Mantan Presiden Rusia Prediksi Aliansi Militer Anti-AS Baru

MOSKOW - Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyatakan aliran bantuan militer yang terus-menerus ke Ukraina dengan jelas menunjukkan kolektif Barat berusaha “melelahkan atau, sebaiknya, menghancurkan” Rusia.

Medvedev menjelaskan pada Minggu (22/1/2023) bahwa upaya tersebut, bagaimanapun, pada akhirnya dapat menjadi bumerang bagi Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.

Medvedev yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, membuat komentar di media sosial, beberapa hari setelah pertemuan di pangkalan udara Ramstein AS di Jerman di mana kekuatan Barat berjanji terus mendukung Kiev.

“Pertemuan di Ramstein dan alokasi persenjataan berat ke Kiev tidak diragukan lagi bahwa musuh kita akan mencoba melemahkan kita untuk waktu yang tidak terbatas, atau, lebih baik, menghancurkan kita,” tulis mantan presiden itu.



Dia menjelaskan, “Perpanjangan permusuhan di Ukraina pada akhirnya dapat mengarah pada munculnya blok militer baru yang menyatukan negara-negara yang muak dengan Amerika.”

“Ini selalu terjadi dalam sejarah umat manusia selama perang panjang. Dan AS akhirnya akan meninggalkan Eropa lama dan apa yang tersisa dari orang Ukraina yang malang, dan dunia akan kembali ke keseimbangan sekali lagi," ujar mantan pemimpin itu, bagaimanapun, memperingatkan mungkin sudah "terlambat" sebelum ini terjadi.

Moskow telah berulang kali mendesak kolektif Barat untuk berhenti "memompa" Ukraina dengan senjata, mempertahankan bahwa itu hanya akan memperpanjang permusuhan daripada mengubah hasil akhir.



Pejabat tinggi Rusia itu telah berulang kali mencirikan apa yang terjadi sebagai perang proksi antara Rusia dan aliansi NATO yang dipimpin AS, bukan hanya konflik dengan Ukraina.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari 2022, mengutip kegagalan Kiev mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus Donetsk dan Luhansk di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan perjanjian untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Sementara itu, mantan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Francois Hollande menguatkan pengakuan tersebut.

Keduanya menyatakan perjanjian Minsk tidak pernah dimaksudkan untuk benar-benar dipenuhi tetapi hanyalah taktik untuk mengulur waktu bagi Ukraina untuk membangun militernya.