3 Kebijakan Rezim Bashar al-Assad yang Rugikan Rakyat Suriah, Termasuk Gunakan Senjata Kimia

Ketika protes besar-besaran dimulai pada 2011 sebagai bagian dari gelombang Arab Spring, pemerintah Bashar al-Assad menanggapi dengan kekerasan brutal, termasuk penembakan terhadap pengunjuk rasa, penyiksaan terhadap tahanan, dan penangkapan massal.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) internasional seperti Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International melaporkan pelanggaran HAM yang meluas selama konflik, termasuk serangan terhadap warga sipil dengan senjata kimia, penggunaan penjara yang sangat brutal, dan pembatasan kebebasan berbicara dan media.

Menurut laporan Amnesty International tahun 2016 dan HRW tahun 2019, rezim ini juga menggunakan kebijakan "tangkap dan hilangkan" aktivis, yang mengarah pada hilangnya ribuan orang tanpa jejak.

2. Penggunaan Senjata Kimia terhadap Warga Sipil

Laporan Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW) pernah menyebutkan rezim Bashar al-Assad bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimia dalam sejumlah serangan terhadap warga sipil, yang melanggar hukum internasional.

Salah satu insiden paling terkenal adalah serangan gas sarin pada tahun 2013 di Ghouta, dekat Damaskus, yang menewaskan ratusan orang, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Serangan kimia ini menyebabkan kecaman internasional yang luas dan menambah penderitaan rakyat Suriah yang sudah terjerumus dalam perang saudara.

Rezim Assad tetap mengeklaim tidak terlibat meski laporan OPCW membuktikannya.

Penggunaan senjata kimia tidak hanya merusak kehidupan ribuan orang tetapi juga menciptakan ketakutan yang mendalam di kalangan penduduk sipil, yang merasa terancam setiap saat oleh senjata yang tak terduga ini.

3. Pemaksaan Perpindahan dan Pengungsian Warga Sipil

Rezim Bashar al-Assad juga dikenal dengan kebijakan pemaksaan perpindahan dan pengungsian warga sipil sebagai taktik untuk memadamkan gerakan oposisi.