China Ancam Tolak Paspor Nasional Luar Negeri Inggris
Jum'at, 24 Juli 2020 - 01:50 WIB
“Berbeda dengan Menteri Luar Negeri yang mengatakan 'tidak banyak yang bisa dilakukan Inggris', Partai Buruh ingin melihat pemerintah membela pemegang paspor BNO di Hong Kong dan menuntut jaminan dari China bahwa perjalanan mereka tidak dibatasi dengan alasan tidak sah" kata Nandy.
"Menteri Luar Negeri harus memanggil duta besar China tanpa penundaan untuk menegaskan kembali komitmen Inggris kepada rakyat Hong Kong dan menuntut jaminan bahwa validitas paspor Inggris akan ditegakkan," imbuhnya.
Seorang juru bicara Kedutaan Besar China di London mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Beijing telah menyatakan keprihatinannya atas campur tangan Inggris dalam masalah-masalah Hong Kong yang merupakan urusan dalam negeri China.
Undang-undang keamanan yang kontroversial, disahkan bulan lalu, bertujuan untuk membatasi kegiatan subversif, separatis dan teroris, serta intervensi asing dalam urusan kota.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperingatkan undang-undang itu dapat menargetkan politisi oposisi yang dipandang tidak cukup loyal kepada Beijing karena ditangkap atau didiskualifikasi dari pencalonan dalam pemilihan September untuk Dewan Legislatif.
Ini menyusul berbulan-bulan protes anti-pemerintah yang kadang-kadang berubah menjadi kekerasan di Hong Kong tahun lalu.
"Menteri Luar Negeri harus memanggil duta besar China tanpa penundaan untuk menegaskan kembali komitmen Inggris kepada rakyat Hong Kong dan menuntut jaminan bahwa validitas paspor Inggris akan ditegakkan," imbuhnya.
Seorang juru bicara Kedutaan Besar China di London mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Beijing telah menyatakan keprihatinannya atas campur tangan Inggris dalam masalah-masalah Hong Kong yang merupakan urusan dalam negeri China.
Undang-undang keamanan yang kontroversial, disahkan bulan lalu, bertujuan untuk membatasi kegiatan subversif, separatis dan teroris, serta intervensi asing dalam urusan kota.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperingatkan undang-undang itu dapat menargetkan politisi oposisi yang dipandang tidak cukup loyal kepada Beijing karena ditangkap atau didiskualifikasi dari pencalonan dalam pemilihan September untuk Dewan Legislatif.
Ini menyusul berbulan-bulan protes anti-pemerintah yang kadang-kadang berubah menjadi kekerasan di Hong Kong tahun lalu.
(ber)
tulis komentar anda