AS Blokir Produk China dari Xinjiang, Diduga Hasil Kerja Paksa

Baru-baru ini, CBP AS telah meningkatkan upayanya menargetkan kerja paksa - mengeluarkan 12 pesanan pada tahun fiskal 2020, termasuk delapan pesanan yang berfokus pada barang-barang dari China.

Perintah baru yang menargetkan kerja paksa di China menyusul dua tahun penyelidikan oleh US CBP, pejabat senior yang menjalankan tugas komisaris di US CBP.

"Ini merupakan tahun paling agresif dalam menggunakan otoritas CBP untuk melawan kerja paksa dalam sejarahnya yang saya ketahui," ujar Cuccinelli.

Tindakan perdagangan AS ini adalah yang terbaru dari serangkaian langkah oleh pemerintahan Trump yang menargetkan otoritas dan bisnis China atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Hingga 2 juta warga minoritas Muslim di Xinjiang telah dipenjara di pusat-pusat pendidikan ulang massal, termasuk sejumlah besar orang Uighur , menurut Departemen Luar Negeri AS, dengan laporan yang muncul dari kamp-kamp pelecehan, indoktrinasi dan sterilisasi.

Pemerintah China menggambarkan pusat-pusat tersebut diikuti secara sukarela dan bagian dari kampanye deradikalisasi yang menjangkau luas.

Pada bulan Juli, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi pada beberapa pejabat Xinjiang, termasuk Chen Quanguo, sekretaris Partai Komunis di kawasan itu, dengan mengatakan AS tidak akan berpangku tangan ketika Partai Komunis China melakukan pelanggaran hak asasi manusia. (Baca juga: Melanggar HAM, AS Sanksi Pejabat China )

Satu bulan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menandatangani Undang-Undang Hak Asasi Manusia Uighur menjadi undang-undang, mengutuk Partai Komunis China atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. (Baca juga: Trump Teken UU Sanksi China Terkait Pelanggaran HAM Muslim Uighur )