China Ancam Tolak Paspor Nasional Luar Negeri Inggris
Jum'at, 24 Juli 2020 - 01:50 WIB
China mengancam untuk menolak akui paspor nasional luar negeri Inggris. Foto/Financial Times
BEIJING - China mengancam akan berhenti mengakui paspor Nasional Inggris di Luar Negeri (BNO) sebagai respon atas tawaran visa Inggris untuk penduduk Hong Kong .
Setelah undang-undang keamanan kontroversial China diberlakukan di Hong Kong bulan lalu, Pemerintah Inggris menciptakan jalur baru bagi mereka yang berstatus BNO untuk tinggal dan bekerja di Inggris. (Baca: Januari, Warga Hong Kong Bisa Jadi Warga Negara Inggris )
Ini adalah langkah yang berpotensi meluas hingga hampir tiga juta orang, masing-masing menawarkan hak untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan.
Ketika ketegangan meningkat antara China dan Inggris, yang melarang perusahaan China Huawei dari jaringan 5G awal bulan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin memberikan peringatan.
"Sisi Inggris, mengabaikan perwakilan resmi China, bersikeras manipulasi politik terhadap Paspor Nasional Luar Negeri Inggris (paspor BNO)," katanya pada konferensi pers.
“Secara terang-terangan melanggar komitmennya, melanggar hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional, dan mencampuri urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri China. Kami dengan tegas menentang ini," tegasnya.
"Sejak pihak Inggris melanggar komitmennya terlebih dahulu, China akan mempertimbangkan untuk berhenti mengakui paspor BNO sebagai dokumen perjalanan yang sah, dan berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut," tukasnya seperti dikutip dari ITV, Jumat (24/7/2020). (Baca: China Murka Inggris Tawarkan Kewarganegaraan pada Penduduk Hong Kong )
Menanggapi pernyataan Beijing, Menteri Luar Negeri bayangan dari Partai Buruh, Lisa Nandy, mengatakan dia ingin melihat Raab "membela pemegang paspor BNO" dan menyerukannya memanggil duta besar China atas komentar tersebut.
“Pemerintah tidak boleh goyah dalam komitmennya terhadap Hong Kong dan jutaan orang yang berpotensi menjadi sasaran undang-undang keamanan nasional yang baru.
“Berbeda dengan Menteri Luar Negeri yang mengatakan 'tidak banyak yang bisa dilakukan Inggris', Partai Buruh ingin melihat pemerintah membela pemegang paspor BNO di Hong Kong dan menuntut jaminan dari China bahwa perjalanan mereka tidak dibatasi dengan alasan tidak sah" kata Nandy.
"Menteri Luar Negeri harus memanggil duta besar China tanpa penundaan untuk menegaskan kembali komitmen Inggris kepada rakyat Hong Kong dan menuntut jaminan bahwa validitas paspor Inggris akan ditegakkan," imbuhnya.
Seorang juru bicara Kedutaan Besar China di London mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Beijing telah menyatakan keprihatinannya atas campur tangan Inggris dalam masalah-masalah Hong Kong yang merupakan urusan dalam negeri China.
Undang-undang keamanan yang kontroversial, disahkan bulan lalu, bertujuan untuk membatasi kegiatan subversif, separatis dan teroris, serta intervensi asing dalam urusan kota.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperingatkan undang-undang itu dapat menargetkan politisi oposisi yang dipandang tidak cukup loyal kepada Beijing karena ditangkap atau didiskualifikasi dari pencalonan dalam pemilihan September untuk Dewan Legislatif.
Ini menyusul berbulan-bulan protes anti-pemerintah yang kadang-kadang berubah menjadi kekerasan di Hong Kong tahun lalu.
Setelah undang-undang keamanan kontroversial China diberlakukan di Hong Kong bulan lalu, Pemerintah Inggris menciptakan jalur baru bagi mereka yang berstatus BNO untuk tinggal dan bekerja di Inggris. (Baca: Januari, Warga Hong Kong Bisa Jadi Warga Negara Inggris )
Ini adalah langkah yang berpotensi meluas hingga hampir tiga juta orang, masing-masing menawarkan hak untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan.
Ketika ketegangan meningkat antara China dan Inggris, yang melarang perusahaan China Huawei dari jaringan 5G awal bulan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin memberikan peringatan.
"Sisi Inggris, mengabaikan perwakilan resmi China, bersikeras manipulasi politik terhadap Paspor Nasional Luar Negeri Inggris (paspor BNO)," katanya pada konferensi pers.
“Secara terang-terangan melanggar komitmennya, melanggar hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional, dan mencampuri urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri China. Kami dengan tegas menentang ini," tegasnya.
"Sejak pihak Inggris melanggar komitmennya terlebih dahulu, China akan mempertimbangkan untuk berhenti mengakui paspor BNO sebagai dokumen perjalanan yang sah, dan berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut," tukasnya seperti dikutip dari ITV, Jumat (24/7/2020). (Baca: China Murka Inggris Tawarkan Kewarganegaraan pada Penduduk Hong Kong )
Menanggapi pernyataan Beijing, Menteri Luar Negeri bayangan dari Partai Buruh, Lisa Nandy, mengatakan dia ingin melihat Raab "membela pemegang paspor BNO" dan menyerukannya memanggil duta besar China atas komentar tersebut.
“Pemerintah tidak boleh goyah dalam komitmennya terhadap Hong Kong dan jutaan orang yang berpotensi menjadi sasaran undang-undang keamanan nasional yang baru.
“Berbeda dengan Menteri Luar Negeri yang mengatakan 'tidak banyak yang bisa dilakukan Inggris', Partai Buruh ingin melihat pemerintah membela pemegang paspor BNO di Hong Kong dan menuntut jaminan dari China bahwa perjalanan mereka tidak dibatasi dengan alasan tidak sah" kata Nandy.
"Menteri Luar Negeri harus memanggil duta besar China tanpa penundaan untuk menegaskan kembali komitmen Inggris kepada rakyat Hong Kong dan menuntut jaminan bahwa validitas paspor Inggris akan ditegakkan," imbuhnya.
Seorang juru bicara Kedutaan Besar China di London mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Beijing telah menyatakan keprihatinannya atas campur tangan Inggris dalam masalah-masalah Hong Kong yang merupakan urusan dalam negeri China.
Undang-undang keamanan yang kontroversial, disahkan bulan lalu, bertujuan untuk membatasi kegiatan subversif, separatis dan teroris, serta intervensi asing dalam urusan kota.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperingatkan undang-undang itu dapat menargetkan politisi oposisi yang dipandang tidak cukup loyal kepada Beijing karena ditangkap atau didiskualifikasi dari pencalonan dalam pemilihan September untuk Dewan Legislatif.
Ini menyusul berbulan-bulan protes anti-pemerintah yang kadang-kadang berubah menjadi kekerasan di Hong Kong tahun lalu.
(ber)
Lihat Juga :
tulis komentar anda