50 Mantan PM dan Menlu: Rencana Damai Trump Mirip Apartheid
Jum'at, 28 Februari 2020 - 01:01 WIB
50 Mantan PM dan Menlu: Rencana Damai Trump Mirip Apartheid
A
A
A
LONDON - Sebanyak 50 mantan perdana menteri (PM) dan menteri luar negeri di Eropa mengecam rencana damai Timur Tengah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Menurut surat terbuka yang mereka tulis, rencana Trump itu akan menciptakan situasi mirip apartheid di wilayah pendudukan Palestina.
Dalam surat tersebut mereka menulis, rencana Trump berisiko memicu konflik yang merugikan warga sipil Israel dan Palestina. Menurut mereka, rencana Trump yang membiarkan militer Israel mencaplok sebagian besar wilayah Palestina itu bukan solusi yang memiliki legitimasi.
"Rencana itu membayangkan formalisasi dari kenyataan sekarang di wilayah pendudukan Palestina, di mana dua orang hidup berdampingan tanpa hak yang sama. Hasil semacam itu memiliki karakter yang sama dengan apartheid, istilah yang tidak kita gunakan dengan ringan," ungkap mereka.
50 politisi itu termasuk mantan PM dan Menlu Prancis Dominique de Villepin, mantan Menlu dan Wakil Kanselir Jerman Sigmar Gabriel, mantan Menlu Inggris Jack Straw dan mantan Presiden Irlandia Mary Robinson, menandatangani surat tersebut.
Penanda tangan lainnya termasuk mantan menteri atau pemimpin di Austria, Belgia, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Luxembourg, Italia, Belanda, Norwegia, Polandia, Slovenia, Spanyol, Swedia dan Swiss.
"Mempertimbangkan pentingnya situasi, kami mendesak Eropa menolak rencana AS sebagai dasar untuk negosiasi dan mengambil langkah segera serta efektif untuk melawan ancaman pencaplokan, dan menjaga ketertiban berdasar aturan internasional," papar mereka dalam surat itu.
Palestina dan Liga Arab telah menolak rencana Trump itu. Otoritas Palestina telah memutus semua hubungan dengan AS dan Israel terkait berbagai langkah Trump yang lebih menguntungkan rezim Zionis itu.
Awal pekan ini, Paus Fransiskus juga mengkritik rencana itu. Dia memperingatkan agar menolak solusi tidak adil dalam konflik tersebut.
Menurut surat terbuka yang mereka tulis, rencana Trump itu akan menciptakan situasi mirip apartheid di wilayah pendudukan Palestina.
Dalam surat tersebut mereka menulis, rencana Trump berisiko memicu konflik yang merugikan warga sipil Israel dan Palestina. Menurut mereka, rencana Trump yang membiarkan militer Israel mencaplok sebagian besar wilayah Palestina itu bukan solusi yang memiliki legitimasi.
"Rencana itu membayangkan formalisasi dari kenyataan sekarang di wilayah pendudukan Palestina, di mana dua orang hidup berdampingan tanpa hak yang sama. Hasil semacam itu memiliki karakter yang sama dengan apartheid, istilah yang tidak kita gunakan dengan ringan," ungkap mereka.
50 politisi itu termasuk mantan PM dan Menlu Prancis Dominique de Villepin, mantan Menlu dan Wakil Kanselir Jerman Sigmar Gabriel, mantan Menlu Inggris Jack Straw dan mantan Presiden Irlandia Mary Robinson, menandatangani surat tersebut.
Penanda tangan lainnya termasuk mantan menteri atau pemimpin di Austria, Belgia, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Luxembourg, Italia, Belanda, Norwegia, Polandia, Slovenia, Spanyol, Swedia dan Swiss.
"Mempertimbangkan pentingnya situasi, kami mendesak Eropa menolak rencana AS sebagai dasar untuk negosiasi dan mengambil langkah segera serta efektif untuk melawan ancaman pencaplokan, dan menjaga ketertiban berdasar aturan internasional," papar mereka dalam surat itu.
Palestina dan Liga Arab telah menolak rencana Trump itu. Otoritas Palestina telah memutus semua hubungan dengan AS dan Israel terkait berbagai langkah Trump yang lebih menguntungkan rezim Zionis itu.
Awal pekan ini, Paus Fransiskus juga mengkritik rencana itu. Dia memperingatkan agar menolak solusi tidak adil dalam konflik tersebut.
(sfn)
