Netanyahu Tolak Berkompromi, Aksi Protes di Israel Berlanjut
Jum'at, 17 Maret 2023 - 03:30 WIB
loading...
Netanyahu Tolak Berkompromi, Aksi Protes di Israel Berlanjut. FOTO/Reuters
A
A
A
TEL AVIV - Para pengunjuk rasa Israel melanjutkan aksi demonstrasi menentang rencana pemerintah sayap kanan untuk melemahkan independensi peradilan. Demonstran terus melawan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu , setelah dia menolak proposal kompromi dari Presiden Isaac Herzog yang dimaksudkan untuk meredakan krisis.
Seperti dilaporkan Al Jazeera, para pengunjuk rasa di Yerusalem pada Kamis (16/3/2023), menarik garis merah di jalan-jalan menuju Mahkamah Agung negara itu dan armada kecil kapal memblokir jalur pelayaran di lepas pantai kota utara Haifa.
Baca juga: Oposisi Israel Sebut Rekonsiliasi Arab Saudi-Iran sebagai Kegagalan Netanyahu
Dorongan oleh pemerintah Netanyahu untuk memberlakukan perubahan besar-besaran di pengadilan Israel telah memicu kegemparan domestik dan kekhawatiran di antara sekutu Barat negara itu.
Jika proposal awal lolos, itu berarti pemerintah lebih berpengaruh dalam memilih hakim dan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan undang-undang. Satu hal utama yang diperdebatkan dalam perombakan terencana adalah amandemen cara pemilihan hakim.
Menteri Kehakiman Israel, Yariv Levin mengatakan, langkah-langkah yang diusulkan koalisi akan mengubah cara hakim ditunjuk dengan memberi Knesset lebih banyak pengawasan dan pemerintah lebih berkuasa atas komite yang memilih mereka.
Rencana Herzog akan melihat panitia seleksi, termasuk tiga menteri, presiden pengadilan tinggi, dua hakim dan dua pegawai negeri yang akan disepakati oleh presiden mahkamah agung dan menteri kehakiman.
Seperti dilaporkan Al Jazeera, para pengunjuk rasa di Yerusalem pada Kamis (16/3/2023), menarik garis merah di jalan-jalan menuju Mahkamah Agung negara itu dan armada kecil kapal memblokir jalur pelayaran di lepas pantai kota utara Haifa.
Baca juga: Oposisi Israel Sebut Rekonsiliasi Arab Saudi-Iran sebagai Kegagalan Netanyahu
Dorongan oleh pemerintah Netanyahu untuk memberlakukan perubahan besar-besaran di pengadilan Israel telah memicu kegemparan domestik dan kekhawatiran di antara sekutu Barat negara itu.
Jika proposal awal lolos, itu berarti pemerintah lebih berpengaruh dalam memilih hakim dan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan undang-undang. Satu hal utama yang diperdebatkan dalam perombakan terencana adalah amandemen cara pemilihan hakim.
Menteri Kehakiman Israel, Yariv Levin mengatakan, langkah-langkah yang diusulkan koalisi akan mengubah cara hakim ditunjuk dengan memberi Knesset lebih banyak pengawasan dan pemerintah lebih berkuasa atas komite yang memilih mereka.
Rencana Herzog akan melihat panitia seleksi, termasuk tiga menteri, presiden pengadilan tinggi, dua hakim dan dua pegawai negeri yang akan disepakati oleh presiden mahkamah agung dan menteri kehakiman.
Lihat Juga :
