Kedutaan Besar Israel di Seluruh Dunia Tutup, Ini Sebabnya
A
A
A
TEL AVIV - Kedutaan Besar dan Konsulat Israel di seluruh dunia tutup hari ini (30/10/2019). Musababnya, para diplomat dan atase militer mogok kerja akibat perselisihan lama dengan Departemen Keuangan mengenai biaya pengeluaran para duta negara Yahudi tersebut.
Penutupan kantor-kantor diplomatik telah dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Federasi Buruh Histadrut. Langkah itu dilakukan setelah Departemen Keuangan mundur dari pemahaman sebelumnya dan mengatakan akan memaksa para duta atau utusan Israel membayar kembali ribuan dolar yang telah mereka keluarkan.
Penutupan mulai berlaku pukul 01.00 pagi pada hari Rabu pagi waktu Israel.
“Karena keputusan Kementerian Keuangan Israel atas penolakan pemahaman yang disepakati dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kementerian Keuangan pada 21 Juli 2019, dan menerapkan prosedur sepihak yang mengubah protokol selama beberapa dekade, kami terpaksa menutup Kedutaan," bunyi pernyataan yang di-posting di berbagai situs web misi diplomatik Israel.
"Tidak ada layanan konsuler yang akan diberikan dan tidak ada yang akan diizinkan masuk ke Kedutaan/Konsulat," lanjut pernyataan tersebut, seperti dikutip Times of Israel.
Penutupan itu kemungkinan akan membahayakan warga Israel yang bepergian ke luar negeri dan membutuhkan bantuan konsuler untuk masalah-masalah seperti kehilangan paspor atau keadaan darurat medis. Penghentian layanan Kementerian Pertahanan juga akan membahayakan kerja sama pertahanan Israel dengan negara lain dan ekspor senjata.
Perselisihan itu menyangkut biaya yang dibayarkan kepada para diplomat Israel dan utusan Kementerian Pertahanan yang ditempatkan di luar negeri yang dimaksudkan untuk menanggung beragam biaya, mulai dari menyelenggarakan acara di kediaman duta besar hingga biaya transportasi.
Departemen Keuangan telah berusaha untuk mengubah cara mengganti biaya dan pajak tunjangan, yang secara signifikan akan memukul para diplomat dan atase, yang telah lama mengeluh tentang gaji rendah.
“Para diplomat Israel berkomitmen setiap saat untuk berusaha meningkatkan kekuatan dan ketahanan Israel. Sayangnya, keputusan Kementerian Keuangan tidak memberikan kita pilihan selain mengambil tindakan yang disebutkan di atas, karena kepentingan vital Negara Israel telah dirusak," imbuh pernyataan tersebut. "Kami berharap krisis ini akan diselesaikan secepatnya."
Diplomat Israel telah lama mengeluh tentang upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Setiap beberapa tahun sekali mereka memberlakukan sanksi buruh, yang biasanya diikuti dengan pemogokan umum dengan hasil beragam.
Pada Januari 2011, mereka menggagalkan kunjungan yang direncanakan ke Israel oleh presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev.
Penutupan kantor-kantor diplomatik telah dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Federasi Buruh Histadrut. Langkah itu dilakukan setelah Departemen Keuangan mundur dari pemahaman sebelumnya dan mengatakan akan memaksa para duta atau utusan Israel membayar kembali ribuan dolar yang telah mereka keluarkan.
Penutupan mulai berlaku pukul 01.00 pagi pada hari Rabu pagi waktu Israel.
“Karena keputusan Kementerian Keuangan Israel atas penolakan pemahaman yang disepakati dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kementerian Keuangan pada 21 Juli 2019, dan menerapkan prosedur sepihak yang mengubah protokol selama beberapa dekade, kami terpaksa menutup Kedutaan," bunyi pernyataan yang di-posting di berbagai situs web misi diplomatik Israel.
"Tidak ada layanan konsuler yang akan diberikan dan tidak ada yang akan diizinkan masuk ke Kedutaan/Konsulat," lanjut pernyataan tersebut, seperti dikutip Times of Israel.
Penutupan itu kemungkinan akan membahayakan warga Israel yang bepergian ke luar negeri dan membutuhkan bantuan konsuler untuk masalah-masalah seperti kehilangan paspor atau keadaan darurat medis. Penghentian layanan Kementerian Pertahanan juga akan membahayakan kerja sama pertahanan Israel dengan negara lain dan ekspor senjata.
Perselisihan itu menyangkut biaya yang dibayarkan kepada para diplomat Israel dan utusan Kementerian Pertahanan yang ditempatkan di luar negeri yang dimaksudkan untuk menanggung beragam biaya, mulai dari menyelenggarakan acara di kediaman duta besar hingga biaya transportasi.
Departemen Keuangan telah berusaha untuk mengubah cara mengganti biaya dan pajak tunjangan, yang secara signifikan akan memukul para diplomat dan atase, yang telah lama mengeluh tentang gaji rendah.
“Para diplomat Israel berkomitmen setiap saat untuk berusaha meningkatkan kekuatan dan ketahanan Israel. Sayangnya, keputusan Kementerian Keuangan tidak memberikan kita pilihan selain mengambil tindakan yang disebutkan di atas, karena kepentingan vital Negara Israel telah dirusak," imbuh pernyataan tersebut. "Kami berharap krisis ini akan diselesaikan secepatnya."
Diplomat Israel telah lama mengeluh tentang upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Setiap beberapa tahun sekali mereka memberlakukan sanksi buruh, yang biasanya diikuti dengan pemogokan umum dengan hasil beragam.
Pada Januari 2011, mereka menggagalkan kunjungan yang direncanakan ke Israel oleh presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev.
(mas)