Belum Bayar Iuran PBB, Iran Terancam Kehilangan Hak Suara
Selasa, 19 Januari 2021 - 16:50 WIB
Iran, bersama enam negara lain, terancam kehilangan hak suara karena belum membayar iuran PBB. Foto/The New Mail
NEW YORK - Iran , bersama enam negara lainnya, terancam kehilangan hak mereka untuk memberikan suara di Majelis Umum PBB karena belum membayar iuran. Hal itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres.
Piagam PBB menyerukan penangguhan hak suara bagi negara-negara yang tunggakannya sama atau melebihi jumlah kontribusi yang harus dibayarkan ke kas PBB dalam dua tahun sebelumnya.
"Enam negara lainnya adalah Niger, Libya, Republik Afrika Tengah, Kongo Brazzaville, Sudan Selatan dan Zimbabwe," kata Guterres dalam sebuah surat kepada presiden Majelis Umum, Volkan Bozkir dari Turki, seperti dikutip dari Al Arabiya, Selasa (19/1/2021).
Surat tersebut menjelaskan jumlah yang dapat dibayar setiap negara, selain total hutang mereka, untuk memulihkan hak mereka untuk memilih.
Iran, misalnya, perlu membayar setidaknya USD16,2 juta.
Anggaran PBB sekitar USD3,2 miliar per tahun. Anggaran untuk operasi penjaga perdamaian terpisah dan berjumlah sekitar USD6,5 miliar.
Sementara itu, Iran dilaporkan mengancam akan melaporkan Amerika Serikat (AS) ke Mahkamah Internasional karena kerap melecehkan diplomat Teheran. Iran menuturkan bahwa mereka telah secara resmi memberitahu Amerika Serikat (AS) bahwa mereka akan mengajukan keluhan kepada Mahkamah Internasional atas "tindakan ilegal" Washington terhadap diplomat Iran yang bekerja di luar negeri.
"Pemerintah AS telah lama menganiaya diplomat Iran dan keluarganya di organisasi internasional di AS melanggar hukum internasional, dan tindakan ini telah mengganggu pekerjaan diplomat Iran di beberapa negara," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh.
Piagam PBB menyerukan penangguhan hak suara bagi negara-negara yang tunggakannya sama atau melebihi jumlah kontribusi yang harus dibayarkan ke kas PBB dalam dua tahun sebelumnya.
"Enam negara lainnya adalah Niger, Libya, Republik Afrika Tengah, Kongo Brazzaville, Sudan Selatan dan Zimbabwe," kata Guterres dalam sebuah surat kepada presiden Majelis Umum, Volkan Bozkir dari Turki, seperti dikutip dari Al Arabiya, Selasa (19/1/2021).
Surat tersebut menjelaskan jumlah yang dapat dibayar setiap negara, selain total hutang mereka, untuk memulihkan hak mereka untuk memilih.
Iran, misalnya, perlu membayar setidaknya USD16,2 juta.
Anggaran PBB sekitar USD3,2 miliar per tahun. Anggaran untuk operasi penjaga perdamaian terpisah dan berjumlah sekitar USD6,5 miliar.
Sementara itu, Iran dilaporkan mengancam akan melaporkan Amerika Serikat (AS) ke Mahkamah Internasional karena kerap melecehkan diplomat Teheran. Iran menuturkan bahwa mereka telah secara resmi memberitahu Amerika Serikat (AS) bahwa mereka akan mengajukan keluhan kepada Mahkamah Internasional atas "tindakan ilegal" Washington terhadap diplomat Iran yang bekerja di luar negeri.
"Pemerintah AS telah lama menganiaya diplomat Iran dan keluarganya di organisasi internasional di AS melanggar hukum internasional, dan tindakan ini telah mengganggu pekerjaan diplomat Iran di beberapa negara," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh.
Baca Juga
(ber)
Lihat Juga :
tulis komentar anda