Afrika Barat desak Mali hentikan krisis
Senin, 09 Juli 2012 - 06:04 WIB
Afrika Barat desak Mali hentikan krisis
A
A
A
Sindonews.com – Para pemimpin negara-negara Afrika Barat mendesak dibentuknya pemerintahan sementara di Mali. Pemerintahan itu diharapkan segera menyelesaikan krisis politik yang menjerat negeri ini sejak kudeta Maret lalu.
Selain itu, organisasi negara-negara Afrika Barat (Ecowas) juga mendesak Presiden Mali Dioncounda Traore untuk meminta bantuan militer guna merebut kembali wilayah utara yang dikuasai pemberontak. Wilayah utara Mali yang seluas Prancis tersebut dikuasai pemberontak Islam dan Tuareg ketika kudeta militer menggulingkan pemerintahan.
Meski setelah kudeta Maret, pemerintahan interim yang rapuh sudah terbentuk, tetapi pasukan pemberontak tetap berkuasa di kawasan utara itu. Seperti dikutip dari BBC, Senin (9/7/2012).
Bahkan Ecowas juga menyerukan agar Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan pemberontak di wilayah utara Mali. Pernyataan ini dikeluarkan dalam KTT Ecowas di Ougadougou, Burkina Faso yang dihadiri enam kepala negara Afrika Barat, keduali Presiden Mali Dioncounda Traore.
Setelah pemberontak Islam, Ansar Dine dan pemberontak Tuareg menguasai lebih dari separuh wilayah Mali, pemimpin kudeta militer Kapten Amadou Sanogo sepakat menyerahkan kekuasaan ke tangan pemerintahan sipil. Namun, penyerahan kekuasaan ini tidak kunjung membuat situasi politik di Mali membaik.
Aliansi antara kedua kelompok pemberontak mulai merenggang karena perbedaan pandangan dalam menerapkan ideologi. Pemberontak Ansar Dine kini memukul mundur para pemberontak Tuareg di beberapa kota dan menerapkan Syariat Islam di kota-kota yang mereka kuasa.
Selain itu, Ansar Dine juga menarik perhatian internasional dengan merusak salah satu peninggalan Islam di kota Timbuktu, yang mereka anggap tidak Islami. Dengan kondisi seperti ini dikhawatirkan wilayah utara Mali akan menjadi tempat berkembang kelompok militan Islam yang baru.
Selain itu, organisasi negara-negara Afrika Barat (Ecowas) juga mendesak Presiden Mali Dioncounda Traore untuk meminta bantuan militer guna merebut kembali wilayah utara yang dikuasai pemberontak. Wilayah utara Mali yang seluas Prancis tersebut dikuasai pemberontak Islam dan Tuareg ketika kudeta militer menggulingkan pemerintahan.
Meski setelah kudeta Maret, pemerintahan interim yang rapuh sudah terbentuk, tetapi pasukan pemberontak tetap berkuasa di kawasan utara itu. Seperti dikutip dari BBC, Senin (9/7/2012).
Bahkan Ecowas juga menyerukan agar Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan pemberontak di wilayah utara Mali. Pernyataan ini dikeluarkan dalam KTT Ecowas di Ougadougou, Burkina Faso yang dihadiri enam kepala negara Afrika Barat, keduali Presiden Mali Dioncounda Traore.
Setelah pemberontak Islam, Ansar Dine dan pemberontak Tuareg menguasai lebih dari separuh wilayah Mali, pemimpin kudeta militer Kapten Amadou Sanogo sepakat menyerahkan kekuasaan ke tangan pemerintahan sipil. Namun, penyerahan kekuasaan ini tidak kunjung membuat situasi politik di Mali membaik.
Aliansi antara kedua kelompok pemberontak mulai merenggang karena perbedaan pandangan dalam menerapkan ideologi. Pemberontak Ansar Dine kini memukul mundur para pemberontak Tuareg di beberapa kota dan menerapkan Syariat Islam di kota-kota yang mereka kuasa.
Selain itu, Ansar Dine juga menarik perhatian internasional dengan merusak salah satu peninggalan Islam di kota Timbuktu, yang mereka anggap tidak Islami. Dengan kondisi seperti ini dikhawatirkan wilayah utara Mali akan menjadi tempat berkembang kelompok militan Islam yang baru.
()
