AS Cs Tandai Peringatan Kudeta Myanmar dengan Sanksi Baru
Rabu, 01 Februari 2023 - 13:14 WIB
"Washington juga menargetkan mantan dan pejabat militer Myanmar saat ini," kata Departemen Keuangan, menuduh Angkatan Udara negara itu terus melakukan serangan udara menggunakan pesawat buatan Rusia terhadap pasukan pro-demokrasi yang telah membunuh warga sipil.
Sementara itu Kanada menargetkan enam orang dan melarang ekspor, penjualan, pasokan, atau pengiriman bahan bakar penerbangan dalam sanksinya. Australia menargetkan anggota junta dan perusahaan yang dikelola militer.
Inggris menjatuhkan sanksi kepada dua kompi dan dua orang untuk membantu memasok angkatan udara Myanmar dengan bahan bakar penerbangan yang digunakan untuk melakukan kampanye pengeboman terhadap warganya sendiri.
John Sifton, direktur advokasi Asia untuk Human Rights Watch, mengatakan bahwa bahkan dengan tindakan terbaru, AS masih belum dapat menandingi sanksi yang lebih kuat yang dijatuhkan oleh Uni Eropa, terutama dalam hal pendapatan gas alam dan bank yang memproses pembayaran luar negeri untuk sektor ekstraktif.
"Akibatnya, langkah-langkah yang diambil sejauh ini belum cukup membebani junta untuk memaksanya mengubah perilakunya," kata Sifton dalam sebuah pernyataan.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer melancarkan kudeta pada 2021. Jenderal tinggi Myanmar memimpin kudeta pada Februari 2021 setelah lima tahun pembagian kekuasaan yang penuh ketegangan di bawah sistem politik semi-sipil yang diciptakan oleh militer, yang menyebabkan satu dekade perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sejak itu gerakan perlawanan berhadap-hadapan dengan militer di berbagai front setelah tindakan keras berdarah terhadap lawan politiknya yang membuat Barat kembali memberlakukan sanksi terhadap Myanmar.
Lihat Juga: Eks Analis CIA Sebut Biden Mirip Pelaku Bom Bunuh Diri, Wariskan Perang Besar pada Trump
Sementara itu Kanada menargetkan enam orang dan melarang ekspor, penjualan, pasokan, atau pengiriman bahan bakar penerbangan dalam sanksinya. Australia menargetkan anggota junta dan perusahaan yang dikelola militer.
Inggris menjatuhkan sanksi kepada dua kompi dan dua orang untuk membantu memasok angkatan udara Myanmar dengan bahan bakar penerbangan yang digunakan untuk melakukan kampanye pengeboman terhadap warganya sendiri.
John Sifton, direktur advokasi Asia untuk Human Rights Watch, mengatakan bahwa bahkan dengan tindakan terbaru, AS masih belum dapat menandingi sanksi yang lebih kuat yang dijatuhkan oleh Uni Eropa, terutama dalam hal pendapatan gas alam dan bank yang memproses pembayaran luar negeri untuk sektor ekstraktif.
"Akibatnya, langkah-langkah yang diambil sejauh ini belum cukup membebani junta untuk memaksanya mengubah perilakunya," kata Sifton dalam sebuah pernyataan.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer melancarkan kudeta pada 2021. Jenderal tinggi Myanmar memimpin kudeta pada Februari 2021 setelah lima tahun pembagian kekuasaan yang penuh ketegangan di bawah sistem politik semi-sipil yang diciptakan oleh militer, yang menyebabkan satu dekade perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sejak itu gerakan perlawanan berhadap-hadapan dengan militer di berbagai front setelah tindakan keras berdarah terhadap lawan politiknya yang membuat Barat kembali memberlakukan sanksi terhadap Myanmar.
Lihat Juga: Eks Analis CIA Sebut Biden Mirip Pelaku Bom Bunuh Diri, Wariskan Perang Besar pada Trump
(ian)
tulis komentar anda