Bolsonaro Didakwa Lakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Kamis, 21 Oktober 2021 - 03:36 WIB
Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait kebijakannya dalam menangani pandemi COVID-19. Foto/NBC
BRASILIA - Presiden Jair Bolsonaro didakwa telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh senat Brasil . Bolsonaro mengacaukan respons terhadap COVID-19 dan berkontribusi atas jumlah kematian yang tinggi.
Senator Brasil, Renan Calheiros, mempresentasikan proposal tersebut kepada komite Senat yang telah menghabiskan enam bulan untuk menyelidiki manajemen pandemi oleh pemerintah Brasil. Keputusan apakah akan mengajukan sebagian besar dakwaan akan diserahkan kepada jaksa agung Brasil, yang ditunjuk Bolsonaro dan sekutunya.
Dalam laporan hampir 1.200 halaman berdasarkan kerja komite, Calheiros menyerukan dakwaan Bolsonaro atas tuduhan mulai dari penipuan dan menghasut kejahatan hingga penyalahgunaan dana publik serta kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Dengan bersikeras untuk menggunakan obat pengobatan dini seperti obat antimalaria hydroxychloroquine sebagai satu-satunya kebijakan pemerintah untuk memerangi pandemi, Jair Bolsonaro sangat berkolaborasi untuk penyebaran COVID-19 di wilayah Brasil dan, dengan demikian, menunjukkan dirinya sebagai orang utama yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah federal selama pandemi,” bunyi laporan itu seperti dikutip dari AP, Kamis (21/10/2021).
Calheiros, yang ditunjuk komite untuk menulis laporan itu, membacakan ringkasannya kepada komite Senat. Selain Bolsonaro, laporan tersebut merekomendasikan dakwaan untuk anggota pemerintahannya saat ini dan sebelumnya, puluhan sekutu, tiga putra presiden yang adalah politisi dan dua perusahaan.
"Komite mengumpulkan bukti yang banyak menunjukkan bahwa pemerintah federal diam dan memilih untuk bertindak secara non-teknis dan sembrono,” kata laporan itu.
Senator memperoleh ribuan dokumen dan mendengar kesaksian dari lebih dari 60 orang. Skandal terungkap, seperti Bolsonaro yang diduga menutup mata terhadap kemungkinan korupsi dalam kesepakatan untuk membeli vaksin virus Corona.
Menanggapi dakwaan itu, pemimpin sayap kanan Brasil tersebut berulang kali menyebut penyelidikan Senat sebagai instrumen politik yang bertujuan untuk menyabotase dirinya dan membantah telah melakukan kesalahan.
“Kami tahu kami tidak bisa disalahkan atas apa pun. Kami tahu kami melakukan hal yang benar sejak saat pertama,” kata Bolsonaro.
Ia pun bersikukuh membenarkan penggunaan hydroxychloroquine untuk mengobati COVID-19 meskipun secara luas hasil penelitian menunjukkan obat itu tidak efektif dan berpotensi berbahaya. Ia bahkan menggambarkan pembelaannya itu sebagai peristiwa bersejarah.
“Saat itu, tidak ada yang tahu bagaimana mengobati penyakit ini dan saya memiliki keberanian, setelah mendengarkan banyak orang, terutama dokter, untuk mengajukan solusi yang mungkin,” ujarnya.
Kantor Jaksa Agung Augusto Aras menolak mengomentari hasil laporan tersebut. Analis mengatakan tidak jelas apakah Aras akan menuntut presiden bahkan jika ada alasan hukum untuk melakukannya, dan laporan itu jauh lebih mungkin menghambat dorongan Bolsonaro untuk terpilih kembali pada 2022 daripada menjadikannya terdakwa di ruang sidang.
“Dampak utama dari investigasi adalah politik, karena menghasilkan banyak berita yang pasti akan digunakan oleh ahli strategi kampanye tahun depan,” kata Thiago de Aragao, direktur strategi di perusahaan konsultan politik Arko Advice.
Senator Brasil, Renan Calheiros, mempresentasikan proposal tersebut kepada komite Senat yang telah menghabiskan enam bulan untuk menyelidiki manajemen pandemi oleh pemerintah Brasil. Keputusan apakah akan mengajukan sebagian besar dakwaan akan diserahkan kepada jaksa agung Brasil, yang ditunjuk Bolsonaro dan sekutunya.
Dalam laporan hampir 1.200 halaman berdasarkan kerja komite, Calheiros menyerukan dakwaan Bolsonaro atas tuduhan mulai dari penipuan dan menghasut kejahatan hingga penyalahgunaan dana publik serta kejahatan terhadap kemanusiaan.
"Dengan bersikeras untuk menggunakan obat pengobatan dini seperti obat antimalaria hydroxychloroquine sebagai satu-satunya kebijakan pemerintah untuk memerangi pandemi, Jair Bolsonaro sangat berkolaborasi untuk penyebaran COVID-19 di wilayah Brasil dan, dengan demikian, menunjukkan dirinya sebagai orang utama yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah federal selama pandemi,” bunyi laporan itu seperti dikutip dari AP, Kamis (21/10/2021).
Calheiros, yang ditunjuk komite untuk menulis laporan itu, membacakan ringkasannya kepada komite Senat. Selain Bolsonaro, laporan tersebut merekomendasikan dakwaan untuk anggota pemerintahannya saat ini dan sebelumnya, puluhan sekutu, tiga putra presiden yang adalah politisi dan dua perusahaan.
"Komite mengumpulkan bukti yang banyak menunjukkan bahwa pemerintah federal diam dan memilih untuk bertindak secara non-teknis dan sembrono,” kata laporan itu.
Senator memperoleh ribuan dokumen dan mendengar kesaksian dari lebih dari 60 orang. Skandal terungkap, seperti Bolsonaro yang diduga menutup mata terhadap kemungkinan korupsi dalam kesepakatan untuk membeli vaksin virus Corona.
Menanggapi dakwaan itu, pemimpin sayap kanan Brasil tersebut berulang kali menyebut penyelidikan Senat sebagai instrumen politik yang bertujuan untuk menyabotase dirinya dan membantah telah melakukan kesalahan.
“Kami tahu kami tidak bisa disalahkan atas apa pun. Kami tahu kami melakukan hal yang benar sejak saat pertama,” kata Bolsonaro.
Ia pun bersikukuh membenarkan penggunaan hydroxychloroquine untuk mengobati COVID-19 meskipun secara luas hasil penelitian menunjukkan obat itu tidak efektif dan berpotensi berbahaya. Ia bahkan menggambarkan pembelaannya itu sebagai peristiwa bersejarah.
“Saat itu, tidak ada yang tahu bagaimana mengobati penyakit ini dan saya memiliki keberanian, setelah mendengarkan banyak orang, terutama dokter, untuk mengajukan solusi yang mungkin,” ujarnya.
Kantor Jaksa Agung Augusto Aras menolak mengomentari hasil laporan tersebut. Analis mengatakan tidak jelas apakah Aras akan menuntut presiden bahkan jika ada alasan hukum untuk melakukannya, dan laporan itu jauh lebih mungkin menghambat dorongan Bolsonaro untuk terpilih kembali pada 2022 daripada menjadikannya terdakwa di ruang sidang.
“Dampak utama dari investigasi adalah politik, karena menghasilkan banyak berita yang pasti akan digunakan oleh ahli strategi kampanye tahun depan,” kata Thiago de Aragao, direktur strategi di perusahaan konsultan politik Arko Advice.
(ian)
tulis komentar anda