Balas Dendam, Kelompok Antikudeta Buru 170 Kerabat Junta Militer Myanmar

YANGON - Kelompok antikudeta militer Myanmar melakukan balas dendam online terhadap junta. Mereka memburu sekitar 170 orang kerabat junta militer yang mereka labeli "pengkhianat" sebagai bentuk "hukuman sosial".

Kelompok itu menggunakan ponsel pintar untuk melakukan doxxing terhadap ratusan orang kerabat junta. Data-data pribadi kerabat militer yang dicap pengkhianat itu dibeberkan dalam sebuah situs web sehingga orang-orang yang marah dengan tindakan militer bisa dengan mudah memburu mereka.





Negara itu berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu. Jumlah korban tewas akibat kekerasan telah meningkat lebih dari 500 orang saat junta militer berupaya untuk meredam perbedaan pendapat.

Kemarahan dan kesedihan atas tindakan keras militer disalurkan ke dalam kampanye online. Situs dan halaman Facebook terkait kampanye itu memiliki 67.000 pengikut sebelum ditutup. Isinya merinci informasi pribadi orang-orang dari kerabat junta, seperti tempat kerja, universitas, dan tautan ke akun media sosial mereka.

“Kami di sini untuk menghukum keluarga militer atau orang-orang yang mendukung militer. Jangan pernah memaafkan, jangan pernah lupa!," bunyi halaman Facebook tersebut.

Pihak Facebook menutup halaman tersebut karena melanggar standar komunitas, tetapi halaman lain dengan jumlah pengikut yang lebih kecil masih ada.

"Kami akan terus memantau situasi di lapangan di Myanmar," kata seorang juru bicara Facebook.

Menurut laporan media lokal, konsekuensi dari hukuman sosial telah mengakibatkan beberapa korban terpaksa menutup bisnis online mereka dan seorang mahasiswa Myanmar di Jepang berhenti kuliah.

Kampanye ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada kampanye yang memiliki hubungan keluarga dengan militer, di mana orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam aksi mogok kerja sebagai pembangkangan sipil juga menjadi sasaran. Kalangan jurnalis yang meliput konferensi pers junta militer ikut jadi target.

"Bagi orang Burma [Myanmar] yang tinggal di luar negeri, memberikan 'hukuman sosial' kepada mereka yang memiliki koneksi junta membantu meringankan rasa ketidakberdayaan mereka saat mereka menonton dari jauh," kata Cho Yee Latt, kelahiran Yangon, yang sekarang tinggal di Singapura.

“Orang (Myanmar) di Singapura tidak bisa berbuat apa-apa, jadi mereka merasa sangat stres...mereka sangat marah,” katanya kepada AFP, Jumat (2/4/2021).

Cho Yee Latt mengatakan dia menghubungi majikannya di Singapura dari seorang wanita Myanmar yang memiliki pacar tentara dan mem-posting pesan pro-kudeta secara online.

“Kita harus menghancurkan sistem yang rusak ini,” katanya.

“Saya hanya khawatir tentang orang miskin Myanmar yang dibunuh dan ditangkap. Keluarga militer tinggal di luar negeri, mereka menjalani gaya hidup kelas atas, mereka tidak akan stres sama sekali."

Di antara mereka yang menjadi sasaran adalah dokter putra seorang menteri senior, yang kemudian tampil di televisi untuk meninggalkan ayahnya.

Bryan Paing Myo Oo, yang berbasis di Brisbane, Australia, mendapat pukulan balik di media sosial atas peran ayahnya Pwint San sebagai menteri perdagangan.

“Orang-orang yang menerapkan hukuman sosial pada saya berpikir bahwa mereka melakukan hal yang benar. Saya ingin menambahkan bahwa saya berpartisipasi dalam hukuman sosial terhadap ayah saya," katanya kepada program BBC berbahasa Myanmar.

“Saya mengirim sms kepadanya: 'Ayah, Anda harus berhenti sekarang. Jika tidak, Anda akan kehilangan saya selamanya sebagai putra Anda'."

Meskipun dirinya sendiri menjadi sasaran, dia bersimpati dengan tujuan hukuman sosial sebagai cara untuk lebih menekan rezim.

“Saya tidak menyalahkan orang karena melakukan hukuman sosial karena orang-orang ditembak mati secara brutal di jalan-jalan, dan ini adalah satu-satunya senjata yang dimiliki warga sipil,” katanya.

Serangan terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dengan junta juga menyebar di Twitter.

“Kami akan melakukan sanksi sosial kepada seluruh keluarga. Kami akan menghukum mereka sampai-sampai mereka ingin bunuh diri,” tulis seorang pengguna Twitter, yang mem-posting foto seorang letnan jenderal dan putrinya.

Pihak Twitter mengatakan mereka menindaklanjuti tweet yang melecehkan, tetapi para ahli mengatakan perusahaan media sosial tidak memiliki cukup moderator berbahasa Myanmar untuk mengikuti tantangan tersebut.

Mentalitas “bersama kami atau melawan kami” juga didorong oleh sekelompok anggota parlemen dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD)—partainya Suu Kyi—yang telah digulingkan. Anggota parlemen terguling itu telah bekerja "di bawah tanah" melawan junta.

Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw telah memperingatkan dalam sebuah pernyataan bahwa "tindakan serius" akan diambil terhadap mereka yang bukan bagian dari gerakan protes.

Taktik tersebut tidak hanya terjadi di Myanmar—selama protes politik Hong Kong pada tahun 2019, doxxing biasa digunakan oleh kedua belah pihak.



Polisi menjadi target utama para pengunjuk rasa ketika bentrokan berkecamuk—terutama setelah petugas berhenti memakai lencana identifikasi—sementara loyalis pemerintah mengalahkan para pengkritik Beijing.

Pakar kebencian dunia maya Ginger Gorman, yang menulis buku berjudul "Troll Hunting", mengatakan apa yang disebut "digilantisme" di mana orang-orang berusaha membalas orang lain secara online dapat menimbulkan konsekuensi serius di dunia nyata.

"Perburuan online dan kebencian dunia maya ekstrem yang dilakukan terhadap seseorang ini terkait dengan bahaya besar termasuk... hasutan untuk bunuh diri, pembunuhan dan penguntitan dan penyerangan dalam kehidupan nyata," katanya kepada AFP.

Menurut beberapa posting, ada laporan terisolasi dari kampanye hukuman sosial yang menyebar ke dunia fisik,dengan beberapa orang di Myanmar yang alis dan rambutnya dicukur oleh pengunjuk rasa anti-kudeta.