Menang Voting Parlemen, Langkah PM Johnson untuk Brexit Kian Mulus
Sabtu, 21 Desember 2019 - 01:08 WIB
Menang Voting Parlemen, Langkah PM Johnson untuk Brexit Kian Mulus
A
A
A
LONDON - Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson dan Partai Konservatif-nya menang voting di parlemen untuk mengesahkan RUU Perjanjian Penarikan (Withdrawal Agreement Bill). Kemenangan atas Partai Buruh ini membuat langkah PM Johnson untuk membuat Inggris keluar dari Uni Eropa ( Brexit ) pada 31 Januari 2020 semakin mulus.
Menurut laporan Reuters, Sabtu (21/12/2019), hasil voting pada hari Jumat menunjukkan 358 anggota parlemen memberikan suara mendukung pengesahan RUU Perjanjian Penarikan . Sedangkan 234 anggota menentang.
RUU itu sekarang beralih ke tahap komite, di mana amandemen lebih lanjut dapat dilakukan. Ratifikasi perjanjian akan berlanjut setelah Natal, setelah itu akan dipilih oleh House of Lords, dan beralih untuk menerima Persetujuan Kerajaan dari Istana Buckingham.
Di bawah RUU tersebut, Inggris akan secara resmi menyelesaikan penarikan dirinya dari keanggotaan Uni Eropa (UE) pada akhir Januari, dan mencapai perjanjian perdagangan dengan Brussels pada akhir 2020.
Selama periode transisi, Inggris akan terus tetap menjadi anggota de facto dari blok politik dan ekonomi Uni Eropa.
Johnson, dalam sambutannya, berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan negosiasi perdagangan berlarut-larut selama masa transisi. "Perpanjangan kesengsaraan dan kesedihan yang menyertai penundaan semacam itu akan berarti siksaan yang mirip dengan Lucy yang merebut sepak bola Charlie Brown," katanya.
Johnson mengajukan RUU itu ke parlemen Jumat pagi, dan mendesak anggota parlemen untuk mengesahkannya. Partai Buruh, yang menderita kekalahan pemilu terburuk sejak 1935 dalam pemilu pekan lalu, menyuarakan ketidakpuasan dengan RUU yang diajukan PM Johnson.
Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn mengeluh bahwa sejumlah ketentuan mengenai hak-hak pekerja telah ditarik dari RUU setelah kemenangan pemilu Partai Konservatif atau Partai Tory. Menurut Corbyn, mungkin ada cara yang lebih baik dan lebih adil bagi Inggris untuk meninggalkan blok Uni Eropa.
Johnson meminta anggota parlemen untuk bersatu. "Ini adalah saat ketika kita bergerak dan membuang label lama 'leave' dan 'remain'. Sekarang adalah waktu untuk bertindak bersama sebagai satu negara yang dihidupkan kembali," katanya.
Rakyat Inggris memilih untuk Brexit dalam referendum 2016. Kekacauan politik yang terjadi kemudian memicu perpecahan besar di negara itu, dan kekhawatiran bahwa Skotlandia akan berusaha meninggalkan Inggris karena ingin tetap berada di UE, serta kekhawatiran akan nasib perbatasan bersama antara Irlandia dan Irlandia Utara.
Brexit juga menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri David Cameron dan penggantinya, Theresa May. Johnson, penerus May, telah menjadikan Brexit prioritas utamanya, dengan mengatakan pada bulan September bahwa ia "lebih baik mati di selokan" daripada menyetujui penundaan lebih lanjut dalam menyelesaikan kesepakatan Brexit.
Menurut laporan Reuters, Sabtu (21/12/2019), hasil voting pada hari Jumat menunjukkan 358 anggota parlemen memberikan suara mendukung pengesahan RUU Perjanjian Penarikan . Sedangkan 234 anggota menentang.
RUU itu sekarang beralih ke tahap komite, di mana amandemen lebih lanjut dapat dilakukan. Ratifikasi perjanjian akan berlanjut setelah Natal, setelah itu akan dipilih oleh House of Lords, dan beralih untuk menerima Persetujuan Kerajaan dari Istana Buckingham.
Di bawah RUU tersebut, Inggris akan secara resmi menyelesaikan penarikan dirinya dari keanggotaan Uni Eropa (UE) pada akhir Januari, dan mencapai perjanjian perdagangan dengan Brussels pada akhir 2020.
Selama periode transisi, Inggris akan terus tetap menjadi anggota de facto dari blok politik dan ekonomi Uni Eropa.
Johnson, dalam sambutannya, berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan negosiasi perdagangan berlarut-larut selama masa transisi. "Perpanjangan kesengsaraan dan kesedihan yang menyertai penundaan semacam itu akan berarti siksaan yang mirip dengan Lucy yang merebut sepak bola Charlie Brown," katanya.
Johnson mengajukan RUU itu ke parlemen Jumat pagi, dan mendesak anggota parlemen untuk mengesahkannya. Partai Buruh, yang menderita kekalahan pemilu terburuk sejak 1935 dalam pemilu pekan lalu, menyuarakan ketidakpuasan dengan RUU yang diajukan PM Johnson.
Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn mengeluh bahwa sejumlah ketentuan mengenai hak-hak pekerja telah ditarik dari RUU setelah kemenangan pemilu Partai Konservatif atau Partai Tory. Menurut Corbyn, mungkin ada cara yang lebih baik dan lebih adil bagi Inggris untuk meninggalkan blok Uni Eropa.
Johnson meminta anggota parlemen untuk bersatu. "Ini adalah saat ketika kita bergerak dan membuang label lama 'leave' dan 'remain'. Sekarang adalah waktu untuk bertindak bersama sebagai satu negara yang dihidupkan kembali," katanya.
Rakyat Inggris memilih untuk Brexit dalam referendum 2016. Kekacauan politik yang terjadi kemudian memicu perpecahan besar di negara itu, dan kekhawatiran bahwa Skotlandia akan berusaha meninggalkan Inggris karena ingin tetap berada di UE, serta kekhawatiran akan nasib perbatasan bersama antara Irlandia dan Irlandia Utara.
Brexit juga menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri David Cameron dan penggantinya, Theresa May. Johnson, penerus May, telah menjadikan Brexit prioritas utamanya, dengan mengatakan pada bulan September bahwa ia "lebih baik mati di selokan" daripada menyetujui penundaan lebih lanjut dalam menyelesaikan kesepakatan Brexit.
(mas)
