Kabinet Trump Dorong Pembekuan Perang Ukraina dan Rusia

WASHINGTON - Tim pemerintahan Donald Trump tengah mempertimbangkan beberapa rencana potensial untuk mengakhiri konflik Ukraina, yang mengharuskan Kiev membatalkan rencananya bergabung dengan NATO dalam waktu dekat dan membekukan permusuhan di sepanjang garis depan saat ini.

Laporan itu diungkap Wall Street Journal (WSJ) pada hari Rabu (6/11/2024), mengutip beberapa sumber.

Trump yang mengalahkan saingannya dari Partai Demokrat Kamala Harris dalam pemilu presiden, telah berulang kali berjanji mengakhiri permusuhan antara Moskow dan Kiev dalam waktu 24 jam, bahkan sebelum dilantik.

Menurut pejabat dan ajudan yang mengetahui situasi tersebut, tim Trump belum memiliki rencana terperinci, dengan berbagai faksi "yang siap bersaing untuk memengaruhi kebijakan luar negeri Partai Republik."

Sekutu Trump yang "berpikiran tradisional" seperti Mike Pompeo, yang menjabat sebagai menteri luar negeri dan direktur CIA selama masa jabatan pertama presiden terpilih, dilaporkan mendorong kesepakatan yang "tampaknya tidak memberikan kemenangan besar bagi Moskow."

Tokoh lain, seperti Richard Grenell, yang bisa menjadi penasihat keamanan nasional Trump, mungkin menganjurkan mengakhiri konflik sesegera mungkin, bahkan jika Kiev harus membuat konsesi yang signifikan, menurut artikel tersebut.

Namun, menurut WSJ, proposal perdamaian "secara seragam merekomendasikan pembekuan perang di tempat... dan memaksa Ukraina untuk sementara menangguhkan upayanya untuk bergabung" dengan NATO.

Tiga pejabat yang tidak disebutkan namanya di dalam kantor transisi Trump mengatakan kepada surat kabar itu bahwa salah satu idenya adalah agar Ukraina berjanji tidak bergabung dengan NATO "selama setidaknya 20 tahun," sementara sebagai gantinya, AS akan memberi Kiev banyak pengiriman senjata untuk menahan Rusia.

Rencana yang dilaporkan juga akan membangun zona demiliterisasi di sepanjang garis depan saat ini, dengan seorang penasihat Trump mengesampingkan kemungkinan perdamaian di sana akan dipertahankan oleh pasukan Amerika atau organisasi internasional yang didanai AS seperti PBB.

Berdasarkan proposal ini, AS akan berusaha mendelegasikan tugas ini kepada sekutu-sekutunya di Eropa, menurut WSJ.