Pemimpin Hong Kong Tak Ambil Pusing Disanksi AS

Dia juga mengatakan keputusan pemerintah untuk menunda pemilihan legislatif kota selama setahun di tengah kebangkitan kasus virus Corona dikritik oleh negara-negara yang tidak melontarkan kritik serupa terhadap pemerintah lain yang menunda pemungutan suara.(Baca: Pemimpin Hong Kong Tunda Pemilu Hingga Setahun, Oposisi Terpukul )

Sanksi itu datang sebagai respon atas keputusan China memberlakukan undang-undang keamanan nasional di kota semi-otonom itu setelah protes pro-demokrasi anti-China yang berkepanjangan tahun lalu.

Undang-undang tersebut menghukum apa pun yang dianggap China sebagai upaya pemisahan diri, subversi, terorisme, atau kolusi dengan pasukan asing hingga hukuman penjara seumur hidup. Undang-undang itu telah menuai kritik dari negara-negara Barat yang khawatir undang-undang tersebut akan mengakhiri kebebasan yang dijanjikan ketika bekas koloni Inggris itu kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997.

Sanksi tersebut membekukan aset AS milik pejabat yang ditargetkan dan melarang orang Amerika berbisnis dengan mereka.

Pemerintah Beijing dan Lam telah membela undang-undang keamanan nasional yang diperlukan untuk stabilitas dan kemakmuran kota, dan mereka mengatakan bahwa memaksakannya adalah hak sah China.(Baca: Pemimpin Hong Kong Sebut UU Keamanan Tak Mengancam Otonomi )