Diancam Ditundukkan Xi Jinping, Taiwan Sebut Partai Komunis China Diktator
Sabtu, 03 Juli 2021 - 01:10 WIB
Presiden China Xi Jinping terlihat di layar raksasa saat ia menyampaikan pidato di acara yang menandai peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis China, di Lapangan Tiananmen di Beijing, Kamis (1/7/2021). Foto/REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
TAIPEI - Presiden Xi Jinping dalam pidato perayaan seabad Partai Komunis China (PKC) bersumpah menundukkan Taiwan untuk dipersatukan kembali dengan China. Namun, Taipei menolak tunduk dan mengecam PKC yang mereka sebut semakin diktator.
Taiwan dan daratan China dipisahkan oleh Selat Taiwan, yang lebarnya hanya sekitar 100 mil (160 km) di titik tersempitnya.
Partai Komunis China yang berkuasa di Beijing tidak pernah mengendalikan Taiwan, tetapi mengeklaim pulau itu adalah provinsi pelarian yang suatu hari harus dipersatukan kembali dengan daratan China—dengan paksa jika perlu.
Dalam pidato untuk menandai tahun ke-100 PKC, Xi menyebut “penyatuan kembali” dengan Taiwan sebagai misi sejarah yang teguh dari partai dan aspirasi bersama rakyat China. Penonton bertepuk tangan sebagai tanggapan atas pidato tersebut.
Dewan Urusan Daratan Taiwan mengecam PKC dalam sebuah pernyataan setelah pidato Xi Jinping. PKC, kata Dewan, mencapai pembangunan ekonomi di China, tetapi partai itu telah menekan demokrasi, melanggar hak asasi manusia dan tumbuh lebih diktator di dalam negeri.
“Demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum adalah prinsip inti masyarakat Taiwan—perbedaan kelembagaan utama dari sisi lain selat itu,” bunyi pernyataan Dewan Urusan Daratan Taiwan dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan oleh CNBC, Jumat (2/7/2021).
Dewan itu mengatakan pemerintah Taiwan tetap bertekad untuk mempertahankan kedaulatan dan demokrasi pulau itu. Dia menambahkan bahwa orang-orang Taiwan telah lama menolak "prinsip satu China" dan mendesak Beijing untuk meninggalkan intimidasi militer yang diarahkan ke pulau itu.
“Prinsip satu China” mengacu pada konsep bahwa hanya ada satu pemerintah pusat China—yang berada di bawah Partai Komunis di Beijing.
Di bawah kepemimpinan Xi, China telah lebih agresif menegaskan klaimnya atas Taiwan, dan ada banyak pelanggaran Zona Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan oleh pesawat tempur China tahun ini.
Taiwan juga menjadi isu kontroversial antara Amerika Serikat dan China. AS dalam beberapa tahun terakhir bergerak lebih dekat ke Taiwan—membuat marah Beijing, yang menganggap pulau itu tidak memiliki hak untuk melakukan diplomasinya sendiri.
China menekan negara lain dan organisasi internasional untuk tidak berurusan dengan Taiwan secara independen. Pada bulan Mei, kelompok ekonomi maju G-7, termasuk Amerika Serikat, menyerukan agar Taiwan diizinkan untuk berpartisipasi dalam forum yang diadakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Seorang mantan diplomat senior dari Singapura, Bilahari Kausikan, mengatakan kepada CNBC pada hari Rabu bahwa Taiwan adalah titik nyala paling berbahaya dalam hubungan AS-China.
Taiwan dan daratan China dipisahkan oleh Selat Taiwan, yang lebarnya hanya sekitar 100 mil (160 km) di titik tersempitnya.
Partai Komunis China yang berkuasa di Beijing tidak pernah mengendalikan Taiwan, tetapi mengeklaim pulau itu adalah provinsi pelarian yang suatu hari harus dipersatukan kembali dengan daratan China—dengan paksa jika perlu.
Dalam pidato untuk menandai tahun ke-100 PKC, Xi menyebut “penyatuan kembali” dengan Taiwan sebagai misi sejarah yang teguh dari partai dan aspirasi bersama rakyat China. Penonton bertepuk tangan sebagai tanggapan atas pidato tersebut.
Dewan Urusan Daratan Taiwan mengecam PKC dalam sebuah pernyataan setelah pidato Xi Jinping. PKC, kata Dewan, mencapai pembangunan ekonomi di China, tetapi partai itu telah menekan demokrasi, melanggar hak asasi manusia dan tumbuh lebih diktator di dalam negeri.
“Demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum adalah prinsip inti masyarakat Taiwan—perbedaan kelembagaan utama dari sisi lain selat itu,” bunyi pernyataan Dewan Urusan Daratan Taiwan dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan oleh CNBC, Jumat (2/7/2021).
Dewan itu mengatakan pemerintah Taiwan tetap bertekad untuk mempertahankan kedaulatan dan demokrasi pulau itu. Dia menambahkan bahwa orang-orang Taiwan telah lama menolak "prinsip satu China" dan mendesak Beijing untuk meninggalkan intimidasi militer yang diarahkan ke pulau itu.
“Prinsip satu China” mengacu pada konsep bahwa hanya ada satu pemerintah pusat China—yang berada di bawah Partai Komunis di Beijing.
Di bawah kepemimpinan Xi, China telah lebih agresif menegaskan klaimnya atas Taiwan, dan ada banyak pelanggaran Zona Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan oleh pesawat tempur China tahun ini.
Taiwan juga menjadi isu kontroversial antara Amerika Serikat dan China. AS dalam beberapa tahun terakhir bergerak lebih dekat ke Taiwan—membuat marah Beijing, yang menganggap pulau itu tidak memiliki hak untuk melakukan diplomasinya sendiri.
China menekan negara lain dan organisasi internasional untuk tidak berurusan dengan Taiwan secara independen. Pada bulan Mei, kelompok ekonomi maju G-7, termasuk Amerika Serikat, menyerukan agar Taiwan diizinkan untuk berpartisipasi dalam forum yang diadakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Seorang mantan diplomat senior dari Singapura, Bilahari Kausikan, mengatakan kepada CNBC pada hari Rabu bahwa Taiwan adalah titik nyala paling berbahaya dalam hubungan AS-China.
(min)
tulis komentar anda