Mantan Petinggi Mossad Sebut Pemerintahan PM Netanyahu Lebih Buruk daripada Ku Klux Klan
Jum'at, 28 Juli 2023 - 04:50 WIB
Tamir Pardo, mantan pemimpin Mossad, kerap mengkritik pemerintahan PM Benjamin Netanyahu. Foto/Reuters
TEL AVIV - Mantan kepala badan intelijen Israel Mossad Tamir Pardo menuding pemerintah negaranya berada dalam cengkeraman faksi ekstremis yang "jauh lebih buruk" daripada Ku Klux Klan.
Tamir Pardo mengatakan kepada radio Kan bahwa dia yakin menteri pemerintah Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich mewakili "partai rasis yang mengerikan" yang "jauh lebih buruk" daripada kelompok supremasi kulit putih AS.
Pardo, yang menjabat kepala Mossad dari 2011 hingga 2016, mengatakan bahwa dengan mengundang Ben Gvir, Smotrich, dan politisi sayap kanan lainnya untuk bergabung dengan koalisinya, Netanyahu telah mengambil persamaan Israel dari "Ku Klux Klan dan membawanya ke dalam pemerintahan".
"Pemimpin telah kehilangan akal sehatnya. Tidak ada yang terjadi jika perdana menteri tidak memimpin proses ini," kata mantan kepala mata-mata itu, menolak gagasan bahwa Netanyahu dipimpin oleh ekstremis di pemerintahan sebagai "perkotaan" dan legenda".
Komentar tersebut telah menarik perhatian luas di media Yahudi, mencerminkan oposisi yang luas dan berkembang terhadap perdana menteri dan program reformasi peradilan pemerintahnya.
Sambil mengatakan bahwa dia tidak "ingin mendapatkan contoh dari tahun 1930-an", Pardo menunjuk pada komentar Smotrich bahwa kota Huwwara di Palestina harus "dimusnahkan".
Mantan anggota Mossad itu mengatakan bahwa beberapa undang-undang anti-Palestina yang saat ini disahkan di parlemen Israel akan dianggap antisemit jika diberlakukan di negara lain dan menargetkan orang Yahudi.
Minggu ini, parlemen Israel dituduh secara signifikan memperluas undang-undang "rasis" yang akan membuat warga Palestina Israel disaring dari tinggal di hampir setengah dari desa dan kota kecil di negara itu.
Pardo mengatakan bahwa Netanyahu bertanggung jawab atas polarisasi Israel saat ini, menambahkan bahwa perdana menteri memimpin pemerintahan koalisi yang terdiri dari "orang-orang gila ekstrim".
"Suatu bangsa telah terbelah dua dan perdana menteri tidak berkedip dan menunjukkan kebahagiaan di wajahnya," kata mantan kepala Mossad itu.
Awal bulan ini, Pardo bergabung dengan mantan kepala keamanan lainnya dalam memperingatkan bahwa reformasi peradilan yang sedang dilakukan oleh Netanyahu berisiko membuka negara dan tentaranya untuk penuntutan pidana di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Terlepas dari protes selama beberapa bulan di seluruh Israel, anggota parlemen awal pekan ini berhasil meloloskan undang-undang untuk menghapus kekuasaan yudisial utama, membatasi kemampuan pengadilan untuk membatalkan undang-undang pemerintah.
Apa yang disebut "standar kewajaran" telah lama menjadi duri di pihak sayap kanan di Israel dan pemerintah Netanyahu memuji pencabutannya sebagai kemenangan parlemen atas badan yang tidak dipilih.
Itu memungkinkan pengadilan untuk menolak apa yang dianggap keputusan dan penunjukan pemerintah yang tidak masuk akal.
Dalam pidato menentang reformasi peradilan, Pardo memperingatkan bahwa jika undang-undang itu disahkan "kita akan serupa dengan Iran dan Hongaria - seolah-olah demokrasi, dalam praktiknya kediktatoran".
Sejumlah organisasi, termasuk Asosiasi Pengacara Israel, telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung untuk menentang undang-undang tersebut.
Namun, masih bisa diperdebatkan apakah pengadilan benar-benar dapat bertindak untuk membatalkan undang-undang baru tersebut.
Tamir Pardo mengatakan kepada radio Kan bahwa dia yakin menteri pemerintah Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich mewakili "partai rasis yang mengerikan" yang "jauh lebih buruk" daripada kelompok supremasi kulit putih AS.
Pardo, yang menjabat kepala Mossad dari 2011 hingga 2016, mengatakan bahwa dengan mengundang Ben Gvir, Smotrich, dan politisi sayap kanan lainnya untuk bergabung dengan koalisinya, Netanyahu telah mengambil persamaan Israel dari "Ku Klux Klan dan membawanya ke dalam pemerintahan".
Baca Juga
"Pemimpin telah kehilangan akal sehatnya. Tidak ada yang terjadi jika perdana menteri tidak memimpin proses ini," kata mantan kepala mata-mata itu, menolak gagasan bahwa Netanyahu dipimpin oleh ekstremis di pemerintahan sebagai "perkotaan" dan legenda".
Komentar tersebut telah menarik perhatian luas di media Yahudi, mencerminkan oposisi yang luas dan berkembang terhadap perdana menteri dan program reformasi peradilan pemerintahnya.
Sambil mengatakan bahwa dia tidak "ingin mendapatkan contoh dari tahun 1930-an", Pardo menunjuk pada komentar Smotrich bahwa kota Huwwara di Palestina harus "dimusnahkan".
Mantan anggota Mossad itu mengatakan bahwa beberapa undang-undang anti-Palestina yang saat ini disahkan di parlemen Israel akan dianggap antisemit jika diberlakukan di negara lain dan menargetkan orang Yahudi.
Minggu ini, parlemen Israel dituduh secara signifikan memperluas undang-undang "rasis" yang akan membuat warga Palestina Israel disaring dari tinggal di hampir setengah dari desa dan kota kecil di negara itu.
Pardo mengatakan bahwa Netanyahu bertanggung jawab atas polarisasi Israel saat ini, menambahkan bahwa perdana menteri memimpin pemerintahan koalisi yang terdiri dari "orang-orang gila ekstrim".
"Suatu bangsa telah terbelah dua dan perdana menteri tidak berkedip dan menunjukkan kebahagiaan di wajahnya," kata mantan kepala Mossad itu.
Awal bulan ini, Pardo bergabung dengan mantan kepala keamanan lainnya dalam memperingatkan bahwa reformasi peradilan yang sedang dilakukan oleh Netanyahu berisiko membuka negara dan tentaranya untuk penuntutan pidana di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Terlepas dari protes selama beberapa bulan di seluruh Israel, anggota parlemen awal pekan ini berhasil meloloskan undang-undang untuk menghapus kekuasaan yudisial utama, membatasi kemampuan pengadilan untuk membatalkan undang-undang pemerintah.
Apa yang disebut "standar kewajaran" telah lama menjadi duri di pihak sayap kanan di Israel dan pemerintah Netanyahu memuji pencabutannya sebagai kemenangan parlemen atas badan yang tidak dipilih.
Itu memungkinkan pengadilan untuk menolak apa yang dianggap keputusan dan penunjukan pemerintah yang tidak masuk akal.
Dalam pidato menentang reformasi peradilan, Pardo memperingatkan bahwa jika undang-undang itu disahkan "kita akan serupa dengan Iran dan Hongaria - seolah-olah demokrasi, dalam praktiknya kediktatoran".
Sejumlah organisasi, termasuk Asosiasi Pengacara Israel, telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung untuk menentang undang-undang tersebut.
Namun, masih bisa diperdebatkan apakah pengadilan benar-benar dapat bertindak untuk membatalkan undang-undang baru tersebut.
(ahm)
tulis komentar anda