Media Junta Myanmar: PBB Busuk dan Tidak Kompeten

Sosiolog Singapura itu ditugaskan mendesak militer untuk terlibat dalam dialog politik dengan kelompok-kelompok oposisi, dan mengakhiri tindakan keras berdarah yang diluncurkan setelah menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Dia mengunjungi Myanmar Agustus lalu dan bertemu dengan kepala junta Jenderal Min Aung Hlaing dan pejabat tinggi militer lainnya dalam sebuah langkah yang dikritik oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) karena memberikan legitimasi kepada para jenderal.

"Minggu ini salah satu dari mereka 'menggigit debu', sehubungan dengan Myanmar," lanjut opini itu, tanpa menyebut nama Heyzer.

"Orang-orang ini seharusnya tidak diberi peran dalam mencari solusi untuk masalah yang dihadapi Myanmar," katanya.

"Solusi untuk Myanmar akan datang dari dalam dan dengan bantuan, kerja sama, dan pengertian dari tetangga dan negara sahabat."

Awal bulan ini Heyzer bertemu dengan Zin Mar Aung—menteri luar negeri Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang didominasi anggota Parlemen yang digulingkan dalam kudeta, yang berupaya menggulingkan junta.

Militer telah menyatakan NUG sebagai organisasi teroris.

Artikel opini hari Jumat muncul ketika PBB berjuang untuk mendapatkan akses ke daerah-daerah di Myanmar barat yang hancur akibat Topan Mocha yang mematikan bulan lalu.

Pada hari Selasa, PBB mengecam keputusan tak terduga junta yang menangguhkan otorisasi perjalanan bagi pekerja bantuan yang berusaha menjangkau lebih dari satu juta orang di negara bagian Rakhine yang dilanda topan.