Kamboja Tolak Anggapan 'Negara Satelit China' meski Banyak Dibantu Beijing

Jum'at, 09 Oktober 2020 - 11:32 WIB
Para tentara Angkatan Laut Kamboja siaga di Pangkalan Angkatan Laut Ream. Foto/REUTERS/Samrang Pring
PHNOM PENH - Kamboja menolak anggapan asing sebagai "negara satelit China " meski telah menerima banyak bantuan dari Beijing.

Perdana Menteri Hun Sen mengatakan anggapan itu muncul setelah ada kekhawatiran pangkalan Angkatan Laut Kamboja telah diserahkan kepada militer China untuk digunakan secara eksklusif. Kekhawatiran yang disuarakan Pentagon itu bermula dari penghancuran fasilitas yang didanai Amerika Serikat di Pangkalan Angkatan Laut Ream pada bulan lalu.

Hun Sen mengatakan dia telah meminta Kementerian Luar Negeri untuk mengirim catatan diplomatik ke semua kedutaan asing untuk menjelaskan alasan dibalik pembongkaran fasilitas tersebut. (Baca: Kamboja Hancurkan Fasilitas Militer Buatan AS, Bantah Akan Digunakan China )

Menurut laporan Khmer Times, yang dilansir Jumat (9/10/2020), dia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah China karena membantu membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya di Kamboja.

"Tetapi beberapa, ketika mereka melihat China membantu membangun jalan kami melalui bantuan dan pinjaman yang tidak dapat dikembalikan, mereka menuduh Kamboja sebagai satelit bagi China," katanya.



"Saya ingin bertanya kembali kepada Anda jika China tidak membantu membangun jalan ini, siapa lagi yang akan datang untuk membangunnya?," ujarnya.

Dia mengatakan jika ada yang bisa membuktikan bahwa negara lain bisa melakukannya selain China, dia akan mundur. (Baca: Pentagon: China Lirik Indonesia Jadi Pangkalan Militernya )

Hun Sen menambahkan, meski beberapa jalan dan jembatan dibangun oleh Jepang dan Korea Selatan, China telah membangun ribuan kilometer jalan di negara tersebut.

Dalam menyangkal laporan bahwa China memiliki penggunaan eksklusif pangkalan Angkatan Laut Ream, dia mengatakan Kamboja telah mengizinkan kapal dari berbagai negara untuk menggunakan pelabuhan militer tersebut, meskipun mereka harus meminta izin sebelumnya karena pelabuhan tersebut untuk penggunaan militer, bukan pelabuhan barang.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
Halaman :
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More