Kamboja Tolak Anggapan 'Negara Satelit China' meski Banyak Dibantu Beijing
Jum'at, 09 Oktober 2020 - 11:32 WIB
"Negara mana pun bisa meminta izin untuk merapatkan kapal mereka untuk diisi bahan bakar atau mendarat untuk melakukan latihan dengan Kamboja atau melakukan pekerjaan lain dengan Kamboja. Kami menyambut mereka," katanya.
Juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) Chad Roedemeier mengatakan dia kecewa karena otoritas militer Kamboja memilih untuk menghancurkan fasilitas keamanan laut yang baru berusia tujuh tahun.
Dia menggambarkan fasilitas itu sebagai tanda hubungan AS-Kamboja. (Baca juga: Media China Sentil Indonesia karena Menentang Klaim China di Laut China Selatan )
"Kami memiliki kekhawatiran bahwa penghancuran fasilitas itu mungkin terkait dengan rencana untuk menampung aset dan personel militer China di Pangkalan Angkatan Laut Ream," katanya.
"Kehadiran militer seperti itu akan berdampak negatif pada hubungan bilateral AS-Kamboja dan mengganggu serta mengguncang kawasan Indo-Pasifik."
"Kami akan menyambut baik dialog tentang kebutuhan Kamboja, dan untuk mengidentifikasi bagaimana kami dapat mendukung infrastruktur di Ream yang akan menguntungkan Kamboja yang merdeka dan semua negara yang mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka."
Pihak berwenang Kamboja mengatakan Markas Komando Taktis yang dihancurkan akan dipindahkan ke daerah Koh Preap, sekitar 30 km jauhnya.
"Lokasi baru ini akan memfasilitasi peningkatan efisiensi operasional melalui fasilitas docking-nya sendiri, menyederhanakan hubungan antar lembaga nasional terkait, memberikan kebebasan untuk perluasan infrastruktur lebih lanjut dan mendorong kerja sama dengan mitra internasional," kata pemerintah Kamboja.
The Phnom Penh Post melaporkan analis politik Lao Mong Hay mengatakan bahwa Perjanjian Perdamaian Paris 1991 dan konstitusi Kamboja menjamin netralitas Kamboja.
Konstitusi juga melarang pangkalan militer dan kehadiran pasukan asing di tanah Kamboja.
Juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) Chad Roedemeier mengatakan dia kecewa karena otoritas militer Kamboja memilih untuk menghancurkan fasilitas keamanan laut yang baru berusia tujuh tahun.
Dia menggambarkan fasilitas itu sebagai tanda hubungan AS-Kamboja. (Baca juga: Media China Sentil Indonesia karena Menentang Klaim China di Laut China Selatan )
"Kami memiliki kekhawatiran bahwa penghancuran fasilitas itu mungkin terkait dengan rencana untuk menampung aset dan personel militer China di Pangkalan Angkatan Laut Ream," katanya.
"Kehadiran militer seperti itu akan berdampak negatif pada hubungan bilateral AS-Kamboja dan mengganggu serta mengguncang kawasan Indo-Pasifik."
"Kami akan menyambut baik dialog tentang kebutuhan Kamboja, dan untuk mengidentifikasi bagaimana kami dapat mendukung infrastruktur di Ream yang akan menguntungkan Kamboja yang merdeka dan semua negara yang mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka."
Pihak berwenang Kamboja mengatakan Markas Komando Taktis yang dihancurkan akan dipindahkan ke daerah Koh Preap, sekitar 30 km jauhnya.
"Lokasi baru ini akan memfasilitasi peningkatan efisiensi operasional melalui fasilitas docking-nya sendiri, menyederhanakan hubungan antar lembaga nasional terkait, memberikan kebebasan untuk perluasan infrastruktur lebih lanjut dan mendorong kerja sama dengan mitra internasional," kata pemerintah Kamboja.
The Phnom Penh Post melaporkan analis politik Lao Mong Hay mengatakan bahwa Perjanjian Perdamaian Paris 1991 dan konstitusi Kamboja menjamin netralitas Kamboja.
Konstitusi juga melarang pangkalan militer dan kehadiran pasukan asing di tanah Kamboja.
tulis komentar anda