Serangan Nasionalis Hindu pada Muslim Makin Parah, Demokrasi India Terancam Punah
Jum'at, 18 Februari 2022 - 14:06 WIB
Umat Islam di India juga tertinggal dalam hal melek huruf, pekerjaan, dan akses ke perbankan.
Upaya menindaklanjuti temuan dan menyampaikan program sosial kepada umat Islam telah terhenti. Satu petisi yang diajukan di Mahkamah Agung berpendapat laporan tersebut melanggar hak-hak umat Hindu.
“Jika Anda bertanya kepada kebanyakan orang hari ini tentang sekularisme di India, banyak dari mereka akan memberi tahu Anda bahwa itu adalah masa lalu,” ujar Gilles Verniers, ilmuwan politik di Universitas Ashoka di utara New Delhi.
“Ini adalah ide yang telah ditolak dan menjadi sinonim dengan ide menenangkan minoritas, yang tentu saja bukan maksud dari istilah tersebut,” ujar dia.
Dia menambahkan, “Artinya telah diubah menjadi senjata yang dapat digunakan melawan minoritas untuk mencegah mereka mengungkapkan agama milik mereka.”
Modi telah lama memahami kekuatan intoleransi sebagai strategi politik. Pada 2005, ketika dia menjadi pemimpin negara bagian Gujarat, dia dilarang memasuki Amerika Serikat karena gagal menghentikan kerusuhan mematikan oleh umat Hindu terhadap Muslim India.
Sejak dia menjabat pada 2014, partainya menang telak, dia telah memimpin demokrasi yang sedang mengalami kemunduran.
Indeks Demokrasi Unit Intelijen Economist menurunkan peringkat India menjadi 46 dari 27, sementara Freedom House yang berbasis di Washington menurunkan peringkat negara itu menjadi "bebas sebagian" dari status "bebas".
Dalam laporan tahun 2020 kepada Kongres Amerika Serikat (AS), Departemen Luar Negeri AS memberikan penilaian suram terhadap catatan hak asasi manusia India, dengan mencantumkan serangkaian pelanggaran yang mencakup pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang.
Kemunduran itu memperumit pendekatan pemerintahan Biden ke India, yang dibutuhkannya sebagai penyeimbang demokratis bagi China dan mitra keamanan di kawasan itu sekarang, setelah pasukan AS meninggalkan Afghanistan.
Upaya menindaklanjuti temuan dan menyampaikan program sosial kepada umat Islam telah terhenti. Satu petisi yang diajukan di Mahkamah Agung berpendapat laporan tersebut melanggar hak-hak umat Hindu.
“Jika Anda bertanya kepada kebanyakan orang hari ini tentang sekularisme di India, banyak dari mereka akan memberi tahu Anda bahwa itu adalah masa lalu,” ujar Gilles Verniers, ilmuwan politik di Universitas Ashoka di utara New Delhi.
“Ini adalah ide yang telah ditolak dan menjadi sinonim dengan ide menenangkan minoritas, yang tentu saja bukan maksud dari istilah tersebut,” ujar dia.
Dia menambahkan, “Artinya telah diubah menjadi senjata yang dapat digunakan melawan minoritas untuk mencegah mereka mengungkapkan agama milik mereka.”
Modi telah lama memahami kekuatan intoleransi sebagai strategi politik. Pada 2005, ketika dia menjadi pemimpin negara bagian Gujarat, dia dilarang memasuki Amerika Serikat karena gagal menghentikan kerusuhan mematikan oleh umat Hindu terhadap Muslim India.
Sejak dia menjabat pada 2014, partainya menang telak, dia telah memimpin demokrasi yang sedang mengalami kemunduran.
Indeks Demokrasi Unit Intelijen Economist menurunkan peringkat India menjadi 46 dari 27, sementara Freedom House yang berbasis di Washington menurunkan peringkat negara itu menjadi "bebas sebagian" dari status "bebas".
Dalam laporan tahun 2020 kepada Kongres Amerika Serikat (AS), Departemen Luar Negeri AS memberikan penilaian suram terhadap catatan hak asasi manusia India, dengan mencantumkan serangkaian pelanggaran yang mencakup pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang.
Kemunduran itu memperumit pendekatan pemerintahan Biden ke India, yang dibutuhkannya sebagai penyeimbang demokratis bagi China dan mitra keamanan di kawasan itu sekarang, setelah pasukan AS meninggalkan Afghanistan.
tulis komentar anda