Mahkamah Agung Inggris Tolak Klaim Maduro Atas Emas Venezuela
Selasa, 21 Desember 2021 - 22:35 WIB
Mahkamah Agung Inggris tolak klaim Maduro atas Emas Venezuela. Foto/Ilustrasi
LONDON - Mahkamah Agung (MA) Inggris telah mencegah Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengakses USD1,95 miliar emas yang disimpan di Bank of England (BoE). MA Inggris membatalkan putusan pengadilan banding sebelumnya, yang berarti hanya pemimpin oposisi Juan Guaido yang dapat memutuskan nasib emas tersebut.
Inggris menganggap Juan Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela. Meskipun demikian, dalam praktiknya Inggris berurusan dengan pemerintahan Maduro. Maduro mengatakan uang itu akan digunakan untuk memerangi COVID-19 di negaranya.
Dalam putusannya, MA Inggris mengatakan bahwa keputusan Pengadilan Banding "salah tempat", karena semua pengadilan Inggris perlu menerima bahwa Maduro tidak diakui sebagai presiden untuk tujuan apa pun seperti dikutip dari BBC, Selasa (21/12/2021).
Namun, pihak MA sekarang telah meminta Pengadilan Niaga untuk mempertimbangkan masalah lain apakah Guaido telah diakui oleh pemerintah Inggris hanya sebagai kepala negara Venezuela, atau apakah ia telah diakui sebagai kepala pemerintahannya juga.
Mengutip Statuta Transisi - pasal-pasal dalam konstitusi yang dalam kasus seperti itu meminta pemimpin Majelis Nasional untuk turun tangan - Juan Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara pada Januari 2019.
Sejak itu, dia menggunakan undang-undang ini untuk menunjuk pejabat bank sentral, yang menurut Maduro tidak diizinkan menurut undang-undang Venezuela.
Guaido dan Maduro secara terpisah telah menunjuk dua gubernur yang berbeda untuk bank sentral Venezuela.
Guaido, yang diakui oleh lebih dari 50 negara sebagai presiden yang sah, menginginkan emas tetap berada di brankas BoE. Tetapi Maduro, yang tetap berada di istana kepresidenan dan mengendalikan pemerintah, militer dan polisi, telah menuntut BoE agar dana tersebut dibebaskan.
Dia mengklaim uang itu akan ditransfer ke Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) untuk membeli pasokan medis guna memerangi pandemi.
Para pengkritiknya menyalahkan dia karena salah mengelola ekonomi Venezuela, menyebabkan krisis parah di mana jutaan orang membutuhkan bantuan karena runtuhnya layanan publik, melonjaknya pengangguran, dan mata uang lokal yang terdevaluasi.
Mereka mengklaim Maduro akan menggunakan dana tersebut untuk membayar sekutu asing yang mendukung rezimnya.
Venezuela telah dikenai sanksi oleh sekelompok negara termasuk AS, Inggris, Uni Eropa, Kanada, Swiss, Panama, dan Meksiko sejak 2014 atas korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan penindasan demokrasi.
Guaido menyambut baik keputusan itu, dengan mengatakan dia dan orang-orang yang ditunjuknya akan terus mengabdikan diri pada tugas konstitusional untuk melindungi aset Republik untuk generasi mendatang.
"Klien kami berharap untuk melanjutkan kasus ini, dengan maksud untuk menunjukkan bahwa Dewan El Banco Central de Venezuela (BCV) di Caracas adalah satu-satunya otoritas yang ditunjuk secara sah untuk menangani aset asing Venezuela demi kepentingan penduduk Venezuela," kata Sarosh Zaiwalla, seorang pengacara yang berbasis di London yang mewakili bank sentral Venezuela.
Inggris menganggap Juan Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela. Meskipun demikian, dalam praktiknya Inggris berurusan dengan pemerintahan Maduro. Maduro mengatakan uang itu akan digunakan untuk memerangi COVID-19 di negaranya.
Dalam putusannya, MA Inggris mengatakan bahwa keputusan Pengadilan Banding "salah tempat", karena semua pengadilan Inggris perlu menerima bahwa Maduro tidak diakui sebagai presiden untuk tujuan apa pun seperti dikutip dari BBC, Selasa (21/12/2021).
Namun, pihak MA sekarang telah meminta Pengadilan Niaga untuk mempertimbangkan masalah lain apakah Guaido telah diakui oleh pemerintah Inggris hanya sebagai kepala negara Venezuela, atau apakah ia telah diakui sebagai kepala pemerintahannya juga.
Mengutip Statuta Transisi - pasal-pasal dalam konstitusi yang dalam kasus seperti itu meminta pemimpin Majelis Nasional untuk turun tangan - Juan Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara pada Januari 2019.
Sejak itu, dia menggunakan undang-undang ini untuk menunjuk pejabat bank sentral, yang menurut Maduro tidak diizinkan menurut undang-undang Venezuela.
Guaido dan Maduro secara terpisah telah menunjuk dua gubernur yang berbeda untuk bank sentral Venezuela.
Guaido, yang diakui oleh lebih dari 50 negara sebagai presiden yang sah, menginginkan emas tetap berada di brankas BoE. Tetapi Maduro, yang tetap berada di istana kepresidenan dan mengendalikan pemerintah, militer dan polisi, telah menuntut BoE agar dana tersebut dibebaskan.
Dia mengklaim uang itu akan ditransfer ke Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) untuk membeli pasokan medis guna memerangi pandemi.
Para pengkritiknya menyalahkan dia karena salah mengelola ekonomi Venezuela, menyebabkan krisis parah di mana jutaan orang membutuhkan bantuan karena runtuhnya layanan publik, melonjaknya pengangguran, dan mata uang lokal yang terdevaluasi.
Mereka mengklaim Maduro akan menggunakan dana tersebut untuk membayar sekutu asing yang mendukung rezimnya.
Venezuela telah dikenai sanksi oleh sekelompok negara termasuk AS, Inggris, Uni Eropa, Kanada, Swiss, Panama, dan Meksiko sejak 2014 atas korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan penindasan demokrasi.
Guaido menyambut baik keputusan itu, dengan mengatakan dia dan orang-orang yang ditunjuknya akan terus mengabdikan diri pada tugas konstitusional untuk melindungi aset Republik untuk generasi mendatang.
"Klien kami berharap untuk melanjutkan kasus ini, dengan maksud untuk menunjukkan bahwa Dewan El Banco Central de Venezuela (BCV) di Caracas adalah satu-satunya otoritas yang ditunjuk secara sah untuk menangani aset asing Venezuela demi kepentingan penduduk Venezuela," kata Sarosh Zaiwalla, seorang pengacara yang berbasis di London yang mewakili bank sentral Venezuela.
(ian)
tulis komentar anda