Konflik Jepang-China Kian Keruh

Sindonews.com - Saat pemerintah Jepang membenarkan informasi media pada 7 Juli bahwa pihaknya mempertimbangkan membeli Kepulauan Senkaku yang disengketakan dengan China, waktu pengumuman itu jelas memperburuk konflik tersebut.

Mengapa? Secara simbolis, tanggal 7 Juli menandai dimulainya invasi penuh Jepang di China pada 1937. “Bagi China,ini terlihat bahwa Jepang sengaja memberikan pengumuman rencana pembelian itu dengan iktikad buruk,” tutur sumber Jepang yang mengetahui dengan jelas sikap Tokyo dalam konflik tersebut. Padahal menurut sumber tersebut,tanggal pengumuman itu terjadi tanpa sengaja.

Waktu pengumuman yang salah itu semakin memperkeruh hubungan diplomatik dan domestik yang memang sudah rumit antara dua pihak.Meskipun pemerintah Jepang berupaya meredam konflik bilateral itu, rencana provokatif justru dilakukan gubernur Tokyo yang sangat nasionalis.

Langsung saja, rencana pembelian kepulauan yang disebut Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China itu,menyulut protes besar- besaran hingga saat ini.Konflik tersebut kian memperburuk hubungan bisnis dua kekuatan ekonomi terbesar Asia dan berisiko menciptakan konflik militer di kawasan tersebut.

Pemimpin China yang akan datang, Xi Jinping, pada Rabu (19/9) menegaskan bahwa pembelian kepulauan itu hanya lelucon dan Tokyo harus mengendalikan perilakunya. Kedua pihak juga saling berargumen dan menyalahkan pihak lain. Apalagi, China memiliki memori getir penjajahan Jepang di era peperangan lalu. Namun bagi Jepang, kesalahan mengalkulasi langkahlangkah China dapat memperkeruh keadaan.

“Ini lebih buruk daripada 2005 dan mungkin yang terburuk sejak berakhirnya perang,” ungkap Yoshihide Soeya, Direktur Institute of East Asian Studies di Universitas Keio,Tokyo. Pada 2005, sejumlah kekerasan selama protes anti-Jepang terjadi secara intensif. Pertikaian memperebutkan Kepulauan Diaoyu itu memiliki akar sejarah beberapa dekade silam.Ideuntukmenasionalisasi kepulauan itu juga telah muncul beberapa tahun terakhir.

Namun,gejolaksemakinterlihat sejak April lalu, saat Gubernur Tokyo Shintaro Ishihara meluncurkan rencana bahwa pemerintahannya membelitiga dari lima pulau di Senkaku dari pemilih pribadi warga Jepang, dan membangun sejumlah fasilitas di sana untuk melindungi mereka dari serangan China.

Banyak warga Jepang khawatir China menjadi lebih agresif untuk mengklaim kepemilikannya di Kepulauan Diaoyu. Apalagi,saat ini Negeri Panda itu telah mengirim sejumlah kapal patroli dan kapal nelayan untuk mengepung perairan sengketa tersebut.

Kekhawatiran tentang ambisi China itu terangkum dalam buku putih pertahanan tahunan Jepang yang dirilis Juli lalu. Menghadapi tekad keras Ishihara yang didukung mayoritas pemilih Jepang sehingga dia dapat cepat mengumpulkan dukungan,serta membuat China berang, maka pemerintah Jepang mencoba mencari jalan keluar.

“Pemerintah memahami bahwa itu akan menjadi situasi yang sangat sulit bagi China, sehingga mereka memutuskan untuk memiliki kepulauan itu sendiri, menggunakan istilah bahwa kepulauan itu perlu dikontrol dengan cara yang tenang,” ungkap Hitoshi Tanaka, mantan diplomat senior Jepang.

Para pejabat Jepang lantas mengirimkan pesan melalui komentar publik dan lewat jalur belakang. “Nasionalisasi kepulauan itu akan menjadi pilihan kebijakan yang lebih baik untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas hubungan antara dua negara. Sikap kami harus dipahami oleh rakyat China,” papar Deputi Perdana Menteri (PM) Jepang Katsuya Okada awal bulan ini.

Harapan Tipis

Bukti-bukti menunjukkan, meskipun pembuat kebijakan Jepang menyadari risiko membeli kepulauan tersebut,mereka mungkin telah menduga terlalu besar terhadap kemampuan atau keinginan China mengendalikan kemarahan publik menjelang perubahan kepemimpinan sekali dalam satu dekade ini.

“Kami memperkirakan tingkat demonstrasi,tapi kekerasan dan kerusakan yang dialami perusahaan-perusahaan Jepang di luar kemampuan pemerintah China untuk mengontrolnya. Itu tidak diperkirakan,”tutur seorang anggota parlemen Jepang dari Partai Demokrat Jepang (DPJ) yang berkuasa dan dekat dengan PM Jepang Yoshihiko Noda.

Sejumlah kritik mengatakan bahwa para pembuat kebijakan Jepang harus lebih sensitif terhadap perkembangan dinamis di dalam negeri China. Apalagi, saat ini pemerintah China akan melakukan perubahan kepemimpinan dalam kongres Partai Komunis yang dibuka paling cepat awal bulan depan.

“Mereka harus mencoba bernegosiasi dengan para pemilik pribadi pulau tersebut untuk menunda keputusan membelinya hingga akhir tahun atau tahun depan.Saya pikir mereka (Jepang) salah membaca kerentanan situasi politik di China saat ini,” kata Linda Jakobson, Direktur Program Asia Timur di Lowy Institute for International Policy, Sydney,Australia. Para pembuat kebijakan di Jepang pernah mempertimbangkan penundaan pembelian pulau tersebut, tapi menolak opsi tersebut.

“Ini tidak akan baik bagi pemerintah baru China untuk menghadapi masalah Senkaku. Kami pikir lebih baik membangun hubungan baru dengan pemerintahan baru,” kata anggota parlemen Jepang itu. Membujuk China agar menerima nasionalisasi kepu-lauan tersebut, mungkin menjadi harapan yang tipis sejak awal.

Khususnya jika mendengar komentar Xi Jinping pada Rabu (19/9) serta semakin banyaknya gelombang unjuk rasa anti- Jepang di China. Bahkan, jika ketegangan saat ini diabaikan, sulit memprediksi bagaimana dan kapan Tokyo dan Beijing dapat memperbaiki kerusakan hubungan ini.

“Di masa lalu, pemerintah China mencoba mengabaikan konflik dan mengembangkan hubungan bilateral. Periode sejarah itu telah berakhir.Kita sekarang dalam fase baru sejarah dan itu merupakan hasil sepenuhnya dari langkah Jepang membeli kepulauan tersebut,” ungkap Liu Jiangyong, profesor di Tsinghua University,Beijing, yang menjadi penasihat pemerintah.

Sentimen ini juga tercermin di Tokyo. “Kebijakan Jepang terhadap China sudah luar biasa. Ini bukan lagi eranya saat kita harus melakukan apa pun yang China katakan,” papar anggota parlemen Jepang.

Risiko Jangka Panjang

Keputusan pemerintah China membiarkan para demonstran menggelar protes anti-Jepang dapat berdampak buruk bagi Beijing. Unjuk rasa itu dapat menciptakan tekanan diplomatik bagi pemimpin baru China nanti. Wakil Presiden China Xi Jinping yang disebut sebagai presiden baru mendatang, terpaksa muncul ke publik setelah beberapa pekan tak terlihat.

Dia dan pemimpin China lainnya harus tampil ke publik agar tak terlihat seperti bersembunyi, saat rakyatnya mendesak pemerintah bersikap lebih keras terhadap Jepang dan rival-rival regional lainnya.

“Kami pikir pemerintah terlalu lunak dan kami ingin menunjukkan apa yang kami pikirkan,” kata Zhang Xin, salah satu demonstran yang mengepung Kedutaan Besar Jepang di Beijing dalam beberapa hari terakhir. Percampuran antara nasionalisme dan rasa frustrasi itu tampak saat berbagai unjuk rasa anti-Jepang di Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan kota- kota China lainnya.

“Tentu saja ada masalah dengan Jepang, tapi pada saat yang sama pemerintah membungkus kekecewaan domestik ini dan mengekspornya ke Jepang,” papar Li Weidong, pengamat politik dan mantan editor majalah di Beijing.

Para pakar politik China memperingatkan, ada risiko jangka panjang bagi Jinping dan pemimpin baru lainnya. Suksesi kepemimpinan China akan dilakukan awal bulan depan. Namun, tidak ada tanggal yang pasti.

Suksesi itu juga dipenuhi skandal dan ketidakpastian, sementara pertumbuhan perekonomian saat ini melambat. Rusaknya hubungan dengan Jepang akan menambah ketidakpastian dan dapat meningkatkan desakan publik agar pemerintah China merespons lebih keras terhadap Tokyo. Adapun Beijing berusaha mencari jalan kompromi agar tidak terlihat lemah di dalam negeri.

“Tentu tak seorang pun ingin terlihat bersikap lunak terhadap Jepang,” kata Susan Shirk, profesor hubungan regional dan China di University of California, San Diego, yang pernah menjadi Deputi Asisten Menteri Luar Negeri AS era pemerintahan Presiden Bill Clinton. “Semua orang yang menginginkan promosi dan memiliki reputasi bersikap lunak terhadap Jepang akan buruk bagi masa depan Anda.