Media Junta Myanmar: PBB Busuk dan Tidak Kompeten
Jum'at, 16 Juni 2023 - 16:24 WIB
Kepala junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. Media junta Myanmar sebut PBB busuk dan tidak kompeten. Foto/Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS
YANGON - Media pemerintah junta Myanmar pada Jumat (16/6/2023) menyebut PBB busuk. Badan dunia itu juga dianggap tidak kompeten dan tidak mampu melihat kenyataan.
Kecaman keras itu muncul beberapa hari setelah utusan khusus PBB untuk Myanmar mengundurkan diri dan badan dunia itu mengecam pembatasan bantuan bagi para penyintas topan.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan pada Februari 2021, mengakhiri eksperimen demokrasi singkat dan memicu bentrokan di seluruh negeri dengan kelompok pemberontak etnis dan pejuang anti-kudeta.
Militer Myanmar mengkritik upaya PBB dan blok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang berupaya membangun dialog antara junta dan lawan-lawannya, yang telah disumpah untuk "dimusnahkan".
Global New Light of Myanmar, media pemerintah junta Myanmar, menerbitkan sebuah opini pada hari Jumat berjudul "The Picture of Irrelevance", disertai dengan foto markas besar PBB di New York.
"Di dalam, itu penuh dengan ego. Intinya busuk," bunyi penggalan opini tersebut, seperti dikutip AFP.
"Kesombongan, ketidaktahuan, dan kepentingan pribadi telah begitu mencemari pikiran mereka sehingga mereka menyangkal betapa tidak relevannya keberadaan mereka...atau tidak kompeten dan tidak mampu melihat kenyataan."
Utusan khusus PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer mengundurkan diri pekan ini setelah masa jabatan 18 bulan di mana dia dikritik oleh junta dan lawan-lawannya.
Sosiolog Singapura itu ditugaskan mendesak militer untuk terlibat dalam dialog politik dengan kelompok-kelompok oposisi, dan mengakhiri tindakan keras berdarah yang diluncurkan setelah menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi.
Dia mengunjungi Myanmar Agustus lalu dan bertemu dengan kepala junta Jenderal Min Aung Hlaing dan pejabat tinggi militer lainnya dalam sebuah langkah yang dikritik oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) karena memberikan legitimasi kepada para jenderal.
"Minggu ini salah satu dari mereka 'menggigit debu', sehubungan dengan Myanmar," lanjut opini itu, tanpa menyebut nama Heyzer.
"Orang-orang ini seharusnya tidak diberi peran dalam mencari solusi untuk masalah yang dihadapi Myanmar," katanya.
"Solusi untuk Myanmar akan datang dari dalam dan dengan bantuan, kerja sama, dan pengertian dari tetangga dan negara sahabat."
Awal bulan ini Heyzer bertemu dengan Zin Mar Aung—menteri luar negeri Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang didominasi anggota Parlemen yang digulingkan dalam kudeta, yang berupaya menggulingkan junta.
Militer telah menyatakan NUG sebagai organisasi teroris.
Artikel opini hari Jumat muncul ketika PBB berjuang untuk mendapatkan akses ke daerah-daerah di Myanmar barat yang hancur akibat Topan Mocha yang mematikan bulan lalu.
Pada hari Selasa, PBB mengecam keputusan tak terduga junta yang menangguhkan otorisasi perjalanan bagi pekerja bantuan yang berusaha menjangkau lebih dari satu juta orang di negara bagian Rakhine yang dilanda topan.
Kecaman keras itu muncul beberapa hari setelah utusan khusus PBB untuk Myanmar mengundurkan diri dan badan dunia itu mengecam pembatasan bantuan bagi para penyintas topan.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan pada Februari 2021, mengakhiri eksperimen demokrasi singkat dan memicu bentrokan di seluruh negeri dengan kelompok pemberontak etnis dan pejuang anti-kudeta.
Militer Myanmar mengkritik upaya PBB dan blok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang berupaya membangun dialog antara junta dan lawan-lawannya, yang telah disumpah untuk "dimusnahkan".
Global New Light of Myanmar, media pemerintah junta Myanmar, menerbitkan sebuah opini pada hari Jumat berjudul "The Picture of Irrelevance", disertai dengan foto markas besar PBB di New York.
"Di dalam, itu penuh dengan ego. Intinya busuk," bunyi penggalan opini tersebut, seperti dikutip AFP.
"Kesombongan, ketidaktahuan, dan kepentingan pribadi telah begitu mencemari pikiran mereka sehingga mereka menyangkal betapa tidak relevannya keberadaan mereka...atau tidak kompeten dan tidak mampu melihat kenyataan."
Utusan khusus PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer mengundurkan diri pekan ini setelah masa jabatan 18 bulan di mana dia dikritik oleh junta dan lawan-lawannya.
Sosiolog Singapura itu ditugaskan mendesak militer untuk terlibat dalam dialog politik dengan kelompok-kelompok oposisi, dan mengakhiri tindakan keras berdarah yang diluncurkan setelah menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi.
Dia mengunjungi Myanmar Agustus lalu dan bertemu dengan kepala junta Jenderal Min Aung Hlaing dan pejabat tinggi militer lainnya dalam sebuah langkah yang dikritik oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) karena memberikan legitimasi kepada para jenderal.
"Minggu ini salah satu dari mereka 'menggigit debu', sehubungan dengan Myanmar," lanjut opini itu, tanpa menyebut nama Heyzer.
"Orang-orang ini seharusnya tidak diberi peran dalam mencari solusi untuk masalah yang dihadapi Myanmar," katanya.
"Solusi untuk Myanmar akan datang dari dalam dan dengan bantuan, kerja sama, dan pengertian dari tetangga dan negara sahabat."
Awal bulan ini Heyzer bertemu dengan Zin Mar Aung—menteri luar negeri Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang didominasi anggota Parlemen yang digulingkan dalam kudeta, yang berupaya menggulingkan junta.
Militer telah menyatakan NUG sebagai organisasi teroris.
Artikel opini hari Jumat muncul ketika PBB berjuang untuk mendapatkan akses ke daerah-daerah di Myanmar barat yang hancur akibat Topan Mocha yang mematikan bulan lalu.
Pada hari Selasa, PBB mengecam keputusan tak terduga junta yang menangguhkan otorisasi perjalanan bagi pekerja bantuan yang berusaha menjangkau lebih dari satu juta orang di negara bagian Rakhine yang dilanda topan.
(mas)
tulis komentar anda