatakan tentara telah menuntut RSF mundur dari rumah dan rumah sakit sipil sebagai syarat perpanjangan. Setelah perpanjangan lima hari disepakati, pembicaraan dilanjutkan tentang persyaratan gencatan senjata.

Gencatan senjata telah ditengahi dan dipantau dari jarak jauh oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat (AS). Mereka mengatakan kesepakatan itu telah dilanggar oleh kedua belah pihak, meskipun gencatan senjata masih memungkinkan pengiriman bantuan kepada sekitar 2 juta orang.



PBB mengatakan perang telah menewaskan ratusan orang, membuat lebih dari 1,2 juta orang mengungsi di dalam Sudan dan mendorong 400.000 lainnya melintasi perbatasan ke negara-negara tetangga.

Bentrokan juga meletus di luar ibu kota, termasuk Darfur, sebuah wilayah di ujung barat Sudan di mana konflik yang meletus pada tahun 2003 telah berkobar selama bertahun-tahun.

PBB, beberapa lembaga bantuan, kedutaan, dan bagian dari pemerintah pusat Sudan telah memindahkan operasi dari ibu kota ke Port Sudan di Laut Merah, yang tetap tenang.

Para pemimpin tentara dan RSF, yang muncul dari milisi yang digunakan pemerintah untuk menumpas pemberontakan sebelumnya di Darfur, memegang posisi teratas di dewan penguasa Sudan setelah mantan Presiden Omar al-Bashir, yang juga seorang komandan militer, digulingkan pada 2019.

Setelah Bashir digulingkan dalam pemberontakan populer, tentara dengan para pemimpin RSF melakukan kudeta pada tahun 2021 sebelum mereka menyerahkan kepemimpinan kepada warga sipil.

Kepala Angkatan Darat Burhan dan pemimpin RSF Hemedti berselisih karena rantai komando dan restrukturisasi RSF di bawah transisi yang direncanakan ke pemerintahan sipil. Setelah konflik berkobar, Burhan memecat Hemedti sebagai wakilnya di dewan yang berkuasa.