Mahathir 'Gugat' Penunjukan Muhyiddin Yassin jadi PM Malaysia

KUALA LUMPUR - Kisruh politik di Malaysia belum berakhir meski Raja telah menunjuk Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri (PM) yang baru. Pasalnya mantan PM Malaysia, Mahathir Mohamad, menggugat penunjukan tersebut.

Mahathir Mohammad merilis daftar 114 anggota parlemen Malaysia yang mendukung pencalonannya untuk diangkat sebagai perdana menteri. Dengan 222 kursi di parlemen, perdana menteri perlu mendapatkan dukungan setidaknya 112 suara untuk mayoritas sederhana.

Mahathir mengatakan ia telah menyiapkan surat untuk menjelaskan posisinya kepada Yang di-Pertuan Agung.

"Saya harap Raja akan menerima surat dan penjelasan saya," kata Mahathir seperti dikutip dari Free Malaysia Today, Minggu (1/3/2020).

Daftar ini dirilis setelah pertemuan darurat dewan presiden Pakatan Harapan pada Sabtu malam, yang terdiri dari para pemimpin komponen partai.

“111 anggota parlemen telah menandatangani (deklarasi berdasarkan undang-undang), dan 114 telah memberi janji mereka kepada saya. Kami memiliki 114. Konsisten," ujar Wakil presiden Amanah Salahuddin Ayub.

Daftar itu termasuk Jeffrey Kitingan, presiden STAR Sabah, dan anggota parlemen Bukit Gantang, Syed Abu Hussin Hafiz, Syed Abdul Fasal. Namun, Syed Abu Hussin mengatakan malam ini ia telah mendukung Muhyiddin, bukan Mahathir, sementara politisi Umno Ahmad Maslan mengatakan daftar Mahathir tidak akurat.

Ke-114 anggota parlemen akan berkumpul di luar gedung Yayasan Al-Bukahry di Kuala Lumpur pagi ini untuk menunjukkan bahwa mereka membentuk kelompok mayoritas di parlemen Malaysia dan dapat mendukung pemerintah baru.

Sebelumnya, Istana Negara telah mengumumkan bahwa Muhyiddin Yassin, presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), telah dipilih untuk menjadi perdana menteri Malaysia ke-8 dan akan dilantik di Istana Negara pada hari ini pukul 10.30 pagi waktu setempat. (Baca: Anwar Ibrahim Gagal Jadi PM, Raja Malaysia Tunjuk Muhyiddin Yassin )

Keputusan itu diambil setelah Raja melakukan pertemuan dengan kedua kubu di parlemen dan meyakini jika Muhyiddin mendapat dukungan dari kelompok mayoritas di parlemen. Yang di-Pertuan Agung secara pribadi mewawancarai semua anggota parlemen pada hari Selasa dan Rabu untuk menetapkan siapa yang mereka inginkan sebagai perdana menteri atau apakah akan menyerukan pemilu yang dipercepat.

Muhyiddin diperkirakan akan memimpin pemerintahan koalisi baru bernama Perikatan Nasional yang terdiri dari PPBM, UMNO, PAS, dan anggota parlemen lainnya. Koalisi GPS Sarawak mengatakan akan mendukung pemerintah baru tetapi tidak akan menjadi anggota koalisi.

Pakatan Harapan, yang terdiri dari PPBM, PKR, DAP dan Amanah, telah berkuasa sejak memenangkan pemilihan umum Malaysia ke-14 pada tahun 2018.

Koalisi itu runtuh minggu lalu setelah PPBM dan 10 anggota parlemen dari PKR mundur, dan Mahathir mengundurkan diri sebagai perdana menteri. (Baca: PM Mahathir Mundur di Tengah Kacaunya Politik Malaysia )

Mahathir kemudian diangkat sebagai perdana menteri sementara di saat Raja mewawancarai semua 222 anggota parlemen untuk menentukan siapa yang memiliki cukup dukungan untuk membentuk pemerintahan baru. (Baca: Mahathir Ngantor Lagi, Kali Ini sebagai PM Sementara Malaysia )

PPBM, Barisan Nasional dan PAS mengumumkan bahwa mereka akan mencalonkan Muhyiddin sebagai kandidat mereka sebagai perdana menteri, sementara para pemimpin Pakatan Harapan (PH) memberikan dukungan mereka di belakang Mahathir.

Anggota dewan tertinggi PPBM Rais Yatim mengatakan dukungan 114 anggota parlemen untuk Mahathir tidak akan mencegah Muhyiddin untuk di sumpah sebagai perdana menteri baru Malaysia.

Rais, seorang mantan menteri hukum dengan Barisan Nasional, mengatakan Konstitusi Federal menyatakan bahwa Raja dapat menunjuk seorang perdana menteri setelah dia merasa puas bahwa dia mendapat dukungan mayoritas dari parlemen.

"Tidak perlu bagi Raja untuk mengkonfirmasi kembali angka-angka secara individual," katanya kepada Free Malaysia Today.