Tepergok Ciuman dengan Ajudan, Menkes Inggris Akui Langgar Aturan Pembatasan COVID-19

Sabtu, 26 Juni 2021 - 01:37 WIB
Foto Menteri Kesehatan (Menkes) Inggris Matt Hancock mencium ajudannya muncul ke khalayak di tengah pandemi COVID-19. Insert: Menkes Inggris Matt Hancock dan ajudannya Gina Coladangelo. Foto/Kolase/Sindonews
LONDON - Menteri Kesehatan (Menkes) Inggris , Matt Hancock, meminta maaf karena telah melanggar pembatasan nasional virus Corona baru . Itu dilakukan setelah surat kabar Inggris memuat foto-foto yang memperlihatkan dirinya memeluk dan mencium seorang wanita yang diduga selingkuhannya.

Tabloid The Sun memuat gambar-gamabr yang memperlihatkan Hancock, yang sudah menikah, berciuman dengan pembantu senior Gina Coladangelo di sebuah kantor Departemen Kesehatan. Dikatakan gambar CCTV itu diambil pada 6 - 11 Mei sebelum aturan penguncian dilonggarkan untuk memungkinkanmemelukdan kontak fisik lainnya dengan orang-orang di luar rumah sendiri.

Ini adalah skandal terbaru yang dari serangkaian skandal pejabat Inggris yang dituduh melanggar pembatasan yang mereka terapkan untuk membatasi penyebaran COVID-19 . Hancock adalah sosok yang memimpin Inggris merespons pandemi COVID-19.



"Saya menerima bahwa saya melanggar pedoman jarak sosial dalam keadaan ini," ujarnya.

"Saya telah mengecewakan orang dan saya sangat menyesal," katanya.

“Saya tetap fokus bekerja untuk mengeluarkan negara dari pandemi ini, dan akan berterima kasih atas privasi untuk keluarga saya dalam masalah pribadi ini,” ucapnya seperti dikutip dari The Age, Sabtu (26/6/2021).



Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, memberikan dukungan kepada Hancock. Namun Partai Buruh, yang menjadi oposisi utama Johnson, mengatakan dia harus dipecat karena melanggar jarak sosial dan, berpotensi, aturan perekrutan pemerintah.

“Jika Matt Hancock diam-diam memiliki hubungan dengan seorang penasihat di kantornya – yang dia tunjuk secara pribadi untuk peran yang didanai pembayar pajak – itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang terang-terangan dan konflik kepentingan yang jelas,” kata ketua Partai Buruh Anneliese Dodds.

“Posisinya sangat tidak bisa dipertahankan. Boris Johnson harus memecatnya,” tegasnya.

Juru bicara Johnson Jamie Davies mengatakan Perdana Menteri memiliki kepercayaan penuh pada Hancock.

"Perdana Menteri telah menerima permintaan maaf menteri kesehatan dan menganggap masalah ini selesai," katanya. “Dia dan seluruh pemerintah tetap fokus untuk terus mengatasi pandemi.”

Davies mengatakan penunjukan mengikuti semua prosedur yang benar. Pembantu itu dipekerjakan tahun lalu sebagai penasihat yang tidak dibayar dan tahun ini menjadi direktur non-eksekutif di Departemen Kesehatan, peran yang bergaji sekitar USD27.450 setahun.



Pemerintah Konservatif Johnson telah dicap sebagai "chumocracy" oleh para kritikus karena mempekerjakan penasihat dan kontraktor khusus dari luar pegawai negeri sipil tanpa tingkat pengawasan yang lama.

Departemen Hancock sendiri telah dituduh mengabaikan aturan pengadaan untuk memberikan kontrak yang menguntungkan untuk peralatan pelindung dan kebutuhan medis lainnya, seringkali untuk kontak pribadi. Hancock beralasan dia melakukan itu didorong oleh kebutuhan untuk mengamankan pasokan penting dengan cepat pada puncak wabah.

Hancock telah menghadapi tekanan selama berminggu-minggu sejak mantan pembantu utama Perdana Menteri, Dominic Cummings, menuduhnya merusak respons pemerintah terhadap pandemi. Cummings, yang sekarang menjadi kritikus vokal terhadap pemerintah yang pernah dia layani, mengatakan kepada politisi bulan lalu bahwa Hancock seharusnya dipecat karena dugaan kebohongan dan kesalahan. Dia juga menerbitkan pesan WhatsApp di mana Johnson mencap Hancock "benar-benar (sumpah serapah) tanpa harapan".

Cummings sendiri dituduh melanggar aturan dan merusak pesan "tinggal di rumah" pemerintah ketika dia berkendara 400 kilometer melintasi Inggris ke rumah orang tuanya selama penguncian pada musim semi 2020. Johnson menolak tekanan untuk memecatnya, tetapi Cummings meninggalkan pekerjaannya pada November di tengah perebutan kekuasaan di kantor Perdana Menteri.

(ian)
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More