5 negara terpilih menjadi anggota DK PBB 2014
Jum'at, 18 Oktober 2013 - 13:23 WIB
5 negara terpilih menjadi anggota DK PBB 2014
A
A
A
Sindonews.com - Ratusan anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, pada Kamis (17/10/2013), telah melakukan pemungutan suara untuk menunjuk lima negara guna menggantikan Azerbaijan, Guatemala, Pakistan, Maroko dan Togo pada 1 Januari 2014 mendatang.
Majelis Umum PBB menetapkan, Arab Saudi, Chad, Nigeria, Chile, dan Lithuania sebagai anggota tidak tetap DK PBB non-veto untuk periode jabatan 2014-2016 mendatang. Kelima negara tersebut berhasil mendapatkan dukungan lebih dari dua pertiga suara anggota PBB.
Dari hasil perhitungan suara yang dilakukan terhadap 191 negara anggota PBB, Lithuania mendapat 187 suara, Chili dan Nigeria masing-masing mengambil 186 suara, Chad dijamin 184 suara dan Arab Saudi 176 suara. Chad dan Arab Saudi adalah dua negara yang memiliki catatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) paling buruk di dunia.
"Anggota DK PBB secara rutin dipangil untuk menangani masalah HAM sejumlah isu kemanusiaan," ungkap Hillel Neuer, Direktur eksekutif pemantau PBB, sebuah kelompok advokasi yang berbasis di Jenewa. "Arab Saudi dan Chad memiliki catatan paling buruk akan penerapan HAM," ungkap Neuer.
Arab Saudi adalah negara yang menerapkan ajaran Islam Sunni dengan keras dan berulangkali melanggar hak asasi oerempuan. September lalu, mereka menduduki posisi teratas negara yang membatasi potensi ekonomi perempuan. Arab Saudi membiarkan orang tua laki-laki menentukan kapan anaknya akan menikah dan melarang perempuan untuk mengemudi.
Sementara Chad, menurut laporan PBB pada Juni lalu telah merekrut anak di bawah umur untuk menjadi tentara anak-anak. Jumlah anak yang direkrut menjadi tentara berkurang setelah laporan itu dibuat, namun hingga kini masih ada puluhan kasus yang telah diverifikasi.
Direktur pengawas HAM PBB, Philippe Bolopion mengatakan, terpilihnya Chad seharusnya dapat menjadi pendorong bagi pemerintah mereka untuk mengahkhir praktik penggunaan tentara anak sebab selama itu DK PBB telah menghabiskan banyak waktu untuk menegakan HAM. Sedangkan Pemerintah Nigeria memberikan contoh dan mengakhir semua kekebalan hukum kronis atas berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan pasukan keamanan dan melindungi warga nigeria dari aksi kekerasan mengerikan militan Boko Haram.
Majelis Umum PBB menetapkan, Arab Saudi, Chad, Nigeria, Chile, dan Lithuania sebagai anggota tidak tetap DK PBB non-veto untuk periode jabatan 2014-2016 mendatang. Kelima negara tersebut berhasil mendapatkan dukungan lebih dari dua pertiga suara anggota PBB.
Dari hasil perhitungan suara yang dilakukan terhadap 191 negara anggota PBB, Lithuania mendapat 187 suara, Chili dan Nigeria masing-masing mengambil 186 suara, Chad dijamin 184 suara dan Arab Saudi 176 suara. Chad dan Arab Saudi adalah dua negara yang memiliki catatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) paling buruk di dunia.
"Anggota DK PBB secara rutin dipangil untuk menangani masalah HAM sejumlah isu kemanusiaan," ungkap Hillel Neuer, Direktur eksekutif pemantau PBB, sebuah kelompok advokasi yang berbasis di Jenewa. "Arab Saudi dan Chad memiliki catatan paling buruk akan penerapan HAM," ungkap Neuer.
Arab Saudi adalah negara yang menerapkan ajaran Islam Sunni dengan keras dan berulangkali melanggar hak asasi oerempuan. September lalu, mereka menduduki posisi teratas negara yang membatasi potensi ekonomi perempuan. Arab Saudi membiarkan orang tua laki-laki menentukan kapan anaknya akan menikah dan melarang perempuan untuk mengemudi.
Sementara Chad, menurut laporan PBB pada Juni lalu telah merekrut anak di bawah umur untuk menjadi tentara anak-anak. Jumlah anak yang direkrut menjadi tentara berkurang setelah laporan itu dibuat, namun hingga kini masih ada puluhan kasus yang telah diverifikasi.
Direktur pengawas HAM PBB, Philippe Bolopion mengatakan, terpilihnya Chad seharusnya dapat menjadi pendorong bagi pemerintah mereka untuk mengahkhir praktik penggunaan tentara anak sebab selama itu DK PBB telah menghabiskan banyak waktu untuk menegakan HAM. Sedangkan Pemerintah Nigeria memberikan contoh dan mengakhir semua kekebalan hukum kronis atas berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan pasukan keamanan dan melindungi warga nigeria dari aksi kekerasan mengerikan militan Boko Haram.
(esn)
