Buntut Ledakan Beirut, Demonstran Serukan Presiden Lebanon Lengser

Hassan Diab mengumumkan pengunduran diri kabinetnya pada awal pekan ini. Ia menyalahkan korupsi endemik atas ledakan terbesar dalam sejarah Beirut dan memperparah krisis keuangan mendalam yang telah merusak mata uang, melumpuhkan sistem perbankan dan mmebuat harga melonjak.

“Saya katakan sebelumnya bahwa korupsi berakar di setiap titik negara tetapi saya telah menemukan bahwa korupsi lebih besar dari negara,” katanya, menyalahkan elit politik yang menghalangi reformasi. (Baca: Lebanon Kian Genting, Diab Mundur dari Kursi PM )

Pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional terhenti di tengah perselisihan antara pemerintah, bank dan politisi mengenai skala kerugian finansial yang besar.

Bagi banyak warga Lebanon, ledakan itu adalah pukulan terakhir dalam krisis berkepanjangan atas keruntuhan ekonomi, korupsi, pemborosan, dan pemerintahan yang disfungsional.

Ledakan itu meninggalkan kawah lebih dari 100 meter di dermaga sembilan, duta besar Prancis mengatakan di Twitter menyusul kunjungan ilmuwan forensik Prancis ke situs tersebut yang mendukung penyelidikan atas bencana tersebut.

Pelabuhan Beirut mencerminkan sistem kekuasaan sektarian di mana politisi yang sama mendominasi negara itu sejak perang saudara 1975-90. Setiap faksi memiliki kuota direktur di pelabuhan, jalur perdagangan utama negara.

"Untunglah pemerintah mengundurkan diri. Tapi kami membutuhkan darah baru atau tidak akan berhasil," kata pengrajin perak Avedis Anserlianin di depan tokonya yang telah dibongkar.

Diab membentuk pemerintahannya pada Januari dengan dukungan dari kelompok Hizbullah yang didukung Iran dan sekutunya, lebih dari dua bulan setelah Saad Hariri, yang menikmati dukungan dari negara-negara Barat dan Teluk, mundur sebagai perdana menteri di tengah protes anti-pemerintah terhadap korupsi dan salah urus.

Presiden Lebanon Michel Aoun diharuskan untuk berkonsultasi dengan blok parlemen tentang siapa yang harus menjadi perdana menteri berikutnya, dan diwajibkan untuk menunjuk kandidat dengan dukungan paling banyak. Kepresidenan belum mengatakan kapan konsultasi resmi akan dilakukan.

Membentuk pemerintahan di tengah perpecahan faksi merupakan hal yang menakutkan di masa lalu, tetapi sekarang bisa terbukti sangat sulit untuk menemukan seseorang yang bersedia menjadi perdana menteri.