Balas Dendam, Kelompok Antikudeta Buru 170 Kerabat Junta Militer Myanmar

Meskipun dirinya sendiri menjadi sasaran, dia bersimpati dengan tujuan hukuman sosial sebagai cara untuk lebih menekan rezim.

“Saya tidak menyalahkan orang karena melakukan hukuman sosial karena orang-orang ditembak mati secara brutal di jalan-jalan, dan ini adalah satu-satunya senjata yang dimiliki warga sipil,” katanya.

Serangan terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dengan junta juga menyebar di Twitter.

“Kami akan melakukan sanksi sosial kepada seluruh keluarga. Kami akan menghukum mereka sampai-sampai mereka ingin bunuh diri,” tulis seorang pengguna Twitter, yang mem-posting foto seorang letnan jenderal dan putrinya.

Pihak Twitter mengatakan mereka menindaklanjuti tweet yang melecehkan, tetapi para ahli mengatakan perusahaan media sosial tidak memiliki cukup moderator berbahasa Myanmar untuk mengikuti tantangan tersebut.

Mentalitas “bersama kami atau melawan kami” juga didorong oleh sekelompok anggota parlemen dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD)—partainya Suu Kyi—yang telah digulingkan. Anggota parlemen terguling itu telah bekerja "di bawah tanah" melawan junta.

Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw telah memperingatkan dalam sebuah pernyataan bahwa "tindakan serius" akan diambil terhadap mereka yang bukan bagian dari gerakan protes.

Taktik tersebut tidak hanya terjadi di Myanmar—selama protes politik Hong Kong pada tahun 2019, doxxing biasa digunakan oleh kedua belah pihak.



Polisi menjadi target utama para pengunjuk rasa ketika bentrokan berkecamuk—terutama setelah petugas berhenti memakai lencana identifikasi—sementara loyalis pemerintah mengalahkan para pengkritik Beijing.