China Tolak Penyelidikan Dugaan Kejahatan Perang Rusia di Ukraina
Jum'at, 13 Mei 2022 - 19:26 WIB
Majelis Umum PBB bulan lalu memilih untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia. China juga memberikan suara menentang dalam kasus itu, tetapi memilih abstain pada resolusi terkait Ukraina lainnya, termasuk kecaman Majelis Umum PBB atas serangan militer Rusia dan teguran Dewan Keamanan PBB terhadap Moskow.
Berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan pada hari Kamis di New York, wakil duta besar China untuk PBB Dai Bing berpendapat bahwa sanksi anti-Rusia akan menjadi bumerang.
“Sanksi tidak akan membawa perdamaian tetapi hanya akan mempercepat limpahan krisis, memicu krisis pangan, energi, dan keuangan di seluruh dunia,” katanya.
Rusia menyerang Ukraina menyusul kegagalan Kiev untuk menerapkan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan akhirnya Moskow memberikan pengakuan atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.
Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Perancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat (AS).
Kiev sendiri menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.
Berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan pada hari Kamis di New York, wakil duta besar China untuk PBB Dai Bing berpendapat bahwa sanksi anti-Rusia akan menjadi bumerang.
Baca Juga
“Sanksi tidak akan membawa perdamaian tetapi hanya akan mempercepat limpahan krisis, memicu krisis pangan, energi, dan keuangan di seluruh dunia,” katanya.
Rusia menyerang Ukraina menyusul kegagalan Kiev untuk menerapkan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan akhirnya Moskow memberikan pengakuan atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.
Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Perancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat (AS).
Kiev sendiri menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.
tulis komentar anda