Israel Nekat Caplok Tepi Barat 1 Juli, Tak Peduli Terjadi Konflik Besar
Senin, 29 Juni 2020 - 12:14 WIB
“Saya tidak percaya bahwa aneksasi akan melepaskan neraka di seluruh wilayah. Sebagian besar orang Arab merasa putus asa tentang masalah Palestina," ujarnya.
"Israel telah menjadi begitu kuat, memindahkan begitu banyak warganya ke tanah Palestina, dan orang-orang Arab begitu lemah dan terpecah, sehingga orang-orang Arab putus asa bahwa aneksasi dapat dihentikan."
Untuk memenangkan pemilu pada bulan Maret lalu, Netanyahu bersumpah kepada blok politik sayap kanan Israel bahwa dia akan maju dengan aneksasi besar pada 1 Juli.
Sumpahnya datang berbulan-bulan setelah pemerintahan Trump meluncurkan peta jalan baru untuk perdamaian Timur Tengah yang dijuluki sebagai "Kesepakatan Abad Ini". Proposal rancangan pemerintah Trump itu menyatakan bahwa Washington bersiap untuk mengakui kontrol Israel atas bagian-bagian utama Tepi Barat.
Namun, sikap administrasi Trump mulai terpecah dalam masalah ini. Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan dengan syarat anonim pada hari Kamis "belum ada keputusan akhir" pada langkah selanjutnya untuk menerapkan peta jalan damai Timur Tengah yang dibuat administrasi Trump. (Baca juga: Bahas Pencaplokan Tepi Barat, Bos Mossad Temui Raja Yordania )
Arab Marah
Yordania sangat kritis terhadap upaya aneksasi bagian-bagian Tepi Barat oleh Israel. Amman telah mengeluarkan peringatan terhadap aneksasi tanah Palestina tersebut dan menyerukan Israel agar kembali ke perbatasan 1967 dengan negara Palestina baru yang meliputi seluruh Tepi Barat.
Ada kekhawatiran bahwa Yordania akan merespons dengan menangguhkan kesepakatan gas senilai USD10 miliar. Kesepakatan yang berlaku saat ini memungkinkan aliran gas alam Israel ke pembangkit listrik Yordania.
Menurut Reuters, kesepakatan antara utilitas milik negara Yordania dan konsorsium AS-Israel yang dipimpin oleh Noble Energy yang berpusat di Texas telah berlaku sejak 2016.
Ada juga kemarahan dari negara-negara utama Teluk Arab seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
"Jika Netanyahu bergerak maju dengan aneksasi pada bulan Juli, itu akan menghancurkan setiap prospek perdamaian," kata Ahmed Aboul Ghet, yang mengepalai 22 anggota Liga Arab, dalam sambutannya pekan lalu selama konferensi video Dewan Keamanan PBB.
"Langkah yang mungkin dilakukan oleh pemerintah Israel untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Palestina yang diduduki akan merupakan—jika dilaksanakan—ancaman serius bagi stabilitas kawasan," ujar Ghet, yang dilansir surat kabar Asharq Alawsat.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan penilaian yang sama."Kita berada pada saat yang menentukan, dan bahwa jika diterapkan, pencaplokan akan menjadi pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional, secara serius membahayakan prospek solusi dua negara dan melemahkan kemungkinan pembaruan negosiasi (perdamaian Israel-Palestina)," katanya.
"Israel telah menjadi begitu kuat, memindahkan begitu banyak warganya ke tanah Palestina, dan orang-orang Arab begitu lemah dan terpecah, sehingga orang-orang Arab putus asa bahwa aneksasi dapat dihentikan."
Untuk memenangkan pemilu pada bulan Maret lalu, Netanyahu bersumpah kepada blok politik sayap kanan Israel bahwa dia akan maju dengan aneksasi besar pada 1 Juli.
Sumpahnya datang berbulan-bulan setelah pemerintahan Trump meluncurkan peta jalan baru untuk perdamaian Timur Tengah yang dijuluki sebagai "Kesepakatan Abad Ini". Proposal rancangan pemerintah Trump itu menyatakan bahwa Washington bersiap untuk mengakui kontrol Israel atas bagian-bagian utama Tepi Barat.
Namun, sikap administrasi Trump mulai terpecah dalam masalah ini. Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan dengan syarat anonim pada hari Kamis "belum ada keputusan akhir" pada langkah selanjutnya untuk menerapkan peta jalan damai Timur Tengah yang dibuat administrasi Trump. (Baca juga: Bahas Pencaplokan Tepi Barat, Bos Mossad Temui Raja Yordania )
Arab Marah
Yordania sangat kritis terhadap upaya aneksasi bagian-bagian Tepi Barat oleh Israel. Amman telah mengeluarkan peringatan terhadap aneksasi tanah Palestina tersebut dan menyerukan Israel agar kembali ke perbatasan 1967 dengan negara Palestina baru yang meliputi seluruh Tepi Barat.
Ada kekhawatiran bahwa Yordania akan merespons dengan menangguhkan kesepakatan gas senilai USD10 miliar. Kesepakatan yang berlaku saat ini memungkinkan aliran gas alam Israel ke pembangkit listrik Yordania.
Menurut Reuters, kesepakatan antara utilitas milik negara Yordania dan konsorsium AS-Israel yang dipimpin oleh Noble Energy yang berpusat di Texas telah berlaku sejak 2016.
Ada juga kemarahan dari negara-negara utama Teluk Arab seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
"Jika Netanyahu bergerak maju dengan aneksasi pada bulan Juli, itu akan menghancurkan setiap prospek perdamaian," kata Ahmed Aboul Ghet, yang mengepalai 22 anggota Liga Arab, dalam sambutannya pekan lalu selama konferensi video Dewan Keamanan PBB.
"Langkah yang mungkin dilakukan oleh pemerintah Israel untuk mencaplok bagian-bagian dari wilayah Palestina yang diduduki akan merupakan—jika dilaksanakan—ancaman serius bagi stabilitas kawasan," ujar Ghet, yang dilansir surat kabar Asharq Alawsat.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan penilaian yang sama."Kita berada pada saat yang menentukan, dan bahwa jika diterapkan, pencaplokan akan menjadi pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional, secara serius membahayakan prospek solusi dua negara dan melemahkan kemungkinan pembaruan negosiasi (perdamaian Israel-Palestina)," katanya.
tulis komentar anda