Menolak Mundur, PM Malaysia Bakal Hadapi Mosi Tidak Percaya

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin menolak untuk mundur meski tekanan terhadapnya terus meningkat. Muhyiddin mengatakan ia masih mendapat dukungan mayoritas di parlemen dan ia akan membuktikannya bulan depan ketika parlemen bersidang.

Berbicara dalam pidato yang disiarkan televisi, Muhyiddin mengatakan Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah setuju bahwa dia harus tetap berkuasa sambil menunggu mosi percaya dari parlemen, meskipun beberapa anggota koalisinya telah menarik dukungannya.





Dalam pidato yang menantang di televisi nasional, Muhyiddin mengatakan tidak ada pertanyaan tentang pengunduran dirinya. Ia diapit oleh sembilan anggota parlemen, termasuk wakil perdana menteri dan politisi UMNO Ismail Sabri Yaakob.

"Saya telah memberi tahu raja bahwa saya telah menerima sejumlah pernyataan dari anggota parlemen yang meyakinkan saya bahwa saya masih memiliki kepercayaan mayoritas anggota parlemen saat ini," kata Muhyiddin.

"Namun, saya sadar bahwa posisi saya sebagai Perdana Menteri terus dipertanyakan. Oleh karena itu, saya telah memberi tahu Raja bahwa saya akan menentukan legitimasi saya sebagai Perdana Menteri di Parlemen," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (4/8/2021).

Menurut Muhyiddin gejolak politik di Malaysia dipicu oleh pihak-pihak tertentu yang tuntutannya ditolaknya, termasuk membebaskan individu yang menghadapi tuduhan korupsi.

"Ini termasuk dorongan bagi saya untuk mencampuri urusan pengadilan untuk membebaskan beberapa orang yang diadili karena tindak pidana," kata Muhyiddin, meskipun dia tidak menyebutkan nama mereka.

Posisi Muhyiddin pada kursi kekuasaan berada dalam posisi genting sejak ia muncul sebagai perdana menteri pada Maret tahun lalu. Namun, Raja Malaysia yang berpengaruh sampai sekarang membantunya bertahan untuk menghindari kekacauan politik ketika Negeri Jiran berjuang melawan lonjakan infeksi COVID-19 dan penurunan ekonomi dari beberapa penguncian atau lockdown.

Namun tekanan terhadapnya untuk mundur kembali meletus pekan lalu, setelah raja mengeluarkan teguran yang jarang terjadi atas langkah pemerintah mencabut undang-undang darurat tanpa persetujuannya, sebuah tindakan yang dikatakan istana bertentangan dengan konstitusi.



Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), blok terbesar dalam koalisi Muhyiddin, mengatakan Muhyiddin telah kehilangan legitimasi setelah teguran itu dan beberapa anggota parlemennya telah menulis surat kepada raja untuk menarik dukungan mereka.

Partai UMNO sendiri terpecah karena dukungannya untuk Muhyiddin, yang telah memerintah dengan mayoritas tipis dan memimpin koalisi penguasa yang tidak stabil sejak berkuasa pada Maret 2020.

Beberapa politisi UMNO menghadapi tuduhan korupsi, termasuk mantan perdana menteri Najib Razak dan presiden partai Ahmad Zahid Hamidi.

Najib dinyatakan bersalah tahun lalu dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dalam kasus yang terkait dengan skandal 1MDB bernilai miliaran dolar. Dia telah membantah melakukan kesalahan dan telah mengajukan banding atas putusan tersebut.



Sedangkan Ahmad Zahid juga tengah menjalani sidang kasus korupsi.

Keduanya termasuk di antara mereka yang menarik dukungan untuk Muhyiddin minggu ini.

Partai UMNO sendiri tidak segera mengeluarkan komentar.