China Tolak Penyelidikan Dugaan Kejahatan Perang Rusia di Ukraina
Jum'at, 13 Mei 2022 - 19:26 WIB
China tolak penyelidikan dugaan kejahatan perang Rusia di Ukraina. Foto/Russia Today
JENEWA - China menentang penyelidikan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atas kemungkinan kejahatan perang Rusia di Ukraina . China memberikan suara menolak di tengah kekhawatiran penyelidikan tersebut bermotif politik, bergeser dari sikap sebelumnya yang abstain pada konflik tersebut.
“Kami telah mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir politisasi dan konfrontasi di (dewan) telah meningkat, yang telah sangat mempengaruhi kredibilitas, ketidakberpihakan dan solidaritas,” kata Chen Xu, diplomat tinggi China di kantor PBB di Jenewa, Swiss seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (13/5/2022).
Chen membuat komentarnya sebelum DewanHAM PBB melakukan pemungutan suara pada hari Kamis - dengan margin 33-2 dengan 12 abstain - untuk menyetujui resolusi yang menyerukan penyelidikan kejahatan perang.
Eritrea adalah satu-satunya negara selain China yang memilih menolak. Sedangkan anggota Dewan HAM PBB yang memilih abstain termasuk Armenia, Bolivia, Kamerun, Kuba, India, Kazakhstan, Namibia, Pakistan, Senegal, Sudan, Uzbekistan dan Venezuela.
Investigasi tampaknya hanya akan mencakup tuduhan terhadap Rusia, bukan kejahatan yang diduga dilakukan oleh pasukan Ukraina, dan akan fokus pada peristiwa di wilayah Kiev, Chernigov, Kharkov dan Sumy di Ukraina pada akhir Februari dan awal Maret.
Menurut resolusi tersebut investigasi itu akan dilakukan dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab.
Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Emine Dzheppar mengatakan kepada Dewan HAM PBB daerah-daerah yang berada di bawah kendali Rusia pada awal konflik, yang dimulai pada 24 Februari, telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia paling mengerikan di benua Eropa dalam beberapa dekade.
Sedangkan Duta Besar Moskow untuk PBB di Jenewa, Gennady Gatilov, berpendapat bahwa Barat secara kolektif mengorganisir kekalahan politik untuk menjelekkan Rusia daripada mengatasi penyebab sebenarnya dari krisis Ukraina dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Kami telah mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir politisasi dan konfrontasi di (dewan) telah meningkat, yang telah sangat mempengaruhi kredibilitas, ketidakberpihakan dan solidaritas,” kata Chen Xu, diplomat tinggi China di kantor PBB di Jenewa, Swiss seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (13/5/2022).
Chen membuat komentarnya sebelum DewanHAM PBB melakukan pemungutan suara pada hari Kamis - dengan margin 33-2 dengan 12 abstain - untuk menyetujui resolusi yang menyerukan penyelidikan kejahatan perang.
Eritrea adalah satu-satunya negara selain China yang memilih menolak. Sedangkan anggota Dewan HAM PBB yang memilih abstain termasuk Armenia, Bolivia, Kamerun, Kuba, India, Kazakhstan, Namibia, Pakistan, Senegal, Sudan, Uzbekistan dan Venezuela.
Investigasi tampaknya hanya akan mencakup tuduhan terhadap Rusia, bukan kejahatan yang diduga dilakukan oleh pasukan Ukraina, dan akan fokus pada peristiwa di wilayah Kiev, Chernigov, Kharkov dan Sumy di Ukraina pada akhir Februari dan awal Maret.
Menurut resolusi tersebut investigasi itu akan dilakukan dengan maksud untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab.
Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Emine Dzheppar mengatakan kepada Dewan HAM PBB daerah-daerah yang berada di bawah kendali Rusia pada awal konflik, yang dimulai pada 24 Februari, telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia paling mengerikan di benua Eropa dalam beberapa dekade.
Sedangkan Duta Besar Moskow untuk PBB di Jenewa, Gennady Gatilov, berpendapat bahwa Barat secara kolektif mengorganisir kekalahan politik untuk menjelekkan Rusia daripada mengatasi penyebab sebenarnya dari krisis Ukraina dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.
tulis komentar anda