Hamas Belum Pindahkan Kantornya ke Turki

Kelompok Palestina tersebut tidak pernah secara resmi mendirikan kantor pusat di Istanbul.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan pekan lalu bahwa Qatar telah meminta anggota Hamas untuk meninggalkan negara tersebut karena mereka tidak menandatangani perjanjian gencatan senjata dan penyanderaan.

Pejabat Amerika telah berusaha mengamankan pembebasan warga Israel yang ditawan Hamas dan kelompok Palestina lainnya sejak 7 Oktober 2023.

Sumber Hamas memberi tahu rekan-rekan mereka di Turki dan regional awal bulan ini bahwa pemerintah Qatar tidak menuntut mereka untuk pergi.

Hubungan antara Turki dan Israel telah memburuk sejak serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel dan operasi militer Israel berikutnya di Gaza, yang telah mengakibatkan lebih dari 43.000 kematian warga Palestina.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan adalah kritikus yang vokal dan keras terhadap operasi militer Israel, yang telah dia gambarkan sebagai genosida, bergabung dengan kasus Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).

Pekan lalu, Erdogan mengumumkan pemerintahnya memutuskan semua hubungan dengan Israel.

Pada hari Minggu, pejabat Turki mengungkapkan Ankara menolak memberikan izin kepada pesawat Presiden Israel Isaac Herzog untuk menggunakan wilayah udara Turki guna melakukan perjalanan ke KTT Cop29 di Azerbaijan, yang secara efektif memblokir penerbangan tersebut.

Situasi ini telah mendorong serangkaian tindakan, termasuk tindakan hukum dan sanksi perdagangan, khususnya setelah pemilu lokal di Turki pada bulan Maret tahun ini, di mana Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di bawah Erdogan menghadapi reaksi keras karena dianggap tidak memberikan respons yang memadai terhadap konflik Gaza.

Sejak September, perdagangan Turki yang sedang berlangsung dengan Israel melalui negara ketiga dan Palestina telah menyebabkan tekanan dari pihak oposisi, yang menuduh Erdogan gagal menutup celah yang memungkinkan interaksi berkelanjutan.