Pemerintahan Baru Lebanon Diumumkan untuk Atasi Krisis Ekonomi
Rabu, 22 Januari 2020 - 03:30 WIB
Pemerintahan Baru Lebanon Diumumkan untuk Atasi Krisis Ekonomi
A
A
A
BEIRUT - Pemerintahan baru Lebanon segera diumumkan pada Selasa (21/1) waktu lokal setelah kelompok Hizbullah dan aliansinya membuat kesepakatan bahwa kabinet harus dapat mengatasi krisis ekonomi.
Dua sumber politik senior menjelaskan bahwa kabinet akan terdiri atas 20 menteri dengan ekonom Ghazi Wazni sebagai menteri keuangan.
Dalam posting di Twitter, pelaksana Menteri Keuangan Ali Hassan Khalil dari Gerakan Amal aliansi Hizbullah menyatakan pemerintahan baru akan diumumkan dalam beberapa jam lagi.
Lebanon yang sedang terlilit utang itu tidak memiliki pemerintahan yang efektif sejak Saad al-hariri mundur dari jabatan perdana menteri (PM) pada Oktober lalu akibat unjuk rasa mengecam korupsi.
Negara itu pun mengalami krisis ekonomi dan keuangan terburuk sejak perang sipil 1975-1990.
Isu itu semakin menguat sejak ratusan orang terluka dalam bentrok antara demonstran dan aparat keamanan pada akhir pekan lalu. Warga Lebanon terkena dampak pengetatan akses keuangan oleh perbankan, nilai pound Lebanon merosot, pengangguran meningkat dan inflasi naik tajam.
Dua sumber itu menjelaskan sebelumnya, semua masalah yang menunda kesepakatan pemerintahan telah diselesaikan.
Hizbullah dan aliansi politiknya awalnya belum menyepakati susunan kabinet sejak mencalonkan mantan menteri pendidikan Hassan Diab sebagai PM lebih dari sebulan lalu.
"Dia menuju istana kepresidenan pada Selasa (21/1) dan Ketua Parlemen Nabih Berri mengikutinya," papar sumber itu dan media lokal.
Dua sumber politik senior menjelaskan bahwa kabinet akan terdiri atas 20 menteri dengan ekonom Ghazi Wazni sebagai menteri keuangan.
Dalam posting di Twitter, pelaksana Menteri Keuangan Ali Hassan Khalil dari Gerakan Amal aliansi Hizbullah menyatakan pemerintahan baru akan diumumkan dalam beberapa jam lagi.
Lebanon yang sedang terlilit utang itu tidak memiliki pemerintahan yang efektif sejak Saad al-hariri mundur dari jabatan perdana menteri (PM) pada Oktober lalu akibat unjuk rasa mengecam korupsi.
Negara itu pun mengalami krisis ekonomi dan keuangan terburuk sejak perang sipil 1975-1990.
Isu itu semakin menguat sejak ratusan orang terluka dalam bentrok antara demonstran dan aparat keamanan pada akhir pekan lalu. Warga Lebanon terkena dampak pengetatan akses keuangan oleh perbankan, nilai pound Lebanon merosot, pengangguran meningkat dan inflasi naik tajam.
Dua sumber itu menjelaskan sebelumnya, semua masalah yang menunda kesepakatan pemerintahan telah diselesaikan.
Hizbullah dan aliansi politiknya awalnya belum menyepakati susunan kabinet sejak mencalonkan mantan menteri pendidikan Hassan Diab sebagai PM lebih dari sebulan lalu.
"Dia menuju istana kepresidenan pada Selasa (21/1) dan Ketua Parlemen Nabih Berri mengikutinya," papar sumber itu dan media lokal.
(sfn)
