Qatar akan Bantu Naikkan Gaji PNS Suriah
loading...
Menteri Kehakiman Pemerintah Transisi Suriah Shadi al-Waisi mengunjungi Suwayda, Suriah pada 29 Desember 2024. Foto/Nabiaha al Taha/Anadolu Agency
A
A
A
DOHA - Qatar berencana membantu membiayai peningkatan besar-besaran dalam upah sektor publik yang dijanjikan pemerintah baru Suriah.
Rencana itu diungkap seorang pejabat Amerika Serikat (AS) dan seorang diplomat senior. Ini merupakan bantuan vital bagi para penguasa baru di Damaskus, sebulan setelah mereka menggulingkan Bashar Al-Assad.
Dukungan untuk pemerintahan baru Suriah dimungkinkan oleh pengecualian sanksi AS yang dikeluarkan oleh Washington pada hari Senin (6/1/2025), yang memungkinkan transaksi dengan lembaga-lembaga pemerintahan di Suriah selama enam bulan.
Seorang pejabat Arab mengatakan pembicaraan tentang Qatar yang mendanai gaji pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah Suriah sedang berlangsung dan belum ada yang diselesaikan.
Dia menambahkan negara-negara lain, termasuk Arab Saudi dapat bergabung dalam upaya tersebut.
Seorang pejabat Saudi mengatakan kepada Reuters pada Selasa bahwa Kerajaan berkomitmen bekerja dengan mitra regional dan internasional untuk membantu mendukung Suriah dan dukungannya saat ini "difokuskan pada bantuan kemanusiaan termasuk makanan, tempat tinggal, dan persediaan medis."
“Qatar, pendukung lama pemberontakan bersenjata Suriah terhadap Assad, telah melobi Washington secara gencar untuk mengeluarkan pengecualian sanksi sehingga dapat menyediakan dana secara resmi,” ungkap pejabat AS dan diplomat tersebut.
Pemberontak Suriah yang dipimpin Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) mengambil alih kekuasaan dari Assad pada 8 Desember dalam serangan kilat dan sejak itu telah melantik pemerintahan sementara yang telah menjanjikan kenaikan gaji sebesar 400% untuk pekerja sektor publik.
Total biaya bulanan untuk gaji termasuk kenaikan tersebut adalah sekitar USD120 juta, dengan lebih dari 1,25 juta pekerja dalam daftar gaji sektor publik, menurut Menteri Keuangan yang baru.
Sumber Kementerian Keuangan Suriah mengatakan mereka tidak memiliki konfirmasi mengenai pendanaan asing untuk gaji tetapi ada janji dukungan umum.
Rencana itu diungkap seorang pejabat Amerika Serikat (AS) dan seorang diplomat senior. Ini merupakan bantuan vital bagi para penguasa baru di Damaskus, sebulan setelah mereka menggulingkan Bashar Al-Assad.
Dukungan untuk pemerintahan baru Suriah dimungkinkan oleh pengecualian sanksi AS yang dikeluarkan oleh Washington pada hari Senin (6/1/2025), yang memungkinkan transaksi dengan lembaga-lembaga pemerintahan di Suriah selama enam bulan.
Seorang pejabat Arab mengatakan pembicaraan tentang Qatar yang mendanai gaji pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah Suriah sedang berlangsung dan belum ada yang diselesaikan.
Dia menambahkan negara-negara lain, termasuk Arab Saudi dapat bergabung dalam upaya tersebut.
Seorang pejabat Saudi mengatakan kepada Reuters pada Selasa bahwa Kerajaan berkomitmen bekerja dengan mitra regional dan internasional untuk membantu mendukung Suriah dan dukungannya saat ini "difokuskan pada bantuan kemanusiaan termasuk makanan, tempat tinggal, dan persediaan medis."
“Qatar, pendukung lama pemberontakan bersenjata Suriah terhadap Assad, telah melobi Washington secara gencar untuk mengeluarkan pengecualian sanksi sehingga dapat menyediakan dana secara resmi,” ungkap pejabat AS dan diplomat tersebut.
Pemberontak Suriah yang dipimpin Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) mengambil alih kekuasaan dari Assad pada 8 Desember dalam serangan kilat dan sejak itu telah melantik pemerintahan sementara yang telah menjanjikan kenaikan gaji sebesar 400% untuk pekerja sektor publik.
Total biaya bulanan untuk gaji termasuk kenaikan tersebut adalah sekitar USD120 juta, dengan lebih dari 1,25 juta pekerja dalam daftar gaji sektor publik, menurut Menteri Keuangan yang baru.
Sumber Kementerian Keuangan Suriah mengatakan mereka tidak memiliki konfirmasi mengenai pendanaan asing untuk gaji tetapi ada janji dukungan umum.
Lihat Juga :
